”Proses mutasi dan rekrutmen anggota tanpa ada transaksional,” tegas Djoko.
Dia menyampaikan, saat ini Polda NTB masih kekurangan 6.000 personel. Terkait itu, dalam perekrutan nanti, kapolda meminta dilakukan dengan bersih. ”Tujuannya mendapatkan personel yang berkualitas, dengan proses yang baik,” ujarnya.
Sementara, penyegaran personel di lingkup Polda NTB dilakukan secara maksimal. Ini agar kebutuhan untuk menyelenggarakan setiap kegiatan kepolisian dapat berjalan optimal. “Mutasi dilakukan tidak sembarangan. Harus disesuaikan dengan keahlian personel,” kata dia.
Mantan direktur tindak pidana korupsi Bareskrim Polri ini mengungkapkan, saat ini dirinya masih mengurai benang kusut di internal Polda NTB. Itu sebagai langkah untuk menyehatkan organisasi. ”Saya itu memiliki kebiasaan metani. Artinya, kalau dalam bahasa Jawa itu seperti benang kusut yang terus diurai. Itu yang masih saya lakukan,” ujarnya.
Dia pun meminta jajarannya untuk melakukan perekrutan dan mutasi personel secara profesional. ”Saya mengajak diri saya sendiri dan seluruh anggota dalam rekrutmen dan mutasi tanpa transaksional,” tegasnya.
Jika terjadi transaksional, jenderal polisi bintang dua ini memastikan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. “Kalau transaksional itu sudah masuk dalam ranah pidana,” kata perwira tinggi yang pernah menjadi penyidik KPK ini.
Dia mengakui pekerjaan itu tidak mudah. Tetapi semua itu bisa dilakukan dengan komitmen yang kuat. ”Saya yakinkan dengan teman-teman bahwasanya semua itu tidak mustahil,” tegasnya.
Jika ada ditemukan ada perekrutan dan mutasi anggota yang transaksional dipersilakan untuk melapor. ”Saya akan tindak itu,” tandasnya. (arl/r1) Editor : Administrator