LombokPost-Mayjen TNI (Purn) Hassanudin resmi dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian, menjadi Penjabat (Pj) Gubernur NTB.
Ia meninggalkan posisi lamanya sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara. Pelantikan itu berlangsung di Sasana Bhakti Praja (SBP) Lantai 3 Gedung C Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, Senin (24/6).
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 70/P Tahun 2024, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur.
Setelah resmi digantikan Hassanudin yang sebelumnya menjabat Pj Gubernur Sumatera Utara, Lalu Gita Ariadi kembali ke jabatan sebelumnya sebagai Sekda NTB.
Mendagri Tito Karnavian menyebut alasan pergantian tiga pj kepala daerah tersebut, karena Lalu Gita Ariadi semasa bertugas sebagai Pj Gubernur NTB, menyampaikan keinginannya langsung untuk ikut serta di kontestasi Pilkada serentak 2024.
“Adanya pergantian penjabat itu, didorong karena adanya Pj Gubernur NTB yang menyampaikan keinginan untuk ikut di Pilkada,” jelasnya.
Terkait hal ini, Menteri Tito dalam berbagai kesempatan baik itu melalui rapat koordinasi yang digelar secara daring maupun langsung, selalu mengingatkan kepada 273 pj kepala daerah se-Indonesia, apabila ada keinginan untuk maju di Pilkada, agar langsung menjelaskan niatan tersebut.
“Kami tidak pernah menghalangi hak politik semua orang, selagi tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan, untuk di pilih untuk memilih, termasuk juga untuk penjabat, maka silakan disampaikan,” terangnya.
Kemendagri bahkan telah mengatur mekanismenya yang dimuat dalam surat edaran yang dirilis pada tanggal 16 Mei lalu, bahwa pj kepala daerah yang akan maju pada Pilkada wajib mundur paling lambat 40 hari, sebelum pendaftaran pasangan calon di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Kita ingin ciptakan pilkada yang adil, maka paling lambat 40 hari sebelum masa pendaftaran pasangan calon yang ditetapkan KPU pada tanggal 27 Agustus, kita minta untuk segera diberitahu, agar Pilkada ini berlangsung dengan adil,” ujarnya.
Di samping itu, kebijakan ini sebagai bentuk perhatian Kemendagri, untuk memberikan ruang kepada pj kepala daerah yang akan ikut dalam Pilkada serentak, memiliki ruang maneuver yang lebih luas.
“Gerak pj ini terbatas karena ini adalah penugasan, termasuk membangun hubungan politik, oleh karena itu, deadline pengunduran diri adalah tanggal 17 Juli,” jelas pria kelahiran 26 Oktober 1964 tersebut.
Pengunduran diri dari kursi pj kepala daerah yang diatur oleh Kemendagri, juga dimaksudkan agar peserta lain yang turut berkompetisi di Pilkada serentak tidak berpikir yang bukan-bukan.
“Teman-teman yang ikut bertanding juga tidak merasa bahwa ada semacam keberpihakan karena menggunakan fasilitas sebagai penjabat,” jelas Menteri Tito.
Di kesempatan itu, ia turut mengklarifikasi perihal apa yang sebenarnya terjadi kepada Lalu Gita Ariadi, sehingga posisinya diganti oleh Mayjen (Purn) TNI Hassanudin.
Tito menuturkan bahwa yang bersangkutan telah bertemu dengannya langsung dan menyampaikan niat untuk maju di Pilkada serentak.
“Lalu Gita langsung bertemu dengan saya, dan menyampaikan keinginannya, dan menyampaikan kalau bisa saya diberikan ruang yang lebih luas, waktu yang cukup untuk membangun jejaring, dalam rangka untuk kemenangan ketika bertanding,” terangnya.
Secara otomatis, Mendagri langsung menerjemahkan penjelasan Gita, sebagai keinginan untuk mengundurkan diri dari kursi Pj Gubernur NTB.
Setelahnya, Mendagri bergegas menyiapkan penggantinya.
Seleksi pun dimulai.
Tito mengaku ada beberapa opsi yang dilihat cocok untuk memimpin Bumi Gora, hingga dilantiknya kepala daerah berstatus definitif. Tentunya, pilihan tersebut bukan berasal dari NTB sendiri.
“Kami memiliki beberapa opsi, yang jelas tidak mungkin dari NTB, karena yang hanya bisa jadi Pj Gubernur NTB itu Sekda saja, sedangkan pak Lalu Gita posisinya adalah Sekda,” tegas dia.
Sehingga diputuskan adalah pejabat dari pemerintah pusat.
Ada dua opsi lagi yang menjadi atensi Kemendagri.
Apakah pejabat pusat tersebut berasal kementerian/lembaga yang belum pernah menjadi pj kepala daerah, atau yang sedang bertugas sebagai pj kepala daerah.
“Kami melapor kepada bapak Presiden, dan dari diskusi dan juga melalui sidang pra TPA dan TPA, yang mengikutsertakan KPK, PPATK, Bareskrim untuk mentrack record dan lain-lain, maka jatuhlah pilihan kepada pak Hassanudin yang saat itu sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara, untuk dilantik sebagai Pj Gubernur NTB,” kata Menteri Tito.
