LombokPost - MotoGP Indonesia 2025 dijadwalkan akan digelar pada 3-5 Oktober. Jelang balapan yang akan digelar di Sirkuit Mandalika itu, pembayaran hosting fee selalu mencuat dan menjadi sorotan.
Terkait hal ini, Direktur Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria mengaku PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) dan pihaknya, pernah melakukan pertemuan dengan Pemprov NTB.
Untuk membahas penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025, khususnya terkait pembayaran hosting fee.
“Memang betul dulu ITDC dan MGPA menghadap ke pemprov untuk berdiskusi,” terangnya, Rabu (20/8).
Sebagai informasi, hosting fee adalah biaya komitmen yang harus dibayar tuan rumah kepada Dorna Sport, pemilik hak komersial MotoGP, agar bisa terus menyelenggarakan balapan.
Karena itu, harapan dari pertemuan tersebut bisa menghasilkan kesepakatan skema sharing pembayaran hosting fee antar pihak terkait, seperti yang dilakukan pada ajang kejuaraan dunia F1 Powerboat dan Aquabike di Danau Toba, Sumatera Utara.
Meski enggan menyebut secara rinci besaran hosting fee yang harus dibayarkan untuk MotoGP Mandalika 2025, Priandhi menegaskan persoalan tersebut tidak perlu menjadi kekhawatiran.
Ia memastikan ITDC telah menyiapkan berbagai opsi guna mendukung kelangsungan ajang balap internasional tersebut.
“Perihal hosting fee sebenarnya yang boleh bicara itu ITDC, karena yang menandatangani kontrak dengan Dorna adalah ITDC, cuma pesan ITDC ke saya, hosting fee itu tidak usah dipermasalahkan besar-besar ya. Jadi ITDC selalu siap dengan berbagai opsi,” jelas Priandhi.
Sementara itu, Pemprov NTB secara tegas menyatakan tidak memiliki kewajiban maupun kemampuan anggaran untuk ikut menanggung biaya tersebut.
Pj Sekda NTB Lalu Mohammad Faozal mengungkapkan Pemprov NTB tidak terlibat dalam skema pembiayaan hosting fee, pun tidak ada mekanisme gotong royong yang melibatkan Pemprov NTB untuk membayar biaya hosting fee MotoGP Mandalika 2025.
Terlebih kata dia, tidak ada satu pun alokasi dana dalam APBD NTB untuk hal ini.
“Hosting fee nggak ada gotong royong, mau sama siapa? Nggak ada. Duitnya daerah nggak ada untuk hosting fee,” ujarnya.
Komitmen pemda bukan pada aspek pendanaan utama, melainkan pada fasilitasi dan dukungan teknis yang menunjang kelancaran kegiatan MotoGP.
“Siapa yang mau anggarkan hosting fee, dari mana? Memang daerah ini kaya bayar gituan? Belum lah. Nanti kalau udah banyak duitnya,” ujarnya blak-blakan.
Menurutnya, tanggung jawab pembayaran hosting fee sepenuhnya berada di tangan ITDC, selaku pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan mitra resmi penyelenggara MotoGP, bukan pemerintah daerah.
“ITDC saja yang urus, bukan daerah. Kita nggak urus hosting fee,” kata pria yang juga Asisten II Setda NTB tersebut.
Pemprov NTB, kata Faozal, menunjukkan komitmennya dalam mendukung penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025 pada sisi yang lain.
Bentuk dukungan tersebut akan difokuskan pada kegiatan promosi dan pelaksanaan event di lapangan.
“Pemda hanya dukung untuk promosinya, untuk kegiatan eventnya. Kita usahakan nanti dialokasikan di anggaran kita untuk itu. Bisa jadi dalam aktivitas ada hiburan, opening ceremony, dukung transportasi berupa shuttle bus, dan lainnya itu yang kita support,” jelas dia.
Terkait besaran hosting fee yang harus dibayarkan, Faozal mengaku tidak mengetahui secara pasti.
Namun, sekali lagi ia menegaskan prioritas daerah adalah mendukung MotoGP dalam konteks promosi dan pelayanan, bukan pada kewajiban finansial terhadap penyelenggaraan ajang tersebut.
“Saya nggak tahu nilainya sekarang, tetapi kita komit pada support MotoGP, iya. Tapi bukan pada pembayaran hosting fee, melainkan pada promosi dan dukungan eventnya. Itu yang kita akan back up,” tegasnya.
Diketahui, jumlah hosting fee sendiri terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Pada 2022 lalu, hosting fee MotoGP Mandalika menyentuh angka Rp 174, 6 miliar dan dibayarkan oleh Kemenparekraf RI.
Selanjutnya pada 2023, jumlah pembayaran hosting fee MotoGP Mandalika naik menjadi Rp 176,8 miliar.
Pembayarannya dilunasi dibagi, dari Kemenparekraf sebesar Rp 78,8 miliar dan ITDC Rp 98 miliar.
Sedangkan pada tahun 2024, biaya hosting fee MotoGP Mandalika naik lagi menjadi Rp 231,29 miliar, ini sepenuhnya dibayar oleh ITDC.
Editor : Kimda Farida