LombokPost - Kendati sudah memasuki musim kemarau, belum ada kabupaten atau kota di NTB yang mengajukan Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat Kekeringan.
Walaupun belum ada yang minta, tapi mulai antisipasi.
Sehingga sudah membagi instansi yang akan melaksanakan bila nantinya ada permintaan air bersih.
“Kami belum terima sampai sekarang,” terang Kepala Pelaksana BPBD NTB H Ahmadi.
Prediksinya, pengajuan SK tersebut mulai diterima BPBD pada Agustus atau paling lambat September. “Kekeringannya sudah mulai terasa,” ujarnya.
Meski belum ada pengajuan formal, Ahmadi menyebut sejumlah wilayah sudah mulai meminta bantuan distribusi air bersih. Salah satu wilayah yang terdampak lebih awal adalah bagian selatan Lombok Timur (Lotim).
“Memang sudah ada permintaan air dari masyarakat, terutama di wilayah Jerowaru,” jelasnya.
Permintaan air bersih tersebut masih ditangani oleh BPBD dan Dinas Sosial Lotim. Karenanya, BPBD NTB belum turun langsung ke lokasi.
“Masih bisa di handle kabupaten,” kata mantan sekretaris Dinas PUPR NTB tersebut.
Kendati berada dalam fase kemarau basah, di mana curah hujan masih terjadi meski terbatas, jumlah air bersih tetap berkurang di sejumlah daerah. Bahkan, ia memperkirakan dampak kekeringan bisa meluas ke wilayah lain seperti Jereweh di Sumbawa Barat, Moyo Hilir di Sumbawa, Kwangko di Dompu, hingga Kota Bima. “Masyarakat sudah meminta didistribusikan air bersih,” ujarnya.
Dalam skenario darurat, penanganan distribusi air bersih akan melibatkan berbagai unsur seperti BPBD dan dinas sosial dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, Palang Merah Indonesia (PMI), Baznas, hingga sektor swasta melalui program corporate social responsibility (CSR) termasuk dari Bank NTB Syariah, dan lainnya.
BPBD NTB mengimbau agar pemerintah daerah segera mengidentifikasi wilayah terdampak. Kemudian mempertimbangkan pengajuan SK tanggap darurat bila situasi memburuk. Agar penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi. “Kalau eskalasinya makin meluas, distribusi air akan kita lakukan secara gotong royong, melibatkan banyak pihak,” tandas Ahmadi.
Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi NTB I Gede Widi Hariarta mengungkapkan wilayah Bumi Gora mulai mengalami penurunan curah hujan secara signifikan pada dasarian II Juli 2025.
Berdasarkan data terbaru, curah hujan di sebagian besar wilayah NTB tercatat berada pada kategori rendah. Yaitu antara 0 hingga 50 milimeter per dasarian. “Hanya sebagian kecil wilayah, seperti Lombok Tengah, yang mengalami curah hujan dengan kategori menengah, yakni antara 51 hingga 150 mm per dasarian,” jelasnya.
Di wilayah ini, curah hujan tertinggi tercatat di Pos Hujan Mantang, Lombok Tengah, sebesar 95 mm per dasarian. Dari sisi sifat hujan, mayoritas wilayah NTB berada dalam kategori Bawah Normal (BN), meski terdapat beberapa wilayah yang masih menunjukkan pola hujan Normal (N) hingga Atas Normal (AN).
Kondisi ini juga tercermin dari hasil monitoring Hari Tanpa Hujan Berturut-turut (HTH) yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah NTB mengalami hari tanpa hujan dengan durasi sangat pendek dari 1–5 hari, hingga panjang dari 21–30 hari. Namun, ada wilayah yang masuk kategori Sangat Panjang, yaitu Lape, dengan catatan 56 hari tanpa hujan secara berturut-turut.
BMKG mencatat indikasi kekeringan meteorologis mulai muncul di sejumlah wilayah di NTB berdasarkan monitoring, analisis, dan prediksi curah hujan dasarian terbaru. “Kondisi ini merupakan dampak dari hari kering berturut-turut yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir,” ujarnya.
Sejumlah wilayah kini masuk dalam kategori potensi kekeringan dengan level Waspada dan Siaga. Wilayah dengan status Waspada tersebar di beberapa kabupaten/kota, seperti di Kecamatan Dompu, Huu, Kilo, dan Pajodi Dompu. Kecamatan Lambitu, Lambu, Monta, dan Soromandi di Bima. Kecamatan Rasanae Timur di Kota Bima. Kecamatan Sambelia di Lotim. Kecamatan Labuhan Badas dan Moyo Utara di Sumbawa.
Sementara itu, status Siaga ditetapkan di Kecamatan Belo, Bolo, Madapangga, dan Sape, di Bima, Kecamatan Lape, Rhee, dan Sumbawa di Sumbawa. “Hingga saat ini, belum ada wilayah di NTB yang dinyatakan dalam status Awas,” pungkasnya. (yun/r6)
Editor : Siti Aeny Maryam