Adapun pertimbangannya, Mayjen (Purn) TNI Hassanudin adalah seorang staf ahli di Kemenko Polhukam.
Hassanudin seringkali memberikan arahan kepada daerah termasuk supervisi. Kemendagri sangat selektif dalam hal ini.
“Jika belum menjabat sebagai kepala daerah, bisa menjadi miss informasi atau miss briefing, ini yang tidak kita inginkan,” kata dia.
Apalagi dalam waktu dekat, ada berbagai event berskala nasional dan internasional di NTB, yang membutuhkan perhatian khusus.
Seperti penyelenggaraan MotoGP Mandalika di Lombok Tengah, dan peresmian pembangunan Smelter di Kabupaten Sumbawa Barat, serta berbagai kegiatan lainnya.
“Untuk itulah kami membutuhkan orang yang pernah berpengalaman sebagai pj kepala daerah. Sekaligus untuk memberikan pengalaman yang baru, Pak Hassanudin menjabat selama 9 sembilan di Sumatera Utara, sekarang pengalaman baru di daerah yang baru,” tegasnya.
Menurutnya, pergantian pj kepala daerah merupakan sesuatu hal yang biasa.
Apalagi di kalangan TNI/Polri.
“Kalau beliau sebagai mantan TNI, pergantian ini adalah hal biasa, makin banyak pindah daerah makin matang,” jelasnya.
Tak lupa, Mendagri Tito juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Lalu Gita Ariadi, atas kerja keras dan dedikasi selama ini, selama memimpin NTB sejak tanggal 19 September 2023 – 23 Juni 2024.
“Kami menilai apa yang bapak kerjakan cukup berhasil,” ujarnya.
Ia pun memuji bagaimana Gita dan jajarannya memberikan usaha yang terbaik bagi kemajuan di NTB. Apalagi baru-baru ini, Pemprov NTB menerima anugerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award 2024.
Penghargaan ini diberikan karena TPID Provinsi NTB dinilai menjadi TPID berkinerja terbaik 2024 untuk kawasan NTB, NTT, Maluku Utara, Maluku dan 6 Provinsi di Papua (Nusamapua).
Anugerah TPID Award 2024 diterima langsung oleh Gita, dari Presiden RI Joko Widodo pada kegiatan rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2024 di Istana Negara, Jumat (14/6).
“Pak Lalu Gita turun dalam keadaan prestasi yang diberikan langsung oleh bapak Presiden, terima kasih atas kerja kerasnya.
Sementara itu, untuk seluruh pj kepala daerah yang baru dilantik, harapannya untuk cepat menyesuaikan diri.
“Kalau ada apa-apa cepat koordinasikan dengan Kemendagri, kita sangat siap untuk membantu dan ini kepercayaan dan amanah dari Tuhan yang Maha Kuasa, harus dijalankan dengan sebaik-baiknya,” pungkas Menteri Tito.
Ketum TP-PKK Pusat Ibu Tri Suswati Tito Karnavian juga mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi kepada Pj Ketua PKK NTB Hj Lale Prayatni, dalam melaksanakan berbagai macam program pemerintah pusat.
Untuk Pj Ketua PKK NTB yang baru, harapannya, apapun program yang berjalan saat ini agar bisa dilanjutkan.
“Mohon juga untuk membuat dan meningkatkan kreasi-kreasi baru, buat PKK lebih maju dari sebelumnya, mudah-mudahan nanti bisa melebihi dari kinerja sebelumnya, dan paling penting untuk segera menyiapkan program kerja untuk tahun 2025,” pesannya. (yun)
Lahir 7 September 1966 di Palembang, Sumatera Selatan
Riwayat pendidikan
- Akademi Militer (Akmil) kecabangan Artleri (1989)
Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) dan tercatat sebagai Lulusan Terbaik Susreg XLI (2003) - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) (2015)
- S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Terbuka
- S2 Magister Manajemen Universitas Krisnadwipayana (2010)
- S3 Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (2023)
Karir di Militer
- Danmen Arhanud 1/Faletehan, Paban I/Jakrenstra Srenad, dan Pamen Denma Mabesad (2011)
- Asrendam I/Bukit Barisan (2013)
- Danpusdik Arhanud (2013)
- Danrem 045/Garuda Jaya (2014)
- Pamen Denma Mabesad (2016)
- Irut Renproggar Itjenad (2017)
- Waasrena Kasad (2017)
- Kasdam I/Bukit Barisan (2018)
- Asrena Kasad (2019)
- Pangdam Iskandar Muda (2020)
Karir di Pemerintahan
Pj Gubernur Sumatera Utara 5 September 2023 – 24 Juni 2024
Penghargaan
Satyalancana Kesetiaan, Satyalancana Kebhaktian Sosial, Satyalancana Wira Dharma, Satylancana Wira Nusa, dan lainnya.
Diolah dari berbagai sumber
Editor : Kimda Farida