Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas Anggi Pertiwi Putri mengatakan, bappeda di setiap daerah diminta untuk mengawal isu yang berkaitan dengan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim dengan memberi perhatian pada alokasi di APBD. Selanjutnya RPJMD diharapkan menjadi acuan bagi OPD teknis di daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dalam jangka waktu lima tahun. "Itu jadi prioritas nasional," kata Anggi Pertiwi Putri daam kegiatan Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim NTB, Kamis (1/12).
Anggi mengatakan, Bappenas di dalam RPJMN 2020-2024, masalah lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim menjadi salah satu hal yang menjadi atensi besar. Di dalamnya ada tiga program prioritas yaitu pembangunan rendah karbon serta peningkatan ketahanan bencana dan perubaan iklim.
Bappenas, kata Anggi, telah menyusun enam strategi transformasi ekonomi, salah satunya adalah ekonomi hijau. Ekonomi hijau sendiri merupakan model ekonomi dengan tujuan tetap menunjang SDG's. Sehingga tidak ada dikotomi antara ekonomi hijau dengan SDG's, namun sesungguhnya dia mendorong investasi yang lebih hijau, investasi yang hijau, green jobs dan mendukung kesejahteraan sosial serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Ia mengatakan, isu terkait perubahan iklim bukan hanya tentang lingkungan hidup, namun tema tentang pembangunan, sehingga butuh leadership dari bappeda selaku institusi perencanaan untuk melakukan koordinasi perencanaan karena hal ini bersifat lintas sektor. Tentu dengan satu tujuan yaitu bagaimana terciptanya ekonomi hijau di Indonesia. "Jika RPJMD hanya berbicara tentang target-target ekonomi dan sosial saja tanpa memperhatikan aspek-aspek lingkungan ini maka dalam jangka panjang, ekonomi kita akan dideclining. Sebab ekonomi juga bergerak karena daya dukung dan daya tampung sumberdaya alam dan lain sebagainya. Jika lingkungan tak diperhatikan, maka secara jangka panjang justru itu tak baik," katanya.
CEO Yayasan Relief Islami Indonesia (YRII) Nanang S Dirja menambahkan, kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Sekaligus diskusi publik sebagai tindak lanjut MoU pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. "Agar upaya pelaksanaan program NTB Hijau dan program lainnya dapat terasosiasi dengan kebijakan nasional dan kami YRII sangat mendukung program pemerintah ini," katanya.
Nanang menuturkan, pemerintah pusat telah menetapkan NTB sebagai wilayah prioritas berketahanan iklim dengan potensi bahaya kekeringan dan penurunan ketersediaan air. Ini disebabkan salah satunya laju deforestasi dan degradasi lahan yang cukup luas selama lima tahun terakhir. "Sekitar 250 ribu hektare hutan gundul dan lahan tandus," tegasnya.
Hal ini menyebabkan, bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, angin puting beliung, tanah longsor, abrasi dan gelombang pasang semakin meningkat. Yang menyebabkan penderitaan masyarakat dan kerugian ekonomi yang tidak sedikit.
"Sebagai upaya perbaikan lingkungan, pemprov NTB telah mencanangkan program NTB Hijau dengan target melakukan penghijauan 250 ribu hektare hingga 2024 mendatang," pungkasnya. (ewi/r5) Editor : Rury Anjas Andita