LombokPost - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, mengingatkan agar seluruh bupati/wali kota, dinas kesehatan, BKKBN, serta SPPG di NTB segera mempercepat layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Khususnya bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui (3B).
Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis dalam menekan stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.
“Caranya panggil atau kumpulkan semua mitra dan Kepala SPPG di wilayah masing-masing. Dan tekankan kepada mereka untuk memastikan layanan bagi kelompok rentan 3B,” katanya.
Gubernur Iqbal mengapresiasi capaian program MBG di NTB yang dinilai sangat progresif.
Dari 429 SPPG yang operasional, sudah melayani 1.289.835 jiwa atau 69,7 persen dari target 1,85 juta jiwa per 16 November 2025.
Hanya saja, layanan kepada kelompok 3B masih belum optimal.
Saat ini, cakupan layanan untuk kelompok rentan tersebut masih rendah.
Untuk ibu hamil baru terlayani 14,3 persen, ibu menyusui 30,3 persen, dan balita baru 18,7 persen.
Menurut Gubernur Iqbal, kelompok balita, ibu hamil, dan ibu menyusui ini paling menentukan kualitas SDM NTB.
Jadi, layanan MBG harus segera diarahkan untuk meningkatkan cakupan 3B.
“Jika perlu, camat, lurah, dan kepala desa turun langsung memastikan SPPG di wilayahnya. Pastikan kelompok 3B ini sudah terlayani maksimal,” katanya.
Gubernur Iqbal juga meminta dinas kesehatan dan BKKBN untuk memperkuat pendampingan lapangan.
Serta melakukan evaluasi terhadap Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG yang tidak menjalankan kewajiban untuk melayani kelompok 3B.
Pembenahan Distribusi dan Pemetaan Penerima Manfaat
Gubernur Iqbal juga menyoroti masih adanya ketidakteraturan distribusi MBG di beberapa daerah.
Termasuk tumpang tindih antar-SPPG, sekolah atau madrasah yang belum terlayani, serta wilayah yang klaim datanya belum sinkron.
“Bupati dan wali kota harus mengumpulkan Satgas MBG. Dinas pendidikan, dan Kemenag untuk menata ulang distribusi berbasis data riil. Semua lembaga harus mendapatkan layanan secara adil dan merata,” ujarnya.
Gubernur Iqbal menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur pemerataan distribusi.
Hal ini sesuai arahan presiden agar seluruh penerima manfaat terlayani dengan baik.
Gubernur Tekankan Komitmen
Sementara itu, Gubernur Iqbal kembali mengingatkan bahwa keberhasilan MBG bukan hanya terukur dari jumlah dapur dan penerima manfaat.
Tetapi dari kualitas gizi dan keberpihakan kepada kelompok yang paling membutuhkan
“MBG adalah mandat kemanusiaan dan investasi untuk masa depan NTB. Layani balita, ibu hamil, dan ibu menyusui tanpa kompromi. Ini adalah pondasi SDM kita ke depan,” pungkasnya.
Instruksi Gubernur Iqbal
- Percepat dan perluas cakupan layanan 3B
- Tata ulang distribusi MBG
- Camat, Lurah, dan Kepala Desa supervisi SPPG
- BKKBN dan Dinas Kesehatan perkuat koordinasi dan pengawasan
- Evaluasi SLHS bagi SPPG yang tidak layani kelompok 3B (lil/r3)