LombokPost-Dalam waktu dekat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, akan membangun pabrik garam di Kabupaten Bima.
Diprediksi, pabrik tersebut mampu memproduksi garam dari 10 ribu hingga 12 ribu ton per tahun. Kapasitas ini lebih besar bila dibandingkan dengan pabrik garam bantuan KKP, di daerah lainnya di Indonesia.
“Kabupaten Bima dipilih karena mampu menghasilkan 85 persen garam di NTB, jadi kita tidak perlu khawatir untuk bahan baku,” terang Khaeruddin, selaku ketua Tim Pemberdayaan Masyarakat terkait Pergaraman di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB.
Situasi saat ini, NTB masih menjadi salah satu daerah penghasil garam di Indonesia.
Sayangnya, garam yang diproduksi oleh petambak NTB selama ini belum memenuhi kualitas kebutuhan industri.
“Jadi dengan adanya pabrik ini, diharapkan mampu meningkatkan kualitas garam NTB dari K3 menjadi K1 sesuai kebutuhan industri,” kata dia.
Meski demikian, DKP NTB harus menyelesaikan satu persoalan krusial dan harus menjadi atensi bersama. Pemerintah masih kebingungan alias belum memiliki gambaran utuh perihal pemasaran garam tersebut.
“Ini yang menjadi persoalan urjen yang kita hadapi sekarang, ada;ah berkaitan dengan pemasaran, karena pabrik ini akan memproduksi garam sesuai dengan permintaan pasar, sedangkan kita belum tahu pasar yang dituju itu kemana,” jelasnya.
DKP dan Bappeda NTB sendiri telah melakukan studi banding ke Tuban, Jawa Timur (Jatim) di akhir bulan lalu.
Diketahui, daerah ini memiliki pabrik garam yang juga berasal dari bantuan KKP RI.
Selama kegiatan tersebut, tim dari NTB ingin belajar tentang tata cara mengelola industri garam.
Khaeruddin bercerita, pengelolaan industri garam di Tuban sampai saat ini masih berlangsung, karena sejak dari awal pembangunan pabrik, mereka telah memiliki target pasar.
“Di sana konsumennya sudah jelas, ada dari kalangan industri besar ada, maupun konsumsi rumah tangga juga banyak, jadi pasarnya terbuka sekali,” ujarnya.
Hal sebaliknya, NTB sampai saat ini tidak memiliki industri besar yang membutuhkan garam dalam jumlah yang besar pula.
“Jadi ini yang bikin kita masih bingung, dimana pemasarannya,” ujar Khaeruddin.
Jika menggaet pasar garam konsumsi, pemerintah juga masih kebingungan.
Lantaran, data berbagai perusahaan garam yang memasarkan produknya selama ini di NTB, tidak dimiliki Dinas Perdagangan (Disdag) NTB.
Menurutnya, jika NTB memiliki data yang lengkap, ini bisa menjadi salah satu pasar yang bisa dijangkau. Karena berbicara soal kebutuhan garam, di NTB kebutuhan garam per kapita sebanyak 2,5 kilogram per tahun.
Bila di konsumsi bagi seluruh masyarakat Bumi Gora, DKP NTB memperkirakan ada 13 ribu ton kebutuhan garam selama setahun. Ini sejalan dengan kapasitas produksi pabrik garam di Kabupaten Bima yang mencapai 12 ribu ton per tahun.
“Artinya kita bisa memenuhi kebutuhan garam konsumsi tersebut, dengan perhitungan seperti ini, asalkan kita tahu data sehingga kita bisa masuk kesana,” tandasnya.
Kepala Bappeda NTB H Iswandi mengatakan, kendala tersebut akan segera dikoordinasikan untuk dicarikan solusi bersama.
“Industri garam di NTB ini memiliki berpotensi besar untuk memenuhi kebutuhan garam nasional yang sebagian besar masih impor. Oleh karena itu perlu disiapkan semua aspek dari hulu ke hilir,” ujarnya.
Hal ini perlu menjadi atensi, sebab saat sekarang arah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) NTB yang mengusung visi transformasi ekonomi dari tambang menjadi non tambang mulai berjalan.
“Kami ingin sektor non tambang mendominasi. Oleh karena itu semua komoditas unggulan harus ditingkatkan nilai, produktifitasnya, dan investasinya,” kata dia. (yun)
Editor : Kimda Farida