LombokPost--Tekanan global agar pertambangan tak hanya mengejar laba, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, kini mencapai titik tertingginya.
Laporan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) tahun 2024 mencatat lebih dari 85 persen perusahaan tambang kini memasukkan agenda environmental, social, and governance (ESG), yakni standar lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan, ke dalam strategi utama mereka.
Dalam konteks itu, PT. Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN) berupaya menegaskan diri sebagai bagian dari perubahan tersebut.
“Keberlanjutan menjadi inti dari strategi kami. Operasi pertambangan harus memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung transisi energi bersih,” ujar Alexander Ramlie, Direktur Utama AMMAN, dalam Laporan Keberlanjutan 2024 yang dirilis April 2025.
Langkah itu tercermin dalam empat pilar tanggung jawab perusahaan: Advancing People (memajukan sumber daya manusia), Upholding Ethics (menegakkan etika bisnis), Preserving the Environment (melestarikan lingkungan), dan Managing Resources (mengelola sumber daya). Dalam aspek sosial, AMMAN mengalokasikan 6,2 juta dolar AS pada 2024 untuk program pengembangan masyarakat.
Dana ini mendanai 278 proyek mulai dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal hingga pariwisata berkelanjutan. Salah satunya adalah AMMAN Blue Program, yang memadukan olahraga selancar dengan konservasi laut serta pengembangan wisata, dirancang agar ekonomi lokal tetap berjalan ketika aktivitas tambang Batu Hijau berhenti.
Langkah itu mendapat penguatan dari pemerintah daerah. Penjabat Bupati Sumbawa Barat saat itu, Julmansyah, menyebut pengembangan selancar di KSB memiliki dua sasaran, yakni mempersiapkan atlet nasional dan internasional serta menjadikan selancar sebagai “entry point” untuk membangun pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan sebagai penopang ekonomi pascatambang Batu Hijau.
Operasi Batu Hijau dijalankan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), anak usaha dari PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN). Kebijakan ini diperkuat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 100.3.3.2 Tahun 2024 tentang penetapan satuan pendidikan pelaksana ekstrakurikuler selancar.
Konsistensi di tingkat grup juga terlihat dalam penerapan ESG. Komitmen PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN) sebagai induk tercermin pada kebijakan operasional PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Batu Hijau yang meliputi target dekarbonisasi dan efisiensi energi, uji tuntas hak asasi manusia, serta indikator pengembangan masyarakat yang diadopsi sebagai standar kerja harian.
Penyelarasan kebijakan dan implementasi ini memperkecil jarak antara komitmen korporat dan praktik lapangan, sehingga program di wilayah operasi mengikuti arah strategis grup dan terukur dalam pelaporan.
Perusahaan juga menjalankan human rights due diligence, yaitu proses uji tuntas untuk memetakan keberadaan masyarakat adat dan hak-hak mereka agar program corporate social responsibility (CSR) lebih tepat sasaran.
Sejumlah pengamat menilai, langkah ini penting untuk menghindari konflik yang kerap muncul dalam relasi perusahaan dan warga. CSR yang efektif tidak berhenti pada bantuan sosial, melainkan membangun relasi yang lebih setara antara industri dan masyarakat.
Pada aspek lingkungan, AMMAN mulai mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 26,8 megawatt-peak (MWp) untuk mendukung kegiatan tambang, serta fasilitas desalinasi air laut yang mulai berjalan pertengahan 2024 guna mengatasi risiko kekeringan.
Strategi pengurangan emisi karbon hingga 2025 mencakup peralihan ke energi terbarukan dan efisiensi operasi, termasuk penerapan teknologi digital untuk menekan jejak karbon.
Di sisi ekonomi lokal, keterlibatan 1.050 pemasok lokal menjadi langkah strategis membangun rantai pasok yang berkelanjutan. Namun, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada besarnya investasi atau jumlah program.
Pertanyaannya, sejauh mana semua inisiatif itu mengubah posisi masyarakat dari penerima bantuan menjadi pengambil keputusan dalam ekonomi mereka sendiri?
Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah CSR Amman benar-benar menjadi kekuatan transformasi atau sekadar pelengkap dari operasi tambang yang terus berjalan.
CSR Menjadi Hub Keberlanjutan Industri
Tren global menunjukkan arah yang sama. Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan kini mewajibkan laporan ESG mencantumkan kontribusi perusahaan terhadap target netral karbon, sementara banyak perusahaan tambang dunia telah mengaitkan program CSR mereka langsung dengan agenda energi bersih.
