LombokPost--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima telah menetapkan status tanggap darurat terkait bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda enam desa di dua kecamatan pada Minggu (2/2).
”Pemkab sudah mengeluarkan SK tanggap darurat, dan dengan status ini memudahkan kami melakukan penanganan lebih lanjut,” tegas Kepala Pelaksana BPBD NTB H Ahmadi, Senin (3/2).
Bencana ini menyebabkan kerusakan signifikan.
Tercatat, 12 rumah rusak, tujuh rumah panggung hanyut, dan lima rumah rusak ringan.
Kerusakan fasilitas pendidikan dan kesehatan masih dalam pendataan, termasuk warung milik warga.
Tiga jembatan terputus, mengganggu konektivitas antar desa.
Selain itu, lahan pertanian terendam banjir dan ratusan kepala keluarga (KK) mengungsi.
Bencana ini juga menelan korban jiwa. Dua korban dilaporkan meninggal, sembilan orang hilang, dan tiga di antaranya ditemukan dalam kondisi meninggal.
Pencarian korban masih terus dilakukan.
“Kami bersama TNI, Polri, Basarnas, relawan, dan masyarakat terus mencari korban,” tegas Ahmadi.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan makanan siap saji dan air mineral.
“Kami dibantu Dinsos menyiapkan ini,” sambungnya.
Pihaknya belum dapat memastikan kerugian yang ditimbulkan.
“Ini masih dalam pendataan, nanti akan kami sampaikan setelah selesai,” ujar Ahmadi.
Pj Gubernur NTB Hassanudin menggelar rapat koordinasi untuk penanganan bencana.
“Saya sudah koordinasi agar masyarakat mendapatkan akses air bersih, sanitasi, kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan, dan penerangan,” jelasnya.
Hassanudin juga menginstruksikan Dinas PUPR NTB untuk membangun jembatan darurat menggunakan teknik bronjong.
Jembatan ini sebagai solusi sementara karena beberapa jembatan terputus, menghambat akses ke lokasi bencana.
“Jembatan darurat bronjong sedang dibangun untuk membuka akses dan mendukung penanganan bencana,” kata Hassanudin.
Sejumlah alat berat telah diterjunkan ke lokasi.
“Tidak ada yang perlu dipertanyakan siapa yang menangani ini. Semua tanggung jawab bersama,” tambahnya.
Hari ini (3/2), Hassanudin dan sejumlah kepala OPD Pemprov NTB direncanakan bertolak ke lokasi kejadian.
Setelahnya, mereka akan menghitung anggaran dari Biaya Tak Terduga (BTT) APBD NTB untuk penanganan kerusakan.
“Saya belum bisa mengestimasi BTT yang akan digelontorkan, tapi setelah tinjauan langsung, kami akan hitung dan berkoordinasi dengan BNPB,” tambahnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB dr HL Hamzi Fikri menyatakan, pihaknya bersama Dikes Kabupaten Bima memastikan tim medis siap memantau dan mendampingi tim pencarian korban.
“Pos Pelayanan Kesehatan Bencana didirikan untuk menangani masalah kesehatan di sekitar lokasi kejadian,” ujarnya.
Masyarakat terdampak bencana juga mendapat perhatian. Beberapa penyakit yang terdiagnosis antara lain ISPA, gastritis, gatal-gatal, dan penyakit lain.
Distribusi logistik juga dilakukan, termasuk Triklorit 90%, Abate Shrink Wrap, dan obat-obatan.
“Dinas Kesehatan memastikan kesiapan sarana pelayanan kesehatan bersama 21 Puskesmas yang sudah memiliki Tim Gerak Cepat,” kata Fikri.
Dikes NTB juga menyiapkan tenda pengungsian dan layanan kesehatan, serta memastikan kesiapan obat melalui Instalasi Farmasi Kabupaten Bima.
“Saat ini, belum ada permintaan obat dari Kabupaten Bima,” jelas Fikri.
Sebelumnya, Dikes NTB juga mengeluarkan Surat Edaran tentang kewaspadaan cuaca ekstrem untuk kabupaten/kota agar menyiapkan logistik dan sarana puskesmas.
“Tim Dikes siap siaga untuk pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan pascabanjir,” pungkasnya. (yun/r7)
Editor : Kimda Farida