LombokPost-Pemprov NTB menaruh perhatian pada pemberdayaan desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
Kepala Bappeda NTB H Iswandi mengatakan pihaknya telah menggelar diskusi pemanfaatan data potensi desa untuk pembangunan program Desa Berdaya di NTB. “Diskusi itu melibatkan OPD terkait dan tim transisi Gubernur NTB,” terangnya.
Program Desa Berdaya selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yang menekankan pembangunan dari desa, termasuk dalam penanggulangan kemiskinan. Program ini akan difokuskan untuk mengatasi kemiskinan, stunting, serta mengembangkan potensi desa. “Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di desa lebih besar dibanding kota. Diharapkan dalam 20 tahun ke depan, kemiskinan bisa menjadi nol,” jelasnya.
Pelaksanaan program ini mengacu pada Pendataan Potensi Desa (PODES) dan Indeks Desa Membangun (IDM). Dari IDM 2024, sebanyak 47 desa maju di NTB telah berstatus desa mandiri. Pemprov menargetkan peningkatan jumlah desa mandiri dengan memperkuat kelembagaan melalui 468 pendamping desa se-NTB.
“Sebelumnya ada beberapa program berbasis desa, tetapi kelemahannya tidak terintegrasi. Program Desa Berdaya harus melibatkan semua perangkat daerah dengan koordinasi dan kepemimpinan yang kuat, termasuk MoU dengan bupati dan wali kota sebagai komitmen bersama,” paparnya.
Kepala DPMPD Dukcapil NTB Ahmad Nur Aulia mengatakan tahun ini indeks desa berbasis PODES dan IDM akan disatukan menjadi Indeks Desa. “Indeks ini mencakup lima status desa, dari sangat tertinggal hingga mandiri, serta enam dimensi pendukung, seperti aksesibilitas, layanan dasar, ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan,” jelasnya.
Ia menegaskan koordinasi lintas stakeholder perlu ditingkatkan agar kebijakan lebih tepat sasaran dan berpihak kepada desa. “Koordinasi dengan pemerintah pusat, daerah, dan desa harus diperkuat agar indeks desa menjadi alat kontrol dan penunjuk arah prioritas pembangunan,” ujarnya.
Fungsional Statistisi Ahli Muda BPS NTB Hertina Yustina menambahkan, data PODES diperoleh dari pemerintah desa, kecamatan, hingga OPD kabupaten. “Data ini dapat mendukung program unggulan kepala daerah, memastikan potensi sosial ekonomi desa terkelola, modal sosial terjaga, ketahanan pangan terjamin, dan jumlah orang miskin berkurang signifikan,” jelasnya.
Sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadi potensi terbesar NTB sekaligus penyumbang utama PDRB. Potensi ini juga didukung tingginya jumlah tenaga kerja di sektor tersebut. “Pemerintah daerah dapat memberi dukungan lebih pada sektor ini untuk mendorong swasembada pangan,” tandasnya. (yun/r7)
Editor : Rury Anjas Andita