Sebagai penghobi dan pemiliki kuda pacu, sekaligus pejabat tertinggi di provinsi, Zul menyebut masalah joki cilik tidak sederhana seperti yang terlihat. Bukan saja terkait dengan regulasi, tapi juga mengenai perubahan kultur.
”Ini bukan masalah regulasi (saja). Kan, apa gunanya kita punya pergub, kalau (prakteknya) dilanggar,” kata Zul.
Zul menyebut pemprov bisa saja membentuk Peraturan Gubernur (Pergub). Seperti yang diminta koalisi #StopJokiAnak maupun pemerintah pusat. Namun, harus juga dibarengi dengan langkah-langkah lain. Sehingga keberadaan regulasi tersebut tidak berakhir di atas kertas, tapi juga dipatuhi masyarakat.
Salah satu yang diupayakan gubernur adalah menyesuaikan kultur pacuan kuda di NTB dengan kaidah nasional. Yakni kuda-kuda yang digunakan harus berukuran besar. Sehingga joki-jokinya juga harus orang dewasa.
Sudah saatnya pacuan kuda di NTB mengikuti kaidah pacuan kuda nasional. Sehingga nanti bisa ikut berpartisipasi di event-event nasional. Selain itu, balapan kuda yang resmi tetap menggunakan alat keselamatan. Serta adanya kehadiran ambulans di arena pacuan kuda.
”Kuda besar itu, yang harus naik orang besar. Kalau ikut kaidah nasional, umur kuda dan joki itu ada aturannya,” tuturnya.
Upaya tersebut diklaim Zul telah dilakukan selama lima tahun terakhir. Namun, tidak demikian dengan praktiknya di lapangan. Di banyak perlombaan, kuda-kuda yang digunakan boleh jadi berukuran besar dan telah dewasa, namun joki-jokinya tetap masih kategori anak. (dit/r5) Editor : Rury Anjas Andita