LombokPost-Provinsi NTB mengalami penurunan luas panen padi setiap tahun. Hal itu dipicu dengan maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman dan perumahan. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB Wahyudin, Selasa (4/3). "NTB alami penurunan luas panen karena marak alih fungsi lahan ini," kata Wahyudin.
Berdasarkan data BPS, luas lahan pertanian mencapai 281 ribu hektar tahun 2024. Jumlah itu turun 56 ribu hektar dari data lahan 2023. Hal itu menjadi alarm bagi pemerintah agar lebih hati-hati dalam memberikan izin untuk pembangunan perumahan.
Apalagi salah satu Asta Cinta Presiden Prabowo Subianto adalah swasembada pangan. NTB pun ditargetkan untuk menambah luas lahan panen menjadi sekitar 435 ribu hektar. Artinya, dari 281 ribu hektar lahan panen yang tersedia saat ini, kekurangan lahan masih 154 ribu hektar.
Nah, untuk menyiasati kekurangan itu, Wahyudin mengusulkan solusi melalui indeks pertanaman (IP). Dari rata-rata saat ini 1,2 kali masa tanam, harus dinaikkan menjadi 2 kali atau bahkan 3 kali masa tanam per tahun. "Sehingga dengan luas lahan yang sama, hasil produksi padi bisa terus meningkat," paparnya.
Tapi, kendala utama adalah sumber mata air. Sebab kondisi geografis di beberapa daerah masih kekurangan sumber air saya musim kemarau. Hal ini membuat petani sulit menanam pada atau jagung saat musim kemarau.
Menariknya, meski lahan panen menurun, tapi provinsi NTB tetap bisa menjadi daerah swasembada beras dan jagung. Produksi beras NTB, contohnya, melebihi kebutuhan dalam daerah. Dari 860 ribu ton hasil produksi, kebutuhan beras dalam daerah hanya 400-500 ribu ton per tahun.
Sehingga NTB masih kelebihan stok beras 360 ribu ton hingga 460 ribu ton beras. "Sampai sekarang NTB masih berstatus daerah swasembada beras. Termasuk juga swasembada jagung," papar Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Muhammad Taufieq Hidayat. (mar/r7)
Editor : Akbar Sirinawa