”Kami yang mengatur manajemen anggarannya. Nanti bersama dengan Banggar DPRD NTB,” kata Ketua TAPD Pemprov NTB Lalu Gita Ariadi, Kamis (13/7).
Gubernur Zul sebelumnya menyebut akan mengambil beberapa kebijakan. Terkait dengan pelunasan utang-utang pemprov kepada pihak ketiga, sebelum masa jabatannya berakhir di September mendatang. Salah satu langkah yang akan diambil terkait penghapusan dana aspirasi anggota DPRD NTB atau dikenal dengan pokok pikiran (Pokir).
Gita menyebut, apa yang dilontarkan gubernur menjadi bagian dari politik anggaran. Merespons kondisi terkini yang terkait fiskal daerah. Juga rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai penyehatan APBD 2023.
BPK merekomendasikan agar Pemprov NTB selaku eksekutif dan DPRD sebagai legislatif, mencermati belanjanya. Mengurangi yang bukan urusan wajib, seperti dana-dana aspirasi dari Anggota DPRD NTB.
”Dalam kaitan itu, benar pak gubernur. Itu namanya political will anggaran. Kenapa itu keluar? Kan sudah BPK menyampaikan rekomendasinya ke pemprov,” jelas Gita.
TAPD disebut Gita telah menyampaikan kondisi progres pendapatan asli daerah (PAD). Serta proyeksinya hingga 31 Desember mendatang. Dari unsur pendapatan, menjadi relevan dengan apa yang direkomendasikan BPK. Sehingga agar APBD 2023 sehat, harus tidak ada utang lagi. ”Maka (belanja) menjadi lebih rasional, lebih realistis,” ujarnya.
Gita menyebut salah satu kebijakan untuk penyehatan APBD akan menyasar pokir DPRD NTB. Hanya saja, berapa persentase pokir yang akan dipotong, belum bisa dipastikannya. ”Itu tugas kami untuk melihat lebih ke dalam. Yang jelas kami sudah dapatkan political will anggaran,” katanya.
Pemotongan atau bahkan penghapusan dana aspirasi DPRD NTB di APBD Perubahan, berpotensi menimbulkan gejolak di pemerintahan. Apalagi di tahun politik saat ini, dana aspirasi yang dikeluarkan anggota dewan, menjadi salah satu cara untuk mempertahankan pemilihnya.
Terkait hal tersebut, Gita berharap ada pemahaman yang sama dari Anggota DPRD. Soal misi menyehatkan APBD 2023 sesuai yang direkomendasikan BPK. ”Kami berharap terjadi konsensus yang baik. Tentu setelah pernyataan Pak Gubernur, pasti ada dialog lebih lanjut dan ada perintah-perintah ke kami,” tandas Gita. (dit/r5) Editor : Rury Anjas Andita