LombokPost - Pemprov NTB tengah mempersiapkan langkah besar untuk menata kembali PT Gerbang NTB Emas (GNE). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu menurut Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memiliki kondisi paling parah dibanding BUMD lainnya. “Kondisinya memang paling parah,” ungkapnya.
Penataan PT GNE ini menjadi prioritas setelah Pemprov berhasil menuntaskan tahap awal penataan terhadap Bank NTB Syariah, BPR NTB, dan Jamkrida NTB. Pria yang akrab disapa Miq Iqbal ini menjelaskan penataan PT GNE sengaja ditempatkan di akhir daftar.
Itu karena kompleksitas dan tingkat kerusakan yang parah, sehingga membutuhkan energi dan kekuatan yang luar biasa untuk membenahinya. “Kita akan perbaiki dari hal yang paling krusial sampai kepada yang lebih kecil,” jelasnya.
Saking parahnya kondisi PT GNE, gubernur bahkan mengungkap fakta bahwa perusahaan saat ini tidak diperkenankan untuk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemblokiran telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum. Itu lantaran perusahaan menunda pembayaran pajak selama beberapa tahun. "Parah kondisinya," tegas dia.
Meski demikian, Pemprov NTB tidak akan lepas tangan. Sebagai pemegang saham pengendali, Iqbal berjanji melaksanakan pembenahan total terhadap PT GNE.
Salah satu strategi utamanya adalah menghapus sebagian besar anak perusahaan yang tidak beroperasi optimal yang justru, menjadi beban induk perusahaan. Ada juga yang ditata ulang. “Komitmen kita akan kita benahi perusahaan ini karena ini asetnya masyarakat NTB," ujar gubernur.
Meski pun kondisinya disebut rusak parah, Pemprov NTB tidak pada opsi untuk menghapus keberadaan PT GNE. Keputusan untuk tetap mempertahankan perusahaan, didasarkan pada potensi besar yang dimilikinya.
Gubernur yakin dengan memperbaiki semua tata kelola, PT GNE memiliki peluang dan potensi besar untuk berkembang di masa depan. Total aset PT GNE mencapai Rp 49,78 miliar. Adapun beban utang plus tunggakan pajak di angka Rp 34 miliar. "Sebenarnya potensi untuk PT GNE bisa berkembang ke arah lebih itu sangat besar, karena nilai asetnya juga besar, hanya saja yang perlu dan sangat urgen diperbaiki adalah di tata kelola perusahaan,” terang mantan duta besar Indonesia untuk Turki itu.
Rencananya, perbaikan yang akan dilakukan Pemprov NTB akan menyasar perombakan manajemen. Selain itu, perombakan strategi bisnis juga menjadi bagian dari rencana pembenahan. “Sekarang kan semua kerjaan dikerjain, kita tidak ingin seperti itu," tandas gubernur.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB menyoroti serius kondisi keuangan PT GNE yang dinilai tidak sehat. Juru Bicara Banggar DPRD NTB Sudirsah Sujanto mengungkapkan perusahaan belum menyumbangkan dividen dalam beberapa tahun terakhir.
Kekhawatiran ini diperkuat oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan adanya sejumlah kelemahan. "Temuan BPK mencakup kelemahan tata kelola, ketidaksesuaian laporan keuangan, serta belanja operasional yang tidak efisien," jelas Sudirsah.
Melihat kondisi tersebut, Banggar DPRD NTB merekomendasikan untuk segera dilakukan audit investigasi menyeluruh terhadap PT GNE. Sudirsah menegaskan jika hasil audit menemukan inefisiensi atau potensi kerugian, langkah tegas harus diambil. “Jika ditemukan inefisiensi atau kerugian, kami merekomendasikan untuk dilakukan restrukturisasi atau bahkan likuidasi perusahaan," tegas ketua Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Selain itu, Banggar juga menekankan reposisi manajemen jika memang diperlukan untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Tak kalah penting, penyusunan roadmap transformasi yang jelas juga menjadi prioritas.
Roadmap ini diharapkan dapat mengarahkan PT GNE menuju model bisnis yang sehat. Berbasis layanan publik, dan memiliki profitabilitas yang berkelanjutan.
Editor : Jelo Sangaji