LombokPost-Pemerintah memangkas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik NTB 2025 dari Rp 1,51 triliun menjadi Rp 678,6 miliar. Dengan anggaran yang terbatas, Pemprov NTB menetapkan skala prioritas.
“Urutan pertama adalah bagaimana kita menyukseskan penguatan ketahanan pangan di NTB, jadi infrastruktur yang berkaitan dengan itu yang utama,” kata Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB H Fathul Gani, Rabu (12/2).
Infrastruktur ketahanan pangan yang dimaksud mencakup jalan usaha tani, irigasi, serta fasilitas pengolahan hasil pertanian. Pemprov ingin memastikan aksesibilitas dan keterjangkauan pangan terjaga.
Penguatan infrastruktur pertanian menjadi elemen penting dalam strategi pemerintah meningkatkan ketahanan pangan nasional. Apalagi, NTB dikenal sebagai lumbung pangan nasional.
Menurut Fathul, pembangunan infrastruktur yang memadai akan memperlancar distribusi, menekan biaya logistik, dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian. “Kita harus mendukung program yang sejalan dengan asta cita bapak presiden,” ujarnya.
Meski begitu, pemprov tetap memperhatikan kondisi jalan provinsi. Jalan provinsi di NTB tercatat sepanjang 1.484 kilometer (km), terbagi di Pulau Lombok dan Sumbawa.
Data Dinas PUPR NTB menunjukkan tingkat kemantapan jalan provinsi sebesar 79,94 persen atau 1.186,63 km, sementara jalan tidak mantap mencapai 20,06 persen atau 297,80 km. “Ini juga tetap menjadi atensi kami,” tandasnya.
Pj Gubernur NTB Hassanudin menekankan pentingnya inovasi dan modernisasi pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan. Petani harus beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dalam teknologi pertanian.
“Inilah yang sebenarnya inovasi. Kita mesti mampu menerjemahkan. Kita harus lebih kuat dan lebih besar, karena kita mampu beradaptasi dengan perkembangan, baik dari segi teknologi, pola tanam, hingga pemasaran,” tegasnya. (yun/r7)
Editor : Redaksi Lombok Post