LombokPost - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memaparkan, alasan pemprov mendorong penggunaan kendaraan listrik, usai menyampaikan pandangan akhir sebagai sambutan, dalam rapat paripurna DPRD NTB, di kantor Gubernur NTB, Jumat (28/11).
Ia menegaskan kebijakan tersebut sebagai upaya efisiensi anggaran yang telah melalui perhitungan matang dan bukan sekadar uji coba seperti yang dikhawatirkan sejumlah pihak. “Salah satunya tujuannya adalah efisiensi,” kata dia.
Miq Iqbal, sapaan akrab gubernur, mengungkapkan dalam tiga tahun terakhir, biaya pemeliharaan kendaraan dinas, baik roda dua maupun roda empat di OPD lingkup Pemprov NTB, rata-rata mencapai Rp 19 miliar per tahun.
Sementara itu, belanja modal pengada an kendaraan baru setiap tahun berkisar antara Rp 10 miliar hingga Rp14 miliar. “Total ada sekitar Rp 34 miliar yang setiap tahun kita anggarkan terkait kendaraan,” ujarnya.
Sehingga melalui skema peralihan ke penyewaan kendaraan listrik, termasuk seluruh kebutuhan pendukungnya, Pemprov NTB diperkirakan hanya memerlukan anggaran sekitar Rp 24 – 25 miliar per tahun.
Dengan demikian, pemprov bisa berhemat sekitar Rp 5–6 miliar setiap tahun. “Kita masih bisa efisiensi,” tegas pria asal Lombok Tengah tersebut.
Di samping itu, hadirnya kebijakan penyewaan kendaraan listrik, untuk mobil dinas pejabat eselon II, merupakan bentuk tindak lanjut penyelesaian persoalan kendaraan dinas selama ini, kerap menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama lima tahun terakhir.
Maka langkah pembenahan melalui penggunaan kendaraan listrik, bisa menghilangkan permasalahan tersebut dari catatan BPK di masa mendatang.
“Dengan kita melakukan perbaikan ini, maka kita bisa mengeluarkan masalah ini dari catatan BPK untuk tahun-tahun yang ke depan,” ujar Miq Iqbal.
Di kesempatan itu, Gubernur juga menanggapi kekhawatiran bahwa kebijakan ini hanya sekadar percobaan belaka. Namun, Iqbal menegaskan bahwa seluruh rencana penyewaan kendaraan listrik telah dihitung dengan cermat.
Ia juga mengapresiasi peran DPRD yang memberikan pengawasan dan pengingat kepada eksekutif, mengenai berbagai macam kebijakan yang telah dihasilkan.
“Intinya kami sudah pastikan dan diperhitungkan dengan baik, dikalkulasikan dengan baik, sehingga niatnya untuk efisiensi betul-betul terlaksana terjadi, dan itu memang tugas DPRD untuk mengingatkan kami,” bebernya.
Ditanya mengenai keputusan menggunakan sistem sewa, Iqbal menjelaskan pemeliharaan kendaraan listrik memang sulit dan berat jika dilakukan sendiri oleh pemerintah.
“Kalau sewa, tinggal pakai. Kalau rusak, kembalikan dan diganti baru. Itu sudah menjadi tren dimana-mana sekarang,” katanya.
Ia menegaskan langkah ini memungkinkan pemerintah kembali fokus pada tugas utamanya, yakni memberikan pelayanan publik secara optimal. “Kita pemerintah adalah pelayanan publik, jadi lebih baik energi kita untuk pelayanan publik,” pungkasnya.
Kepala Biro Umum Setda NTB Muhammad Riadi mengatakan penggunaan anggaran hingga belasan miliar rupiah untuk sewa, menjadi lebih praktis dibanding membeli kendaraan.
Karena biaya pemeliharaan akan ditanggung oleh pihak penyewa. Kepala OPD tinggal menggunakan kendaraan yang disediakan, tanpa perlu mengurus perawatan sendiri.
“Tentunya tidak ada, karena jika kita menyewa kendaraan, maka pemeliharaan ditanggung oleh pihak penyewa. Kita tinggal menggunakan saja,” kata Riadi.
Editor : Kimda Farida