LombokPost-Pemprov NTB terus mendorong percepatan operasional kapal cepat yang akan melayani rute Sanur, Bali-Mandalika, Lombok Tengah.
Rute ini tidak hanya disiapkan untuk mendukung gelaran MotoGP, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pengembangan pariwisata jangka panjang di dua kawasan unggulan tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Ervan Anwar, mengatakan proses perizinan kapal cepat Sanur–Mandalika kini tengah berjalan. “Iya, sedang berproses perizinannya,” kata Ervan saat dihubungi Lombok Post, Selasa (11/11).
Menurut Ervan, Dishub NTB saat ini tengah menuntaskan sejumlah dokumen penting, seperti dokumen lingkungan (UKL–UPL), serta persetujuan kesesuaian ruang laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Sepanjang kita penuhi proses legalitasnya, pasti disuport oleh Kemenhub,” ujarnya.
Ervan menjelaskan, pembukaan rute kapal cepat ini sejalan dengan status Sanur dan Mandalika yang sama-sama berstatus Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Koneksi laut antar dua kawasan strategis nasional ini dinilai penting untuk memperkuat jaringan pariwisata nasional.
“Kapal cepat dari Sanur ke Mandalika ini bukan hanya untuk momen MotoGP. Tapi juga untuk keberlanjutan kemajuan pariwisata kita,” jelasnya.
Dia menyebutkan, Gubernur NTB telah menggagas pembangunan pelabuhan bersama atau team harbour yang akan menghubungkan Sanur dan Mandalika. Gubernur juga berharap layanan kapal cepat tersebut bisa beroperasi sebelum penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026.
“Jadi, Pak Gubernur ingin ada team harbour antara Sanur dan Mandalika. Harapannya, operasional kapal cepat ini bisa dimulai sebelum MotoGP,” ungkap Ervan.
Namun, dia mengakui masih ada sejumlah persyaratan penting yang harus diselesaikan sebelum kapal cepat tersebut bisa beroperasi, terutama yang berkaitan dengan legalitas dan keselamatan pelayaran.
“Karena ini menyangkut keamanan, keselamatan, dan juga kenyamanan penumpang,” katanya.
Selain itu, kesiapan infrastruktur dermaga juga menjadi tantangan tersendiri. “Yang kedua, infrastruktur dermaganya juga masih perlu disiapkan,” ujarnya.
Dari sisi pelaksana, pihak swasta melalui Asosiasi Kapal Cepat Indonesia (Akacindo) disebut masih melakukan sejumlah persiapan teknis. Mereka ingin memastikan semua aspek keamanan dan keselamatan sudah terpenuhi sebelum memulai operasional.
“Pihak Akacindo ingin memastikan semuanya seratus persen siap. Karena ini menyangkut keselamatan penumpang,” tegas Ervan.
Dia menambahkan, Gubernur NTB terus melakukan berbagai langkah terobosan untuk mempercepat realisasi proyek strategis ini.
Namun, karena melibatkan banyak pihak lintas sektor, sejumlah proses masih harus menunggu keputusan dari kementerian terkait.
“Pak Gubernur sudah berupaya maksimal, tapi karena ini lintas sektoral, ada unsur legalitas dari kementerian yang juga harus dipenuhi,” jelasnya.
Ervan berharap, Kementerian Perhubungan dapat segera memberikan rekomendasi izin operasional pelabuhan agar kapal cepat Sanur–Mandalika segera bisa dimanfaatkan masyarakat dan wisatawan.
“Kita berharap ada percepatan rekomendasi izin operasi pelabuhannya supaya bisa segera dimanfaatkan publik,” tandasnya.
Editor : Jelo Sangaji