LombokPost - Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah wilayah di NTB dilanda bencana Hidrometeorologi, pemprov tengah memproses penetapan status Siaga Darurat Bencana.
“Insya Allah, penetapan SK Siaga Darurat ini ditandatangani oleh pak Gubernur, dalam minggu ini,” kata Kepala Pelaksana BPBD NTB Ahmadi, Selasa (18/11).
Hadirnya status Siaga Darurat ini didasarkan pada kondisi terkini, di mana hujan telah turun dan menyebabkan banjir masuk ke permukiman di beberapa lokasi.
“Meskipun tidak seluruh wilayah NTB terdampak, adanya sebagian wilayah yang sudah mengalami kerugian akibat banjir menjadi dasar bagi kita untuk menetapkan SK Siaga Darurat tingkat provinsi,” jelasnya.
Status ini ditujukan untuk mengintensifkan kesiapan seluruh pihak, dalam menghadapi potensi bencana, seperti banjir dan tanah longsor. Sebagai bagian dari kesiapan, BPBD juga berencana mengadakan apel siaga darurat bencana hidrometeorologi.
Nantinya konsekuensi dari penetapan status Siaga Darurat adalah kesiapan total dari semua lini, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kementerian, hingga lembaga terkait.
Kesiapan ini mencakup Sumber Daya Manusia (SDM), peralatan, logistik, dan anggaran. Menurut Ahmadi, penetapan status ini memastikan semua perencanaan sudah matang.
“Kalau nanti terjadi kondisi tanggap darurat, penanganan bisa langsung kita laksanakan, tanpa perlu lagi menyusun perencanaan dasar,” tegasnya.
Terkait dukungan finansial, BPBD NTB mengandalkan Belanja Tak Terduga (BTT) yang diibaratkan sebagai 'kantong semar' yang harus selalu terisi. Namun, menanggapi data yang menyebutkan sisa BTT NTB saat ini tersisa sekitar Rp 2,4 miliar dari Rp 500 miliar, Ahmadi yakin pemprov akan menambah anggaran tersebut.
“Anggaran BTT akan selalu diisi, baik ada bencana maupun tidak ada. Nanti akan ditambah lagi melalui APBD tahun 2026, jika sangat mendesak, pengalihan dana dari pos lain yang juga bisa dilakukan untuk menempatkan dana ke porsi BTT,” tegasnya.
Penggunaan BTT akan ditingkatkan jika kondisi di lapangan membutuhkan penanganan cepat, misalnya untuk logistik masyarakat, evakuasi, atau perbaikan infrastruktur vital.
Baca Juga: Banjir Mataram, Pemkot Kaji Status Darurat Sungai Ancar Nyaris Sentuh Batas Kritis
Ahmadi menekankan bahwa penanganan bencana juga tidak hanya menjadi tanggung jawab pemprov, diperlukan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota yang bertugas di garis depan, dengan back-up dari provinsi dan kementerian, serta lembaga terkait lainnya.
Selain itu, BPBD NTB juga mengharapkan agar pemerintah kabupaten/kota, mengalokasikan anggaran dan mengadakan logistik dari dana APBD masing-masing untuk penanganan bencana.
“Sistem ini harus sinergis. Bukan hanya pemerintah, tapi juga NGO (Organisasi Non-Pemerintah) dan pihak swasta kami mintai dukungan jika terjadi bencana,” pungkasnya.
Editor : Jelo Sangaji