Indonesia perlu menunjukkan komitmen lebih serius untuk mencapai target Perjanjian Paris. Selama ini implementasi rencana energi terbarukan masih jauh dari harapan. Indonesia juga belum mencapai target 23 persen bauran energi terbarukan pada 2025,” ujar Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR.
Di tengah ancaman perubahan iklim dan krisis energi, masa depan CSR tidak lagi cukup dipenuhi oleh beasiswa, pembangunan fasilitas publik, atau program kesehatan yang berdiri sendiri.
Skema tanggung jawab sosial kini menghadapi tuntutan baru, serta menjadi bagian dari solusi dekarbonisasi dan transisi menuju energi bersih. Menurut Widjanarta, CSR memiliki potensi strategis untuk menjadi pintu masuk dalam menyelesaikan krisis energi sekaligus krisis lingkungan.
Dengan kata lain, kegiatan sosial perusahaan harus bergerak lebih jauh dari sekadar kompensasi menuju transformasi struktural yang mendukung bauran energi masa depan.
Konteks Indonesia menunjukkan urgensi itu. Produksi minyak yang menurun drastis dan proyeksi habisnya cadangan pada 2027 untuk minyak dan 2048 untuk gas bumi menunjukkan betapa rapuhnya ketahanan energi jika bergantung pada sumber fosil.
Sementara konsumsi energi terus meningkat, dominasi energi fosil masih mencapai lebih dari 90 persen bauran nasional. Dalam situasi seperti ini, CSR dapat memainkan peran penting sebagai katalis pembiayaan untuk proyek energi terbarukan yang selama ini terkendala oleh investasi awal yang tinggi.
Dalam buku Mengenal CSR PKBL untuk Energi Terbarukan terbitan YLKI pada 2020, Widjanarta menekankan bahwa anggapan energi terbarukan mahal adalah keliru karena perhitungan biaya energi fosil tidak memperhitungkan externalities yaitu dampak lingkungan dan sosial jangka panjang.
Jika kerusakan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan perubahan iklim dimasukkan ke dalam perhitungan, energi terbarukan justru lebih efisien.
Deon Arinaldo menambahkan, Indonesia dapat membangun 120 GW energi terbarukan hingga 2030 dengan mengandalkan surya dan angin, sehingga memudahkan pencapaian nol emisi sektor kelistrikan pada 2045.
Karena itu, alokasi CSR untuk proyek energi matahari, biomassa, tenaga air, atau angin bukan hanya investasi sosial, tetapi juga strategi mitigasi risiko bisnis jangka panjang.
Transformasi CSR menuju energi bersih juga memiliki efek ganda: memperluas akses energi dan mengurangi ketimpangan. Di banyak daerah pedesaan Indonesia, pembangkit listrik tenaga surya berskala kecil atau mikrohidro dapat dibangun melalui kolaborasi antara korporasi, pemerintah daerah, dan komunitas lokal.
Selain menciptakan lapangan kerja baru, proyek-proyek ini memungkinkan masyarakat menjadi pelaku aktif dalam ekonomi energi, bukan sekadar penerima bantuan. “Pengembangan energi terbarukan tidak harus dimulai dari skala besar. Skala kecil pun bisa memberi manfaat besar jika dikelola bersama masyarakat,” tulis Widjanarta.
Pelibatan sektor bisnis dalam pengembangan energi terbarukan juga berarti perusahaan harus mengubah paradigma CSR mereka. Tidak lagi cukup hanya membiayai kegiatan sosial, mereka perlu memanfaatkan kekuatan finansial, teknologi, dan pengaruh pasar untuk mengubah pola konsumsi masyarakat ke arah energi bersih.
Ini mencakup mendorong penggunaan panel surya di rumah tangga, mendukung riset teknologi hijau, hingga mengedukasi konsumen agar lebih hemat energi.
Perubahan ini sejalan dengan target kebijakan energi nasional yang menempatkan porsi energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025 dan 31 persen pada 2050. Namun, jarak antara target dan realisasi masih sangat jauh. Jika CSR ingin relevan dengan tantangan masa depan, ia harus menjadi bagian integral dari strategi transisi energi.
Ini bukan hanya tentang citra atau reputasi perusahaan, tetapi tentang keberlanjutan model bisnis mereka sendiri di tengah dunia yang bergerak menuju ekonomi rendah karbon.
Ke depan, ukuran masa depan industri bukan lagi pada seberapa banyak mineral dihasilkan, melainkan pada peran dalam membentuk ekonomi yang lebih bersih dan berkeadilan. Jika CSR berfungsi sebagai hub keberlanjutan, maka pertambangan tetap relevan di tengah percepatan transisi energi.
Editor : Kimda Farida