LombokPost - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menemui Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono. Orang nomor satu di Bumi Gora ini meminta dukungan dalam pengembangan hilirisasi industri kelautan.
Gubernur Iqbal yang didampingi kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB Muslim menyampaikan sejumlah isu strategis, termasuk percepatan program blue economy di NTB dalam bidang perikanan tangkap.
Selain itu, Iqbal juga menyampaikan prospek budidaya, diversifikasi olahan ikan, serta pengelolaan kawasan konservasi perairan kewenangan provinsi.
Di hadapan Menteri KKP, Gubernur Iqbal meminta langsung Kepala Dislutkan NTB Muslim untuk mempresentasikan progres pelaksanaan program prioritas sektor kelautan dan perikanan di NTB.
"Penyampaian ini menjadi dasar dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan," kata Iqbal.
Gubernur juga menyoroti krisis air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno, serta pentingnya penguatan program Kampung Nelayan Merah Putih yang tahun ini dialokasikan di Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Sumbawa.
Isu lainnya yang dibahas mencakup kemudahan perizinan kapal nelayan. Ketersediaan BBM bersubsidi yang kian terbatas, serta keberlanjutan budidaya lobster di tengah tantangan harga pakan, ketersediaan benih yang langka, dan penurunan harga jual di tingkat pembudidaya.
Di akhir pertemuan, Gubernur meminta dukungan penuh dari KKP terhadap pengembangan hilirisasi industri kelautan di NTB. "Kami minta pembangunan coldstorage pengolahan udang di Bima, Sumbawa, Lombok Timur, dan Lombok Barat," jelasnya.
Menanggapi usulan gubernur, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi NTB dan akan mendorong jajaran eselon I untuk mempercepat realisasi program jangka pendek dan menengah yang selaras dengan prioritas nasional, khususnya di wilayah NTB.
DislutkanBaca Juga: NTB Jadi Pemasok Terbesar di Indonesia, Dislutkan Perkuat Pengawasan Penangkapan BBL Ilegal
Diketahui, NTB sedang mengembangkan pengelolaan wisata hiu paus. Kepala Dislutkan NTB Muslim mengatakan, pemerintah bersama masyarakat tengah merumuskan zonasi konservasi sebagai langkah menjaga keberlanjutan sumber daya alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan pesisir.
Rencana zonasi calon kawasan konservasi perlindungan Hiu Paus ini masih dibahas, dengan skema zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lainnya, sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020.
“Teluk Saleh memiliki produktivitas ekosistem laut yang tinggi dengan ketersediaan pakan melimpah. Ini menjadi jalur migrasi dan tempat mencari makan hiu paus, sehingga perlindungannya sangat penting,” jelas Muslim.
Saat ini Dislutkan NTB mengelola sembilan kawasan konservasi laut. Rencana konservasi Teluk Saleh diharapkan memperkuat perlindungan laut di NTB.
“Dukungan semua pihak sangat dibutuhkan agar kawasan ini segera ditetapkan sebagai wilayah konservasi dengan payung hukum yang jelas,” tandasnya.
Editor : Jelo Sangaji