LombokPost - Pemprov NTB menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) guna mengantisipasi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) serta membahas pengaktifan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).
Rakor berlangsung di ruang rapat Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Rabu (10/9). Rakor dipimpin langsung Pj Sekda NTB Lalu Mohammad Faozal. Kegiatan dimoderatori Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB Ruslan Abdul Gani.
Faozal menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menghadapi ATHG. Tak kalah penting, langkah merespons instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait pengaktifan kembali Siskamling hingga ke tingkat dusun. “Sesuai arahan bapak mendagri, kepala daerah agar menerapkan sistem siskamling rutin untuk menjaga kampung masing-masing,” ujar Faozal.
Hal tersebut diperkuat dengan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri bernomor 300.1.4/e.1/BAK ter tanggal 3 September 2025. Isinya tentang peningkatan peran Satlinmas terkait penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) yang kondusif di daerah.
Kabinda NTB Amiruddin mengingatkan isu-isu lokal saat ini sangat mudah bereskalasi menjadi isu nasional melalui media sosial. Karena itu, ia menekankan pentingnya deteksi dini dan konsolidasi data antarinstansi.
Kepala Bakesbangpoldagri NTB Ruslan Abdul Gani menyampaikan laporan yang juga dipaparkan oleh perwakilan Polda NTB. Yakni yang kembali menyoroti, pentingnya peran Siskamling sebagai garda terdepan keamanan masyarakat.
“Mulai dari patroli ronda, pencegahan kebakaran, hingga mitigasi bencana,” jelasnya.
Begitu juga dengan paparan dari Satpol PP NTB dan Kota Mataram, adapun peran perlindungan masyarakat (Linmas) saat ini sudah berjalan aktif, terutama dalam upaya mitigasi bencana dan menjaga keamanan lingkungan.
“Namun, mereka juga menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran dan minimnya partisipasi masyarakat,” ungkap Ruslan.
Perwakilan dari Pemkab Lombok Timur dan Pemkab Bima menyampaikan kondisi keamanan di wilayahnya tergolong kondusif.
“Akan tetapi, kewaspadaan tetap diperlukan mengingat potensi berkembangnya isu nasional yang dapat berdampak lokal,” jelas pria yang juga plt kepala Biro Hukum Setda NTB tersebut.
Ruslan mengatakan melalui rakor tersebut, para pihak menyepakati dua fokus utama. Yaitu perlunya sinergi dan integrasi data antarinstansi seperti Polda, BIN, TNI, Kesbangpol, dan Satpol PP.
Selanjutnya, penguatan peran Siskamling dan Linmas hingga ke level desa dan kelurahan. Dirinya menjelaskan Siskamling akan kembali difungsikan sebagai instrumen strategis dalam menjaga keamanan berbasis partisipasi masyarakat.
“Kami sudah meminta pemerintah kabupaten/kota segera menindaklanjuti hasil rapat dengan langkah-langkah operasional di wilayah masing-masing,” tandasnya.
Editor : Siti Aeny Maryam