Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) turun langsung untuk melakukan pendampingan. Dipilihnya NTB tak lepas dari riwayat kasus-kasus radikalisme dan terorisme yang terjadi beberapa waktu lalu.
”Sehingga kami melihat, perlu mendampingi agar kasus radikal dan teror dapat dicegah. Khususnya terhadap anak-anak,” kata Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Elvi Hendrani, kemarin.
Regulasi yang sedang digodok pemprov NTB, disebut Elvi sebagai starting poin. Di sana berbicara mengenai pencegahan, penguatan, dan penanganan. Upaya pencegahan dimulai dengan memetakan siapa saja kelompok rentan terpapar dan bagaimana pintu masuknya.
Ia mengatakan, pintu masuk hingga membuat anak terpapar paham radikal dan terorisme berasal dari keluarga, oknum di satuan pendidikan, lingkungan, hingga media sosoal. ”Pencegahan dimulai dari sana,” tuturnya.
Kemudian penguatan dilakukan melalui forum anak. Namun bukan anak yang menjadi concern dalam upaya penguatan ini. Keluarga, masyarakat, hingga pemerintah daerah harus dikuatkan dan bergerak bersama.
”Penanganan juga tidak kita lupakan. Dilakukan untuk anak yang jadi saksi, korban, pelaku, atau anak dari pelaku. Itu kita gerakkan lembaga pelayanan, kalau di daerah melalui UPTD,” jelas Elvi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB Hj Husnanidiaty Nurdin mengatakan, draft untuk regulasi untuk perlindungan anak terhadap paham radikal dan terorisme sudah diberikan ke Biro Hukum.
”Sudah kita kirim. Tinggal kita tunggu apakah nanti bentuknya keputusan atau peraturan gubernur,” kata Eny, sapaan karibnya, kemarin.
Dia menerangkan, NTB terus diingatkan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), untuk bisa memulai langkah pencegahan. Apalagi terdapat sejumlah penangkapan terduga teror yang merupakan warga asal NTB.
Senada dengan Elvi, langkah perlindungan dimulai dengan pencegahan. Sosialisasi berupa penanaman nilai patriotisme dan nasionalisme bakal digencarkan. Yang paling utama mengenai nilai agama.
”Hasil diskusi kita, dari kekecewaan dengan kondisi membuat aksi teror terjadi. Makanya penting sekali menanamkan rasa syukur,” sebutnya.
Eny menargetkan, regulasi perlindungan anak terhadap paham radikalisme dan terorisme bisa rampung secepatnya. ”Dua bulan maksimal target kita. Apalagi NTB didukung penuh pemerintah pusat,” kata Eny. (dit) Editor : Administrator