Kepala Disnakertrans NTB I Gede Putu Aryadi mengatakan, saat ini pemprov masih memantau job order dari perusahaan di Negeri Jiran. Termasuk melihat Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di NTB, apakah memenuhi syarat atau tidak untuk pengiriman PMI ke Malaysia.
”Nanti surat izin perekrutan (SIP) akan dikeluarkan BP2MI. Ini kita pastikan betul soal job order,” kata Aryadi.
Aryadi memastikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI akan ditegakkan di NTB. Sehingga seluruh PMI yang berangkat dari NTB harus melalui jalur prosedural. Begitu juga dengan perusahannya, harus memiliki job order maupun SIP.
Terhadap P3MI, ia menegaskan harus memiliki kantor cabang di NTB. Sehingga bisa dipastikan PMI yang berangkat dari NTB mendapat perlindungan penuh. ”Jangan seolah-olah diberangkatkan dari luar daerah, tapi di sana justru disekap. Itu kita tidak mau lagi ada seperti itu,” tegasnya.
Penempatan kerja ke Malaysia diatur melalui Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor 3/III/PK.02.01/IV/2022. Skemanya melalui perusahaan penempatan PMI atau PMI perseorangan.
Aryadi mengatakan, keputusan tersebut diharapkan bisa menekan CPMI asal NTB, untuk berangkat ke Malaysia melalui cara-cara ilegal. ”Selain itu, kebijakan ini menjadi jawaban dari penantian PMI kita, yang ingin ke Malaysia,” ujarnya.
Kepala UPT Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) NTB Abri Danar Prabawa mengatakan, penempatan kerja ke Malaysia yang telah dibuka pemerintah, harus tetap memperhatikan perlindungan PMI. ”Tetap yang paling utama itu perlindungan bagi PMI kita,” kata Abri.
Keputusan pembukaan kerja ke Malaysia sangat ditungggu-tunggu CPMI dan PMI di NTB. Dari data BP2MI NTB, sebelum pandemi covid melanda dunia, setiap tahun ada sekitar 20 ribu lebih masyarakat NTB yang bekerja ke Malaysia.
Sebagai perbandingan, dari sekitar 500 ribu PMI asal NTB yang tercatat pada Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SiskoTKLN) milik BP2MI, sekitar 400 ribu di antaranya bekerja di Malaysia. ”Ini dari data tahun 2007 sampai Februari 2022,” sebutnya.
Banyaknya warga NTB yang bekerja ke Malaysia, menandakan bergantungnya PMI NTB terhadap lapangan kerja di sana. ”Kebijakan ini ditunggu. Kalau saja tidak segera dibuka, berdampak pada masalah sosial ekonomi di NTB,” kata Abri.
Lebih lanjut, Abri meyakini ada lebih dari 30 ribu warga NTB yang bakal kembali bekerja ke Malaysia. Ini berdasarkan data kepulangan PMI dari Malaysia, pada tahun 2020 dan 2021 hingga 2022.
Untuk tahun 2020, terdapat 10 ribu lebih PMI asal NTB yang pulang dari Malaysia. Kemudian di 2021 sebanyak 19 ribu orang serta triwulan I 2022 terdapat 7.000 PMI. ”Belum ditambah dengan PMI yang tertunda keberangkatannya waktu awal pandemi. Ada sekitar 6.000 yang terinfo ke kita,” tandas Abri. (dit/r5) Editor : Rury Anjas Andita