LombokPost - Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong percepatan penanganan stunting.
Para pemangku kebijakan diharapkan terus bersinergi dan berkolaborasi untuk menekan kasus stunting di daerah.
Penanganan stunting merupakan pekerjaan besar.
“Harus ditangani secara terus menerus dan bersama-sama dengan melibatkan berbagai pihak,” kata Wakil Gubernur (Wagub) NTB Indah Dhamayanti Putri.
Menurut Wagub Umi Dinda, selama ini Pemprov NTB telah melakukan berbagai upaya untuk penanganan stunting. Dengan melibatkan unsur pemerintah, swasta, NGO, hingga komunitas dan rumah tangga.
Salah satu bentuk kolaborasi penanganan stunting adalah melibatkan organisasi wanita melalui kegiatan posyandu. Yakni pemberian protein untuk anak-anak.
Program ini juga disinergikan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak sekolah dan balita. Selain memastikan makanan aman, bersih, dan higienis, melalui program ini juga dilakukan edukasi perilaku sehat.
Wagub Umi Dinda mengatakan, kasus stunting juga bisa dicegah melalui menekan pernikahan dini.
“Kematangan psikis tidak hanya berkaitan dengan kesehatan reproduksi, tetapi juga menyangkut masa depan generasi. Ketika menikah di usia muda, potensi melahirkan anak stunting besar,” katanya.
Wagub Umi Dinda menambahkan, penanganan stunting juga melibatkan tenaga kesehatan (nakes). “Nakes harus lebih proaktif. Pelayanan kesehatan tidak boleh bersifat pasif dengan menunggu pasien datang ke fasilitas kesehatan, tetapi harus dilakukan melalui kunjungan rumah secara berkala. Memastikan tumbuh kembang anak berjalan optimal,” katanya.
“Kami menitipkan kepada para tenaga kesehatan agar benar-benar memperhatikan anak-anak dengan indikasi stunting. Jangan menunggu di puskesmas, tetapi lakukan kunjungan rumah untuk memantau langsung perkembangan mereka,” sambungnya.
Peran ibu rumah tangga juga sangat krusial dalam keluarga. Khususnya dalam memperhatikan gizi anak agar terhindar dari gizi buruk yang menjadi pemicu stunting.
Apresiasi Dompu dan KSB
Wagub Umi Dinda memberikan apresiasi kepada Pemkab Dompu dan Pemkab Sumbawa Barat (KSB) atas keberhasilan menekan angka prevalensi stunting.
Dua daerah ini masuk dalam kategori zona hijau stunting di Provinsi NTB. Capaian tersebut, bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tantangan baru untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas intervensi penanganan stunting.
Menurut Wagub Umi Dinda, keberhasilan menurunkan stunting tidak dapat dilepaskan dari peran aktif seluruh elemen. Baik pemerintah daerah, tenaga kesehatan, maupun kader posyandu yang secara konsisten melakukan kunjungan rumah, pendataan, serta edukasi kepada masyarakat.
“Dalam menjaga kesehatan anak, peran keluarga sangat besar, terutama kebahagiaan seorang ibu. Ibu yang bahagia akan melahirkan anak-anak yang sehat dan kebahagiaan itu tumbuh dari perhatian dan kasih sayang dalam keluarga”, pesannya.
Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Lalu Hamzi Fikri mengatakan, berdasarkan peta kerawanan, ada kabupaten yang masuk zona merah dengan angka di atas 30 persen. Selain itu ada daerah yang masuk zona hijau dan kuning.
Menurut dr Fikri, strategi penanganan stunting lebih difokuskan pada pencegahan munculnya kasus baru. Selain melakukan pemulihan terhadap anak yang sudah mengalami stunting.
Intervensi stunting dilakukan melalui dua cara. Yakni intervensi spesifik yang dilakukan tenaga kesehatan melalui kegiatan pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri, pemantauan ibu hamil, serta pemberian makanan tambahan bagi balita.
Sementara intervensi sensitif mencakup sektor non kesehatan seperti pendidian, sanitasi, ekonomi, dan lingkungan. “Intervensi sensitif ini punya kontribusi besar dalam pencegahan stunting. Dan ini melibatkan banyak pihak,” katanya.
Ketua Tim Penggerak PKK NTB Sinta Agathia mengatakan, TP PKK NTB siap berperan aktif dalam menurunkan angka stunting. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi PKK.
Tim Penggerak PKK kabupaten/kota juga siap menjalankan program dan membantu pemerintah dalam menangani stunting. “TP PKK Provinsi NTB tetap membawa visi misi Pemerintah Provinsi NTB untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Salah satunya dengan menurunkan angka stunting yang masih ada di berbagai desa,” katanya. (lil/r3)
Editor : Pujo Nugroho