LombokPost - Pemprov NTB terus memperkuat langkah konkret, dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Salah satunya dengan melaksanakan Lokakarya Sinkronisasi Hasil Musrenbang Tematik Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dengan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
“Ini sebagai upaya untuk menyelaraskan rencana pembangunan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan inklusi,” terang Bappeda NTB Iswandi, Jumat (26/9).
Pengarusutamaan GEDSI merupakan komitmen global yang telah menjadi bagian dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Karena itu, sudah saatnya prinsip-prinsip GEDSI tidak hanya berhenti pada tataran konsep atau komitmen, melainkan harus masuk ke dalam tahap implementasi nyata.
“Sekarang kita masuk tahap implementasi. Program NTB Inklusif yang ada dalam RPJMD harus mampu mengorkestrasi agenda kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial, termasuk pengentasan kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
Pendekatan pembangunan yang mengedepankan GEDSI, bukan lagi menjadi pilihan, melainkan suatu kebutuhan strategis dalam menjamin semua kelompok masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam pembangunan.
Terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan kelompok marjinal lainnya.
Untuk mendukung itu, ia menekankan pentingnya pemanfaatan data yang detail dan akurat, bahkan hingga tingkat by name, by address, agar seluruh program intervensi benar-benar tepat sasaran dan menyentuh kelompok yang paling membutuhkan.
“Semua sektor harus memastikan tidak ada yang tertinggal. Baik perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, maupun kelompok rentan lainnya harus mendapatkan manfaat pembangunan,” tegasnya.
Keberhasilan implementasi GEDSI dalam pembangunan daerah tidak bisa dilakukan secara sektoral atau parsial. Diperlukan kolaborasi lintas sektor antara berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sinergi antara sumber daya APBD dan APBN, agar dampaknya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan.
Program NTB Inklusif, yang telah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), disebutnya, sebagai platform utama dalam mengonsolidasikan seluruh agenda terkait GEDSI di NTB.
Program ini akan menjadi payung kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem, peningkatan partisipasi kelompok rentan, serta memastikan keberlanjutan pembangunan inklusif di semua lini pemerintahan.
Baca Juga: RPJMD 2025-2029 Pemprov NTB Berorientasi pada Program Strategis
Sehingga melalui lokakarya sinkronisasi Musrenbang tematik GEDSI dengan RKPD 2026, Pemprov NTB berharap agar setiap kebijakan dan program strategis yang akan dilaksanakan mulai tahun depan dapat benar-benar mencerminkan semangat inklusivitas dan kesetaraan.
“Harapannya, agenda inklusif NTB dapat diimplementasikan secara nyata hingga lima tahun mendatang,” pungkas Iswandi.
Editor : Jelo Sangaji