LombokPost-Inspektur Inspektorat NTB Ibnu Salim dilantik sebagai Penjabat (Pj) Sekda NTB oleh Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi, di gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Rabu (10/1).
Pelantikan itu berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.2.6/09/SJ tanggal 5 Januari. Kemudian diturunkan melalui Keputusan Gubernur NTB Nomor 821.2/17/BKD/2024 tentang Penetapan Pj Sekda NTB.
”Pergantian ini merupakan hal yang biasa,” terang Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi.
Alasan diberlakukannya kebijakan tersebut, pemerintah membutuhkan sosok yang mampu dan siap menghadapi tantangan saat ini dan ke depan. “Ada kebutuhan untuk dimensi ruang dan waktu, karena kita terus memprediksi tantangan dan situasi esok yang kita hadapi di masa depan,” kata dia.
Ia mengungkapkan, pergantian sosok Pj Sekda NTB telah mendapatkan persetujuan Kemendagri. Hal itu disampaikan Gita usai dirinya menjalani evaluasi kinerja pada tanggal 20 Desember 2023 lalu. ”Semua ini sudah dikonsultasikan dan akhirnya keluar rekomendasi kementerian, sehingga ada pergantian,” jelasnya.
Adapun pertimbangan Gita memilih Ibnu Salim, lantaran pria asal Lombok Barat tersebut merupakan sosok dengan segudang pengalaman di bidang pemerintahan. Ibnu pernah menjadi Pj Bupati Lombok Tengah (Loteng) pada 2015; Kasatpol PP NTB; serta Kabag Humas dan Protokol Biro Umum Setda NTB. “Beliau adalah senior staff,” kata dia.
Di sisi lain, alasan pergantian Pj Sekda NTB sebagai upaya persiapan kaderisasi di antara ASN Pemprov NTB. Gita ingin memberikan kesempatan pada ASN lainnya, yang memiliki kompetensi. Sehingga nantinya dapat berkompetisi untuk menjabat sebagai sekda definitif di masa depan. Gita di tahun 2025 mendatang, akan pensiun sebagai ASN.
”Saya menganggap pj sekda ini bagian dari pelatihannya dulu, kita mencari yang terbaik,” tegas dia.
Di kesempatan itu, Gita juga membantah bahwa pergantian sosok pj sekda, lantaran antara dirinya dengan Fathurrahman sudah tidak sejalan. Ia meyakinkan masyarakat, kebijakan pergantian pj sekda ini tidak akan mengganggu kerja birokrasi. ”Justru dengan ini, kita semua memantapkan diri memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat,” jelasnya.
Usai tidak lagi menjabat Pj Sekda, Fathurrahman kembali menjadi Asisten I Setda NTB. Gita dalam sambutannya memberikan nilai 9 atas kinerja Fathurrahman. Selama menjabat, pria asal Loteng ini menganggap Fathurrahman mampu bekerja sama dalam menyusun APBD bersama TAPD Pemprov NTB dan Banggar DPRD NTB.
”Proses penyusunan APBD saya percayakan sepenuhnya kepada beliau, bersama pak Rizal (kepala BPKAD NTB, Red), pak Iswandi (kepala Bappeda NTB, Red),” terangnya.
Ia mengucapkan terima kasih sekaligus mengapresiasi kinerja Fathurrahman. Terutama dalam menyiapkan bahan evaluasi kinerja per triwulan Pj Gubernur NTB. ”Untuk itu atas nama pemerintah dan pribadi, saya menyampaikan terima kasih kepada pak Fathurrahman,” tandasnya.
Ditemui terpisah, Fathurrahman menanggapi singkat penilaian Pj Gubernur NTB terhadap kinerjanya selama tiga bulan terakhir. ”Ya Alhamdulillah, bangga sudah bekerja untuk bulan ini,” katanya.
Sementara itu, Ibnu mengungkapkan, Pj Sekda berperan sebagai koordinator, fasilitator dan mengkonsolidasikan penyelenggaraan administrasi pemerintahan. ”Memikirkan dan menjalankan tugasnya sebagai TAPD, pengelolaan aset, baperjakat dan itu semua harus dioptimalkan,” terang pria kelahiran 17 April 1968 tersebut.
Ia mengajak kepala OPD lingkup Pemprov NTB untuk bekerja sama. Ibnu berjanji akan melakukan percepatan dan memastikan program nasional seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, menjaga inflasi pengawasan penyelenggaraan Pemilu serentak dan lainnya, akan menjadi prioritas.
”Sebagai pejabat senior di lingkup pemerintah provinsi dan selaku koordinator administrasi, saya akan tetap memastikan netralitas ASN, kami berdayakan tim pengawasan ASN, dari Inspektorat, BKD, Bakesbangpoldagri dan Satpol PP,” ujarnya.
Termasuk, dirinya juga menaruh fokus pada proses sisa pembayaran utang Pemprov NTB kepada pihak ketiga. ”Saya fokus juga menuntaskan itu,” terang Ibnu.
Terlebih, pemprov menargetkan pembayaran utang selesai tahun ini. Upayanya, melalui optimalisasi dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lainnya, kebijakan belanja daerah daerah yang mengedepankan skala prioritas.
”Insya Allah nggak terganggu program OPD kalau kita belanja yang prioritas dulu, makanya nanti ada pemetaan sehingga OPD yang punya program strategis harus jalan,” pungkasnya. (yun/r11)
Editor : Rury Anjas Andita