LombokPost - Kinerja PT Gerbang NTB Emas (GNE) diklaim mulai menunjukkan tanda-tanda positif sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) NTB.
Terbaru, perusahaan tersebut berhasil membukukan dividen sebesar Rp 83 juta yang disetorkan ke kas daerah. “Kita patut bersyukur bahwa saat ini PT GNE sudah mulai menunjukkan hasil yang positif,” terang Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Najamuddin Amy, Senin (29/9).
Menurutnya, sebagai BUMD yang sempat mengalami stagnasi, pencapaian dividen tersebut merupakan langkah awal menuju perbaikan yang lebih besar.
PT GNE sebagai BUMD mulai menunjukkan tanda-tanda kesehatan finansial. “Bagi saya pribadi, ketika sebuah BUMD mampu mencatatkan laba, meski hanya seribu rupiah, itu sudah merupakan indikasi bahwa perusahaan tersebut mulai bergerak ke arah yang benar,” ujarnya.
Di APBD Perubahan Tahun 2025, Pemprov NTB telah menyuntikkan modal ke PT GNE sebesar Rp 8 miliar. Pria yang akrab disapa Najam ini menegaskan, kebijakan tersebut bukan bentuk memanjakan perusahaan, melainkan langkah penyelamatan terhadap masalah hukum dan administrasi yang sudah lama tertunda.
Dana sebesar digunakan agar blokir dari Ditjen AHU Kementerian Hukum bisa dibuka dan PT GNE bisa bergerak menjalankan roda bisnisnya. Diketahui, PT GNE memiliki tunggakan pajak sekitar Rp 5 miliar.
Utang pajak tahun 2016-2017 sebesar Rp 3,13 miliar. Serta utang pajak 2020 mencapai Rp 2,87 miliar. Karena tanggungan utang pajak itulah, PT GNE terlilit masalah legalitas.
Administrasi Hukum Umum (AHU) perusahaan yang dikeluarkan Direktoral Jenderal AHU Kementerian Hukum sudah terblokir sejak Desember 2023.
Bukan hanya itu, PT GNE juga memiliki tanggungan utang ke lembaga pembiayaan sampai puluhan miliar. Karena kesulitan keuangan itulah, BUMD yang memproduksi aneka beton itu sudah beberapa tahun tidak pernah menyetorkan dividen ke kas daerah.
“Terpenting sekarang adalah menyelesaikan persoalan tersebut agar perusahaan bisa kembali berjalan, terlebih PT GNE tidak dapat menyelesaikannya sendiri,” tegas mantan kepala Dinas Perkim NTB tersebut.
Najamuddin menegaskan Pemprov NTB sebagai pemegang saham 100 persen bertanggung jawab menyelamatkan PT GNE agar kembali operasional.
“Rp 5 miliar digunakan khusus untuk menyelesaikan masalah AHU. Sisanya digunakan untuk mendukung operasional perusahaan agar bisa mulai bergerak kembali,” kata dia.
Menanggapi kekhawatiran publik soal langkah Pemprov NTB yang kembali melakukan penyertaan modal ke PT GNE, Najam memastikan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan.
“Penyertaan modal Rp 8 miliar ini masih dalam kerangka modal inti yang sudah diatur dalam Perda, tidak melanggar regulasi,” katanya.
Karenanya, setelah masalah legalitas tuntas, perusahaan dijadwalkan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa untuk menetapkan struktur manajemen baru.
Di sini, Pemprov berharap manajemen baru bisa memutuskan, fokus kedepan perusahaan diarahkan pada satu atau dua bidang usaha saja.
“Kami berharap, pasca RUPS nanti, PT GNE akan benar-benar fokus pada satu atau dua bidang usaha saja. Meskipun dalam anggaran dasar disebutkan aneka usaha, ke depan harus ada fokus yang jelas,” terang Najam.
Saat ini, PT GNE tengah mengembangkan unit bisnis paving block yang dinilai memiliki kualitas terbaik di NTB dan potensi pasar yang besar, mengingat nilai proyek infrastruktur Pemprov NTB sendiri melebihi Rp 1 triliun per tahun.
Tinggal bagaimana PT GNE bisa mendiversifikasi produk paving block ini, baik dari segi bentuk, fungsi seperti untuk ornamen atau aksesoris, hingga segmentasi pasar seperti perumahan rakyat, hingga proyek-proyek di kabupaten dan kota.
Perbaikan tata kelola dan legalitas dalam tubuh PT GNE, menjadi atensi Pemprov NTB. Najam menyebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal berkomitmen untuk menempatkan orang-orang yang kompeten di jajaran manajemen BUMD demi memastikan penggunaan dana publik dilakukan secara akuntabel.
“Dengan tata kelola yang sehat dan legalitas yang kuat, kita optimis PT GNE bisa menjadi perusahaan yang sehat dan menguntungkan,” pungkasnya.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB Sudirsah Sujanto mengatakan pihaknya sangat mendukung penyertaan modal daerah kepada PT GNE. Hal itu sebagai langkah penyehatan BUMD.
“Ini ibarat orang sakit. Kita suntik, berikan obat dan kasih vitamin supaya sehat. Jangan orang sakit kita bunuh. Ya harus dirawat,” ujarnya.
Editor : Jelo Sangaji