Kurma KLU Menuju Indikasi Geografis: Kemenkum NTB Dukung Penuh Inisiatif BRIDA

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Kepala BRIDA NTB I Gede Putu Aryadi ini mendapat dukungan penuh dari Kanwil Kemenkum NTB.

Kepala Kanwil, I Gusti Putu Milawati, menegaskan kesiapannya untuk memberikan pendampingan teknis.

“Kami sangat mendukung langkah BRIDA untuk mendorong Kurma KLU sebagai Indikasi Geografis. Ini langkah strategis bagi daerah, dan Kanwil siap mendampingi mulai dari pemetaan potensi hingga proses administratif,” ujar Mila dalam pernyataannya.

Baca Juga: Cara Pemuda Rembiga Kopang Tingkatkan Literasi Anak, Bermain sambil Belajar dengan Wayang Botol yang Ekspresif

Dalam paparannya, Tim KI Kanwil Kemenkum NTB mengungkapkan bahwa isu pendaftaran Kurma KLU telah menjadi perhatian sejak lama.

Namun, proses sebelumnya terhambat oleh minimnya dukungan pemerintah daerah.

Tim juga menekankan bahwa langkah krusial yang harus segera dipersiapkan adalah pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG).

“MPIG adalah kunci utama. Tanpa itu, proses pendaftaran IG tidak dapat berjalan. Kami berharap semua pihak dapat bersinergi agar Kurma KLU benar-benar menjadi kekayaan ekonomi baru yang berbasis identitas daerah,” tegas Mila menutup pertemuan.

Selain membahas Kurma KLU, pertemuan ini juga menyoroti potensi KI lain di NTB yang masih memerlukan perhatian, seperti Garam Pamongkong.

Kedua belah pihak sepakat untuk merancang kerja sama formal melalui Memorandum of Understanding (MoU) untuk memperkuat pelindungan KI di daerah.

Menanggapi hal tersebut, BRIDA NTB menyatakan komitmennya untuk tidak hanya fokus pada inovasi teknologi, tetapi juga pada sektor pertanian, kebudayaan, dan komoditas lokal strategis.

Baca Juga: Begini Pesan Bupati Lombok Tengah pada Bunda Literasi Kecamatan hingga Desa

BRIDA juga berencana mengadakan pertemuan lanjutan dan mengundang Kanwil Kemenkum NTB sebagai narasumber dalam talkshow untuk sosialisasi lebih luas.

Dukungan Kemenkum NTB terhadap pendaftaran Indikasi Geografis Kurma Lombok Utara ini diharapkan dapat melindungi aset budaya dan potensi ekonomi lokal, sekaligus meningkatkan nilai jual dan daya saing komoditas unggulan NTB di pasar nasional maupun internasional.