Tahun 2022 BPK NTB telah melaksanakan pemeriksaan kinerja dan keuangan di beberapa entitas maupun pemerintah daerah. Salah satu pemeriksaan yang perlu diatensi terkait kinerja atas upaya menanggulangi kemiskinan.
Ia menerangkan, pemeriksaan kinerja tersebut bertujuan menilai efektivitas pemprov menangani kemiskinan. Terkait dengan kebijakan, eksekusi program, hingga pemberdayaan masyarakat miskin.
Dari hasil pemeriksaan, Pius menyebut pemprov telah mengupayakan penyelarasan program maupun kebijakan dengan pemerintah pusat. Termasuk merancang manfaat dari setiap kebijakan penanggulangan masyarakat miskin.
”Tapi ada beberapa poin yang masih menjadi masalah,” ungkap Pius.
BPK menilai pemprov belum sepenuhnya melakukan upaya penanggulangan kemiskinan secara tepat hasil. Terlihat dari masih adanya penerima bantuan dari usaha perorangan, bukan kelompok usaha.
Ada juga bantuan hibah barang maupun uang, yang disalahgunakan. Penyalahgunaan tersebut terlihat dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, salah satunya berupa pemotongan.
Dalam LHP disebutkan hasil uji petik terhadap 239 penerima hibah, ditemukan potongan yang dilakukan oknum. Jumlahnya bervariasi. Salah satunya hibah uang dari Biro Kesra sebesar Rp 200 juta kepada Masjid ALH, Lombok Timur, namun dipotong Rp 41 juta.
Selain itu, pemprov dinilai belum mengkoordinasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan kabupaten/kota, maupun satu kerja di bawahnya. Tim penanggulangan kemiskinan daerah pun, belum menjalankan fungsinya dengan baik.
Kurangnya kinerja tersebut terlihat dari penyusunan program penanggulangan kemiskinan, yang belum mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun data keluarga di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Pius menyebut, permasalahan yang ada harus menjadi bahan perbaikan pemprov. BPK juga telah memberikan rekomendasi sebagai guidance untuk melakukan akselerasi penanggulangan kemiskinan.
”Untuk menyusun perencanaan program kemiskinan, gunakan DTKS atau data BKKBN. Tim kemiskinan daerah juga harus menjalankan fungsinya dengan optimal,” tandas Pius.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Ahsanul Khalik menyebut pemprov tetap berupaya menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai satu digit. Berbagai upaya akan ditempuh, salah satunya dengan meniru program yang dijalankan pemerintah China.
”Programnya cukup berhasil. Dan itu coba kami replikasi, tentu disesuaikan dengan kondisi lokal,” ujarnya.
Program kemiskinan di RRT fokus pada mengajar keterampilan dan teknologi. Sehingga masyarakat miskin siap ketika memasuki dunia kerja atau bekerja secara mandiri. Produk dari sektor pertanian dikemas dengan khas, sehingga mendapat nilai tambah.
Peningkatan fasilitas maupun infrastruktur juga disentuh pemerintah RRT. Untuk mendukung produktivitas maupun penjualan hasil-hasil pertanian. Kemudian, pengembangan ekonomi digital masuk juga dalam upaya pemerintah RRT mengentaskan kemiskinan. Digitalisasi membantu masyarakat, terutama petani, dalam menjual hasil pertanian mereka secara online. Proses jual belinya dilakukan melalui aplikasi.
”Ini rupanya berpengaruh juga terhadap perilaku masyarakat, sehingga bisa keluar dari kemiskinan,” kata Khalik.
Program pemberdayaan serta peningkatan infrastruktur ini, diimbangi juga dengan jaminan soalan dan kesehatan untuk masyarakat miskin. Serta menaikkan biaya penanganan kemiskinan. (dit/r5) Editor : Rury Anjas Andita