Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB Wahyudin mengatakan, IPM NTB yang tercatat hingga 2021 sebesar 68,65 dengan posisi 29 dari 34 provinsi. IPM NTB berada dibawah IPM Maluku Utara sebesar 68,76 dan berada di atas IPM Kalimantan Barat 67,90.
Terkait dengan IPM semua daerah ingin agar kondisi IPM-nya semakin baik, termasuk daerah di NTB. Sekarang tergantung pada kecepatan peningkatan IPM itu sendiri. Artinya, harus melihat dari sisi indikator mana yang kira-kira masih tertinggal di daerah NTB ini.
"Dari 3 indikator utama IPM, ada dua indikator yang masih harus ditingkatkan nilainya, yakni indikator Pendidikan angka rata-rata lama sekolah dan harapan lamanya sekolah, indikator kesehatan dari usia harapan hidup," ungkapnya, Senin (23/5/2022).
IPM tahun 2020 tercatat sebesar 68,25 atau tumbuh 0,16 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Kemudian IPM Provinsi NTB tahun 2021 adalah sebesar 68,65 atau tumbuh 0,59 persen. Dengan capaian ini, rata-rata pertumbuhan IPM tahun 2010-2021 menjadi sebesar 1,06 persen per tahun.
"Kedua indikator ini yang masih cukup rendah untuk di NTB, sedangkan indikator ekonomi dari pengeluaran per kapita (PPP) cukup bagus. Pendidikan dan kesehatan ini perlu ditingkatkan agar kondisi IPM NTB sebagain membaik," terangnya.
Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas.
"Untuk indikator pendidikan bisa dilakukan dengan program paket A/B/C agar angka rata-rata lama sekolah bisa meningkat. Dan juga harus dijaga agar untuk usia-usia sekolah dari 6 tahun sampai dengan 25 tahun," katanya.
Sedangkan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), sambungnya, yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2021, UHH Provinsi NTB telah meningkat sebesar 2,87 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,40 persen per tahun.
"Jangan sampai putus sekolah, agar harapan lamanya sekolah terus meningkat. Sedangkan untuk indikator kesehatan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), agar bisa dijaga supaya jangan sampai kasus-kasus kematian bayi bertambah, termasuk juga mencegah pernikahan diusia dini," papar pria berkumis ini.
Disisi lain, untuk kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat NTB mencapai Rp10,38 juta per tahun, meningkat dibandingkan 2020 sebesar 0,25 persen. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Provinsi NTB 2020 mengalami penurunan dibanding 2019 sebesar 2,72 persen dan merupakan kali pertama sejak IPM dihitung dengan metode baru.
Seiring dengan pertumbuhan IPM Provinsi NTB, pada tahun 2021 sepuluh kabupaten/kota di Provinsi NTB juga mengalami peningkatan IPM. Wilayah yang mengalami peningkatan IPM terbesar adalah Kabupaten Dompu, sebaliknya Kota Mataram mengalami peningkatan IPM yang terendah.
Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Dompu mencapai 67,84 dan pada 2021 meningkat menjadi 68,45 atau meningkat sebesar 0,90 persen. "Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Lombok Utara sebesar 64,77, sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Mataram 79,14," tandasnya. (ewi/r10) Editor : Baiq Farida