LombokPost - Pemerintah terus mendorong percepatan pelaksanaan, berbagai program prioritas Nasional di NTB. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardani, memaparkan perkembangan terbarunya, saat temu media dengan tema APBNKita - Menjaga Momentum Pertumbuhan NTB dengan Sinergi APBN dan Program Prioritas Nasional, di aula Tambora Kanwil DJPb NTB, Kamis (27/11).
“Kami memaparkan capaiannya sampai dengan tanggal 7 November,” terangnya.
Makan Bergizi Gratis (MBG), sebanyak 423 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah aktif, dengan total 23.656 petugas di lapangan. Jumlah ini baru mencapai sekitar 60,3 persen dari target pembentukan 701 SPPG.
Sementara itu, penerima manfaat program tercatat mencapai 1,27 juta orang, atau 89 persen dari target 1,48 juta orang. Serapan anggaran MBG pun telah mencapai Rp 1,2 triliun.
Di sektor perumahan, pemerintah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), telah membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah layak huni.
“Tercatat 4.022 unit rumah telah terealisasi di 239 lokasi, melibatkan 159 pengembang dan 7 bank penyalur, dengan realisasi sebesar Rp 533,4 miliar,” jelas Ratih.
Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga menunjukkan perkembangan menggembirakan. Saat ini terdapat 1.173 koperasi yang telah resmi berbadan hukum.
Dengan Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah koperasi terbanyak, yakni 255 unit. Dari keseluruhan, 405 koperasi sudah memiliki gerai usaha, dan 152 koperasi telah mengajukan permohonan kemitraan.
Pada sektor pendidikan, program Sekolah Rakyat (SR) juga terus berjalan. Dari delapan target, lima sekolah telah selesai dan mulai beroperasi yang tersebar di Lombok Barat, Lombok Timur, dan Sumbawa.
Masing-masing yakni SRMP 18 Lombok Barat, SRMA 38 Lombok Timur, SRD 4 Lombok Barat, SRD 3 Lombok Timur, dan SRD 5 Sumbawa. “Dengan realisasi anggaran sebesar Rp 15,87 miliar atau 20 persen dari pagu,” jelasnya.
Untuk ketahanan pangan, produksi beras NTB hingga November 2025 mencapai 965,64 ribu ton, sedangkan produksi jagung mencapai 1,2 juta ton, dengan subsidi pupuk senilai Rp 654,44 miliar.
“Sementara realisasi anggaran, untuk program peningkatan ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas pada Kementerian Pertanian data hingga 24 Oktober 2025 sebesar Rp 21,33 miliar,” beber Ratih.
Untuk program ketahanan energi, ia menyebut subsidi listrik yang disalurkan di NTB mencapai Rp 526,36 miliar. Tak hanya itu, kapasitas pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) kini telah mencapai 67,31 megawatt, atau 13,02 persen dari total kapasitas pembangkit di NTB.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pentingnya keselarasan visi antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah daerah dalam menyukseskan berbagai agenda pembangunan.
Kesatuan arah menjadi kunci agar program prioritas nasional dapat berjalan efektif di seluruh wilayah. “Harapannya semua program prioritas nasional dapat dijalankan dengan satu garis visi dan misi, serta dilakukan secara sinergis dan kolaboratif,” tegasnya.
Editor : Siti Aeny Maryam