LombokPost--Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, kian getol menjemput anggaran ke pemerintah pusat.
Hasilnya, di tahun 2025 mendatang, sejumlah pelabuhan perikanan di NTB, dilakukan revitalisasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
”Melalui DAK (dana alokasi khusus, Red), kita udah keep Rp 50 miliar untuk kegiatan revitalisasi pelabuhan perikanan yang ada di NTB,” terang Kepala Dislutkan NTB Muslim.
Pelabuhan perikanan yang akan direvitalisasi, antara lain; pelabuhan Sape Bima, pelabuhan Soro Adu di Dompu, pelabuhan Tanjung Luar di Lombok Timur dan lainnya.
Seperti di pelabuhan perikanan Tanjung Luar, menurut dia, sudah saatnya ditingkatkan kualitas infrastruktur. Apalagi situasi pelabuhan cukup ramai dengan aktivitas bongkar dari kapal-kapal nelayan.
Hasil pantauan Dislutkan NTB, sarana dan prasarananya masih kurang, misal terbatasnya tempat penyimpanan ikan, kurangnya jumlah produksi es.
Kemudian tempat pendaratan ikan oleh nelayan masih belum layak untuk kegiatan bongkar muat.
“Dengan kondisi ini, maka kita butuh sarana dan prasarana yang lebih baik, dan caranya harus diperbaiki pelabuhan perikanan ini,” jelas Muslim.
Untuk kebutuhan revitalisasi tahun depan, KKP dan Bappenas telah meminta pihaknya untuk mendesain konstruksi serta volume, pada pekerjaan masing-masing pelabuhan perikanan tersebut.
“Ketika anggaran sudah tersedia, maka tugas kami selanjutnya untuk kita buatkan desainnya,” jelasnya.
Tentu ini tidak akan di sia-siakan oleh pemprov.
Karena untuk memperoleh anggaran DAK ini, Muslim menyebut bahwa NTB harus bersaing dengan seluruh provinsi di Indonesia yang memiliki pelabuhan perikanan.
Pengembangan pelabuhan perikanan ini harus mampu diselaraskan, bersama Dengan capaian indikator yang ditetapkan oleh pemerintah pusat di daerah.
Dengan kata lain, Pemprov NTB harus memiliki kontribusi terhadap pencapaian indikator pusat.
Salah satu caranya adalah dengan memperkuat sarana dan prasarana perikanan.
Perbaikan ini nantinya, diharapkan bukan saja memberikan akses layanan yang baik dan higienis bagi masyarakat nelayan, tetapi juga memungkinkan para petugas yang bertanggung jawab, atas pengelolaan pelabuhan untuk bekerja secara optimal dan profesional.
Ia juga menekankan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama para nelayan dan pedagang ikan.
Sehingga dengan ini juga, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat pesisir.
“Dari infrastruktur yang diperbarui, diharapkan kinerja para petugas dapat meningkat dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan ekonomi masyarakat bisa tumbuh seperti yang kita harapkan,” tandasnya.
Kepala Bappeda NTB H Iswandi mengatakan pemprov menargetkan untuk memperluas pertumbuhan ekonomi NTB, dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam pada wilayah daratan, maksudnya pertanian dalam arti luas serta pengelolaan sumber daya alam pada wilayah lautan atau maritim.
“Jadi seluruh potensi Agro Maritim NTB sebagai provinsi kepulauan harus bisa digarap sebaik-baiknya, sehingga ini tumbuh di atas tujuh persen setiap tahunnya,” ujarnya. (yun/r11)
Editor : Kimda Farida