LombokPost - Saat ini Provinsi NTB berada dalam status siaga darurat kekeringan.
Hal akibat kondisi cuaca kering yang semakin mengkhawatirkan menjelang puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada bulan September mendatang.
Dari total sepuluh kabupaten/kota di NTB, sembilan wilayah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan, kecuali Kota Mataram yang masih berada di bawah ambang siaga.
“Artinya, kita bersiap apabila terjadi peningkatan eskalasi. Kalau memang diperlukan, kita akan langsung melakukan operasi penyaluran air bersih, termasuk dropping air menggunakan mobil tangki,” Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Ahmadi, Senin (25/8).
Meskipun belum ada permintaan resmi dari pemkab dan pemkot, BPBD mencatat sudah ada beberapa kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan air bersih secara langsung.
“Secara institusi belum, baru kelompok masyarakat saja yang meminta distribusi air bersih,” tegasnya.
Dijelaskan, kemarau basah, artinya kondisi musim kering namun diselingi hujan. Curah hujan yang terjadi tidak memberikan dampak signifikan terhadap ketersediaan air.
Sebab hujan yang turun saat kemarau basah biasanya singkat dan ringan. Kondisi tersebut tidak cukup untuk menambah debit air permukaan atau air tanah.
Fenomena ini hanya bersifat situasional dan tidak mempengaruhi siklus musim kemarau secara keseluruhan.
“Hujan pada musim kemarau tidak menambah debit air. Di samping curah hujan kecil dan singkat jadi tidak kita masukan sebagai fenomena yang menambah air permukaan atau air dalam. Itu situasional saja sifatnya, walaupun mendung-mendung, turun curah hujan juga sangat rendah,” beber mantan sekretaris Dinas PUPR NTB tersebut.
Distribusi Air Bersih
Penanganan distribusi air bersih saat ini masih difokuskan di tingkat kabupaten karena dampak kekeringan belum terlalu besar. Namun, pada awal September, Pemprov NTB akan turun langsung memberikan dukungan, seiring dengan peningkatan eskalasi yang diprediksi terjadi saat puncak musim kemarau.
Pemprov pun terus mendorong kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, hingga pihak swasta, untuk bahu membahu menangani krisis air bersih yang berpotensi meluas.
“Jadi kita secara bersama-sama, pemerintah pusat, kabupaten dan NGO, swasta untuk memberikan pelayanan terutama kebutuhan air bersih masyarakat terdampak,” kata dia.
Sebagai persiapan dalam menghadapi potensi kekeringan yang semakin parah, BPBD NTB saat ini juga tengah merencanakan pengajuan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk penanganan darurat. Angkanya mencapai Rp 300 juta.
“Kalau mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, nilainya sekitar Rp 300 juta, dengan sistem dana sharing bersama kabupaten/kota. Saat ini kita masih mengkaji dan menyiapkan usulan tersebut,” tandasnya.
Waspada Karhutla
Sementara, BMKG Stasiun Klimatologi NTB mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini menyusul perkiraan potensi hujan yang sangat minim di seluruh wilayah Bumi Gora, hingga akhir Agustus.
Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi NTB Angga Permana menjelaskan berdasarkan monitoring dan analisis curah hujan, potensi terjadinya hujan dengan intensitas di atas 20 mm per dasarian hanya berkisar 10 hingga 20 persen.
Ini berlaku untuk sebagian besar wilayah Pulau Lombok dan sebagian Pulau Sumbawa. "Saat ini, seluruh wilayah NTB berada pada periode puncak musim kemarau, indikasi kekeringan meteorologis akibat hari kering berturut-turut sudah terlihat, dan kami memetakan beberapa daerah dengan status waspada, siaga, hingga awas,” terangnya.
Berdasarkan data yang dirilis BMKG, beberapa wilayah di NTB berada dalam berbagai tingkat kewaspadaan kekeringan, untuk status waspada, mencakup beberapa kecamatan di Kabupaten Dompu seperti Dompu, Huu, Manggalewa, dan Woja.
Kabupaten Bima di Belo, Bolo, dan Madapangga serta di Kabupaten Sumbawa di Moyo Hulu dan Orong Telu. Kemudian, status siaga, mencakup wilayah yang lebih luas, seperti sebagian kecamatan di Kabupaten Dompu seperti Kilo, Pajo, dam Pekat, Kabupaten Bima di Monta, Palibelo, Sanggar, dan Soromandi.
Selanjutnya, Kota Bima di Raba dan Rasanae Barat. Di Lombok Timur meliputi di Pringgabaya, Sambelia, Sembalun, dan Suela, dan Kabupaten Sumbawa ada Empang, Labuhan Badas, Lenangguar, Moyo Utara, Plampang, dan Unter Iwes.
Status awas kekeringatan tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sape di Kabupaten Bima, Kecamatan Asakota di Kota Bima, dan Kecamatan Lape di Kabupaten Sumbawa. Wilayah-wilayah ini menghadapi risiko kekeringan yang paling tinggi.
Angga menekankan pentingnya langkah antisipasi dari masyarakat untuk menghadapi dampak kemarau panjang. Selain potensi kekeringan, risiko kebakaran hutan dan lahan juga meningkat drastis.
“Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan setiap hujan yang turun, sekecil apa pun, untuk mengisi waduk, embung, atau penampungan air lainnya," jelasnya.
BMKG juga meminta masyarakat untuk terus mengikuti informasi resmi mengenai prakiraan cuaca guna merencanakan kegiatan dengan lebih baik. “Tetap jaga kesehatan, karena cuaca ekstrem bisa berdampak pada kondisi tubuh,” tandasnya. (yun/r3)
Editor : Siti Aeny Maryam