LombokPost - Ancaman perubahan iklim kian nyata. Indonesia diperkirakan akan menghadapi kenaikan permukaan air laut, dari 1 - 5 meter pada tahun 2100, berdasarkan hasil simulasi dan proyeksi para ahli.
Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki, saat peluncuran Analisis Kolaboratif Dampak Kenaikan Muka Air Laut untuk Penerapan SPM dalam Perencanaan Pembangunan Berketahanan Iklim di NTB, Selasa (21/10).
“Waktunya masih cukup jauh di masa depan, tetapi kita perlu menyadari bahwa perubahan ini nyata dan akan sangat berdampak, terutama bagi generasi mendatang,” jelasnya.
Meskipun saat ini masyarakat Indonesia, belum merasakan dampaknya secara signifikan, namun dalam dua hingga tiga generasi ke depan, efek dari perubahan iklim, termasuk naiknya permukaan laut diprediksi akan jauh lebih terasa.
Dari Dashboard Kenaikan Muka Air Laut (Sea Level Rise/SLR), digunakan untuk memperkuat perencanaan pembangunan yang tangguh terhadap perubahan iklim, tercatat dalam simulasi skenario kenaikan permukaan laut sebesar 1 meter di wilayah NTB, dampak yang muncul sudah cukup signifikan.
Sekitar 17 ribu keluarga atau 57 ribu lebih individu diperkirakan akan terdampak langsung. Di antaranya terdapat kelompok rentan seperti 2.900 kepala keluarga perempuan, penyandang disabilitas, lansia, serta anak-anak usia sekolah.
Maliki menekankan perubahan iklim adalah tantangan global yang tidak bisa ditangani secara sepihak oleh satu negara, termasuk Indonesia.
“Kita tidak bisa mencegah mencairnya es di Greenland hanya dengan upaya lokal. Butuh kerja sama dunia internasional,” ungkapnya.
Menurutnya, menurunkan temperatur global merupakan salah satu langkah paling krusial untuk menahan laju kenaikan permukaan laut. Jika tidak ditangani dengan serius, efek dari naiknya air laut bisa menjadi sangat destruktif, baik bagi individu maupun infrastruktur publik seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan pemukiman.
“Perubahan iklim yang disertai dengan bencana dan goncangan lain, tentu akan mempengaruhi berbagai indikator pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melihat perubahan iklim, sebagai isu pembangunan jangka panjang. Data dan analisis yang tersedia harus diterjemahkan ke dalam perencanaan, penganggaran, dan kebijakan publik yang lebih adaptif.
Untuk menjawab risiko tersebut, Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Kemendagri, didukung Program SKALA dan UN Global Pulse Asia Pacific, mengintegrasikan analisis SLR ke dalam platform aplikasi SEPAKAT.
Melalui integrasi data iklim dan data sosial ekonomi hingga tingkat mikro, dashboard ini dapat merumuskan hasil analisis untuk menetapkan prioritas kebijakan, mengidentifikasi intervensi yang tepat sasaran, mengarahkan anggaran, serta memperkuat perlindungan bagi masyarakat yang paling rentan.
“Sebagai pemangku kebijakan, kita harus menggunakan data ini secara optimal, untuk mengantisipasi dampak dan menyusun kebijakan yang tepat,” tandasnya.
Wakil Gubernur (Wagub) NTB Indah Dhamayanti Putri menegaskan hasil studi tersebut sangat penting, untuk menjadi dasar penyusunan kebijakan daerah, terutama dalam mengantisipasi dampak sosial ekonomi di wilayah pesisir.
“Kita telah melihat sendiri dampaknya. Pada Juli kemarin, banjir besar di Mataram bukan hanya akibat curah hujan tinggi, tetapi juga pengaruh kenaikan muka air laut yang membuat aliran air terhambat,” terangnya.
Wagub Dinda juga menyampaikan berdasarkan hasil kajian, terdapat 46 desa dari 106 desa dengan kemiskinan ekstrem di NTB, diprediksi terdampak kenaikan muka air laut dalam lima tahun ke depan.
Karena itu, desa-desa tersebut rencananya dijadikan prioritas utama dalam program penanganan kemiskinan ekstrem di NTB. Sehingga dalam konteks perencanaan daerah, Wagub Dinda menekankan isu perubahan iklim menjadi bagian penting dari RPJMD NTB 2025-2029, yang merupakan tahap pertama dari RPJPD NTB 2025–2045.
Melalui visi NTB Kepulauan yang Makmur dan Mendunia, pemprov berkomitmen memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan menurunkan kemiskinan dengan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.
“Mari kita terus bersinergi membangun kebijakan pembangunan yang berbasis data, adil, transparan dan akuntabel. NTB siap menjadi praktik baik nasional dalam penerapan analisis Sea Level Rise,” pungkasnya.
Editor : Marthadi