LombokPost - Pemprov NTB berencana menyewa mobil listrik sebagai kendaraan dinas, untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2026.
Mulanya, anggaran dirancang sebesar Rp 8 miliar, kini disesuaikan menjadi Rp 14 miliar. Kepala Biro Umum Setda NTB Muhammad Riadi menegaskan angka tersebut adalah kebutuhan riil, bukan peningkatan.
“Rp 8 miliar itu tidak cukup untuk satu tahun. Jadi sekarang menjadi Rp 14 miliar dan ini sebenarnya bukan meningkat, tapi memang itu merupakan kebutuhan yang realistis,” terangnya, Senin (24/11).
Jumlah kendaraan listrik disesuaikan dengan total OPD lingkup Pemprov NTB, hasil Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru, di mana setiap OPD nantinya akan memiliki dua unit kendaraan.
Satu kendaraan listrik untuk keperluan operasional kantor, dan satu unit lagi untuk mobilisasi pejabat eselon II. “Setiap kantor akan memiliki dua kendaraan listrik ini, tapi saya belum hitung berapa unit keseluruhannya, tetapi yang jelas satu unit untuk operasional dan satu unit untuk pejabat eselon II,” tegasnya.
Terkait penggunaan anggaran sebesar Rp 14 miliar untuk sewa, Riadi menegaskan sistem ini lebih praktis dibanding membeli kendaraan, karena biaya pemeliharaan akan ditanggung oleh pihak penyewa.
OPD tinggal menggunakan kendaraan yang disediakan, tanpa perlu mengurus perawatan sendiri. “Tentunya tidak ada, karena jika kita menyewa kendaraan, maka pemeliharaan ditanggung oleh pihak penyewa. Kita tinggal menggunakan saja,” kata Riadi.
Selain efisiensi operasional, penggunaan mobil listrik diharapkan lebih hemat dibanding kendaraan berbahan bakar bensin dan sekaligus mendukung program pemerintah untuk energi bersih dan ramah lingkungan.
“Kalau dibandingkan dari segi efisiensi, mobil listrik jelas lebih menguntungkan dalam jangka panjang,” jelas Plt kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB tersebut.
Untuk mendukung kebijakan ini, Pj Sekda NTB Lalu Mohammad Faozal, telah mengirimkan surat kepada PLN untuk menambah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
Saat ini, beberapa titik SPKLU sudah tersedia di sekitar Kota Mataram, antara lain di Kantor Gubernur NTB, Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, dan Hotel Santika.
Di Kota Mataram, mobil listrik kini mulai banyak digunakan dan menjadi pilihan masyarakat. “Sekarang mobil listrik sudah wara-wiri,” ujarnya.
Sementara itu, terkait kendaraan dinas konvensional yang saat ini masih digunakan oleh pejabat Pemprov NTB, Riadi menyatakan belum ada kepastian mengenai rencana pengelolaannya, termasuk apakah akan dilelang atau dialihkan ke mekanisme lain. “Saya belum dapat info atau jawabannya,” tandasnya.
Editor : Akbar Sirinawa