LombokPost-Hampir sebulan, warga Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, dilanda krisis air bersih.
Kondisi ini berdampak bagi warga dan pelaku usaha yang sudah lama beroperasi di wilayah tersebut.
Ketua Gili Hotels Association (GHA) Lalu Kusnawan mengungkapkan dampak dari kondisi tersebut, ada pengusaha hotel dan penginapan yang menutup sementara usahanya.
”Sudah ada beberapa pengusaha hotel dan penginapan yang tutup sementara gara-gara air bersih. Apabila dipaksakan, pengusaha kita jelas merugi," jelasnya.
Sebenarnya, penutupan sementara bukanlah opsi yang diinginkan pengusaha. Namun tidak ada cara lain.
Selama situasi krisis air bersih, biaya operasional hotel cukup membengkak untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sementara di satu sisi, tidak sebanding dengan harga sewa yang dipatok.
”Kalau pengusaha harus fokus sama pemenuhan air bersih, bagaimana dengan kegiatan yang lain? Ini juga menjadi perhatian mereka," tegasnya.
Apabila mereka hanya mengandalkan air sumur, tentu ini tidak terstandar bagi sektor pariwisata.
”Kalau mau berbicara destinasi pariwisata super prioritas berskala nasional bahkan internasional, kan tidak cocok dengan kondisi air seperti, ini tidak bisa," ujar Kusnawan.
Krisis air bersih juga menyebabkan menurunnya penghasilan pengusaha dan warga Gili Meno.
Sebab berdampak pada menurunnya angka kunjungan wisatawan.
Kusnawan menyebut, jika di Gili Meno, paling sedikit wisatawan lokal maupun mancanegara menghabiskan uangnya Rp 2,5 juta per hari.
Termasuk sewa penginapan, makan, transportasi, belum lagi aktivitas lain seperti sewa sepeda, snorkeling trip, diving dan lainnya.
”Biasanya orang datang di angka 500-1.000 orang per hari, tapi ini sudah jauh berkurang. Karena sekarang, siapa yang mau ke Gili Meno, mana kondisinya begitu pula," tegasnya.
Menurutnya, krisis air bersih telah menjadi preseden buruk bagi industri pariwisata Bumi Gora. ”Bayangkan saja hampir sebulan Gili Meno mengalami krisis air bersih. Tanpa solusi. Tanpa aksi," ujar Kusnawan.
Karena itu, Kusnawan menilai kondisi Gili Meno sudah gawat darurat.
Sehingga pemerintah diharapkan tidak perlu mengadakan rapat berulang kali, untuk mengatasi persoalan tersebut.
Melainkan harus mengeluarkan kebijakan taktis, agar persoalan segera tuntas.
”Ibarat kebakaran, keburu ludes ini semua barangnya. Kami butuh aksi sekarang, nggak perlu begini begitu,” tambahnya.
Jika pemerintah belum bisa merealisasikan solusi jangka panjang, setidaknya harus ada aksi untuk solusi jangka pendek.
Misalnya, dengan menetapkan status tanggap darurat air bersih di Gili Meno.
Agar tidak hanya PDAM saja yang bekerja memenuhi kebutuhan air bersih, tetapi bisa dibantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
”Saya dukung status ini, kenapa tidak? Air bersih ini kan kebutuhan utama umat manusia, jangan ditunda-tunda lagi," tandasnya.
Kepala Pelaksana BPBD NTB H Ahmadi mengatakan pihaknya siap mendistribusikan air bersih ke warga Dusun Gili Meno, apabila itu ada permintaan resmi dari Pemda KLU.
“Kita siap kalau diminta dropping air,” terangnya.
Akan tetapi saat sekarang, kegiatan itu tidak bisa dilakukan karena BPBD NTB belum memiliki landasan hukum.
Karenanya, agar sumber air bersih untuk warga bertambah, terlebih dulu Pemda KLU harus menetapkan status tanggap darurat air bersih untuk Dusun Gili Meno, apakah alasannya kemanusiaan atau hal lainnya.
Tentu ini dibuktikan dengan SK resmi.
Sehingga dari sana, ditindaklanjuti dengan SK penetapan tanggap darurat di tingkat provinsi.
“Ini sebagai dasar kita untuk dropping air, makanya harus ada SK tanggap darurat terlebih dulu, itu landasan hukumnya,” tegasnya. (yun/r11)
Editor : Kimda Farida