LombokPost - Komunikasi risiko merupakan bagian penting dalam penanggulangan bencana. Perannya sangat krusial, baik dalam mengedukasi masyarakat sebelum terjadi bencana maupun saat menghadapi situasi darurat.
Oleh karena itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mendorong penguatan kapasitas daerah melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) komunikasi risiko.
Sekretaris Utama BNPB, Dr. Rustian, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan di Provinsi NTB, terutama dalam menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di wilayah tersebut.
“Melalui komunikasi risiko yang efektif, masyarakat tidak mudah panik atau takut, meskipun mereka tinggal di kawasan rawan bencana,” ujar Rustian dalam pembukaan kegiatan di Kota Mataram, Selasa (26/8).
Baca Juga: Wilayah Lombok Selatan Diintai Gempa Dahsyat, Ahli BMKG Ingatkan Potensi Magnitudo 8,5
Rangkaian kegiatan dimulai dengan Bimtek pada 26 Agustus, dilanjutkan dengan geladi ruang (Tabletop Exercise/TTX) dan geladi lapang (Field Training Exercise/FTX) yang berlangsung pada 27–28 Agustus 2025.
BNPB turut melibatkan berbagai pihak dalam kegiatan ini, termasuk aparatur pemerintah daerah, relawan, akademisi, jurnalis, serta perwakilan organisasi non-pemerintah.
Rustian menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem komunikasi risiko yang kuat dan menyeluruh, terutama di wilayah NTB yang memiliki beragam potensi bencana.
“Dengan Bimtek ini, kami berharap pengetahuan, praktik baik, dan informasi kebencanaan dapat memperkuat ketangguhan masyarakat NTB dalam menghadapi bencana,” jelasnya.
Saat ini, eluruh wilayah Indonesia rawan bencana. Data BNPB mencatat lebih dari 3.700 bencana pada 2024 dan 2.260 bencana hingga 19 Agustus 2025.
Bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir dan cuaca ekstrem, masih mendominasi.
Rustian juga mengingatkan kembali gempa Lombok tujuh tahun lalu yang menelan lebih dari 500 korban jiwa sebagai pelajaran penting tentang kesiapsiagaan.
“Bencana yang mematikan tidak bisa kita prediksi kapan dan di mana terjadinya, tapi gejala-gejalanya pasti sudah ada,” jelasnya.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasi atas dipilihnya NTB sebagai pilot project kegiatan strategis ini.
Menurutnya, isu kebencanaan harus menjadi perhatian serius mengingat NTB merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerentanan bencana tertinggi di Indonesia.
Baca Juga: Indonesia di Jantung Cincin Api, Mengapa Kita Begitu Rentan Bencana?
Ia menyoroti tantangan bencana yang kerap melanda, seperti banjir di Kota Mataram dan wilayah lain pada awal tahun.
Menurutnya, penanganan banjir tidak bisa hanya fokus pada hilir, melainkan harus dimulai dari hulu dengan memperbaiki kondisi hutan.
“Kalau tidak kita atasi dari hulu, setiap tahun akan terus habis anggaran triliunan hanya untuk memperbaiki infrastruktur di hilir,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan komunikasi publik menjadi elemen strategis dalam penanganan bencana, baik sebelum, saat, maupun setelah kejadian.
Ia mencontohkan pandemi COVID-19, di mana negara yang berhasil bukan karena infrastruktur yang canggih, melainkan karena komunikasi publik yang terstruktur.
“Saya percaya bahwa komunikasi publik dalam situasi sebelum bencana, pada saat terjadinya bencana, dan pasca-bencana ini sangat penting,” kata Gubernur.
Baca Juga: NTB Masuk Zona Rawan Bencana, Diperlukan Data untuk Hadapi Bencana
Ia juga menyatakan dukungannya terhadap upaya BNPB dalam membentuk Forum Komunikasi Risiko Bencana di NTB, sebagai wadah kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Kegiatan ini juga mendapatkan dukungan dari Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA, sebuah kemitraan bilateral antara Pemerintah Australia dan Indonesia yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana, terutama melalui penguatan pengelolaan risiko bencana.
Program SIAP SIAGA mendukung kegiatan serupa di berbagai provinsi, seperti Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT.
Team Leader SIAP SIAGA, Lucy Dickinson, juga hadir dalam kegiatan bimtek ini.
Untuk NTB, bimtek diikuti oleh 50 peserta yang berasal dari perwakilan pemerintah daerah, unsur pentaheliks dari tingkat provinsi, Kota Mataram, serta kabupaten di Pulau Lombok, seperti Lombok Barat, Lombok Timur, dan Lombok Utara, termasuk kalangan jurnalis di NTB.
Editor : Kimda Farida