LombokPost — Ratusan pekerja migran Indonesia (PMI) asal Lombok kembali berangkat ke Malaysia menjelang akhir tahun.
Tercatat ada 153 PMI yang berangkat ke perkebunan sawit milik PT SD Guthrie atau yang dulu dikenal dengan Sime Darby.
Mereka berangkat melalui PT Cipta Rezeki Utama menggunakan charter flight ke ladang yang ada Bintulu Serawak Malaysia Timur.
“Kami merasa bersyukur dan bangga kepada pihak SD Guthrie atau yang dulu kita kenal bernama Sime Darby. Tanggal 24 Desember, mereka memberangkatkan 153 PMI dengan penerbangan dari Lombok yang mendarat langsung di Bintulu Serawak menggunakan flight charter,” jelas Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) NTB H Edy Sofyan kepada Lombok Post, Jumat (27/12).
Kemudian, tanggal 31 Desember mendatang sebanyak 151 PMI juga kembali dikirim ke perkebunan Sawit SD Guthrie yang ada di Sabah Malaysia menggunakan pesawat charter.
Ini dinilai Haji Edy, sapaannya sebagai terobosan yang sangat banyak manfaatnya untuk proses pengiriman PMI.
Mengingat, jika PMI berangkat regular melalui perusahaan resmi dengan jalur umum, dibutuhkan waktu tiga sampai empat hari mereka bisa sampai di Malaysia Timur dengan tujuan Serawak atau Sabah.
Karena untuk menuju lokasi perkebunan yang ada di sana, PMI harus melalui penerbangan transit Lombok — Surabaya terlebih dulu.
Baru kemudian dari Surabaya mereka terbang ke Pontianak. Dari Pontianak, para PMI harus menggunakan bus pukul 10.00 malam menuju perbatasan Indonesia dan Malaysia.
Dari perbatasan Entikong, mereka kemudian kembali menggunakan bus 24 jam untuk ke daerah tujuannya di Bintulu.
“Paling cepat dua hari. Bisa tiga hari kalau cuaca musim hujan,” paparnya.
Begitu juga dengan pemberangkatan PMI dari Lombok ke Sabah Malaysia. Estimasi waktu yang dibutuhkan bisa mencapai tiga sampai empat hari.
Dengan penerbangan transit Surabaya ke Balikpapan. Baru kemudian dari Surabaya PMI terbang ke Balikpapan hingga Tarakan.
“Mereka kadang harus menginap di Tarakan, kadang juga harus pakai kapal cepat,” urainya.
Namun dengan menggunakan pesawat charter flight, PMI bisa tiba di Malaysia daerah tujuan dengan estimasi waktu 2,5 sampai paling lama 3 jam.
Ini yang membuat APJATI NTB memberikan apresiasi tinggi kepada SD Guthrie yang mau mengeluarkan biaya dua kali lipat agar PMI bisa menggunakan charter flight tiba di daerah tujuan untuk bekerja di ladang sawit.
Sebagai ketua DPD APJATI NTB, Haji Edy berharap ke depan Pemprov NTB dan DPRD bisa memberikan dukungan terhadap penerbangan langsung dari Lombok ke Serawak dan Lombok ke Sabah.
Hal ini penting merujuk para PMI menyumbang devisa mencapai triliunan. Bahkan, devisa tertinggi kedua setelah tambang.
“Kalau dibandingkan dengan pariwisata jauh lebih tinggi sumbangan devisa dari PMI. Saya berharap Pemda bisa mengkondisikan penerbangan langsung ke Serawak dan Sabah. Tidak perlu setiap hari tetapi bisa seminggu sekali,” pinta pria yang juga menjabat Komisaris Utama PT Cipta Rezeki Utama tersebut.
Jika sebelumnya pemerintah bisa memberikan subsidi untuk penerbangan Lombok- Perth Australia untuk mendukung pariwisata, kenapa tidak hal yang sama menurutnya dilakukan untuk para PMI yang ril menyumbang devisa untuk Negara dan perekonomian daerah.
“Tidak hanya untuk kepentingan PMI, tetapi juga untuk pariwisata. Banyak orang yang dari Serawak dan Sabah yang ingin berwisata ke Lombok cuma selama ini terkendala penerbangan. Makanya saya sarankan kita mulai mungkin seminggu sekali,” ucapnya.
Haji Edy yakin, dengan adanya penerbangan langsung Lombok-Serawak dan Lombok-Sabah, PMI ilegal akan semakin berkurang.
Belajar dari ketika ada penerbangang langsung Lombok- Kuala Lumpur Malaysia Barat, jumlah PMI ilegal jauh menurun drastis. Karena memudahkan pengiriman PMI dan pemulangan.
“Pemda bisa berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Tenaga Kerja NTB untuk membantu subsidi penerbangan,” sarannya.
Sebagai orang yang sudah bergelut 25 tahun di bidang P3MI, Haji Edy menyebut jika saat ini terdapat sekitar 50 ribu PMI asal Lombok di Serawak.
Kemudian di Sabah terdapat sekitar 30 ribu. Baik yang berangkat secara legal maupun ilegal. Jika mereka difasilitasi oleh pemerintah, maka dengan sendirinya jumlah PMI yang berangkat secara ilegal akan jauh menurun.
Kalau sudah resmi, dia yakin tidak ada lagi ceritanya PMI mengalami banyak masalah. Terutama ketika ada yang meninggal namun jenazahnya tidak terurus seperti beberapa kasus belakangan.
”Karena ketika mereka legal, perusahaan sudah mengasuransikan, 1x24 jam atau paling lama 2x24 jam sudah sampai kampungnya,” paparnya. APJATI NTB mengingatkan pemerintah jika PMI saat ini menjadi solusi nyata di tengah terbatasnya lapangan kerja. Dengan adanya PMI, pemerintah bisa terbantu menyediakan lapangan kerja mencapai ratusan ribu setiap tahunnya. Menariknya, lapangan kerja ini tersedia bagi warga yang tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi.
Baik lulusan SD, SMP maupun SMA. Bahkan yang tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali bisa mendapatkan pekerjaan di Malysia.
"Kami berharap dukungan pemerintah bagi PMI dengan menyedikan penerbangan langsung ke Serawak dan Sabah," harapnya. (ton)
Editor : Kimda Farida