LombokPost - Menjadi rangkaian dari perayaan HUT NTB ke-67, dalam waktu dekat Pemprov NTB meluncurkan program unggulan Desa Berdaya.
“Peluncurannya di Desa Ungga, Lombok Tengah, langsung dilakukan oleh bapak gubernur,” terang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB Lalu Hamdi, Senin (1/12).
Jelang peluncuran resmi, seluruh pendamping Desa Berdaya akan dikumpulkan dalam sebuah apel khusus untuk menerima arahan langsung dari Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
Total 144 pendamping telah disiapkan untuk menyukseskan program ini. Seluruhnya sudah mengikuti pelatihan dan memahami tugas masing-masing. “Sudah kami diklat sebelumnya,” kata dia.
Tugas utama fokus pada verifikasi dan validasi data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), kemudian mencocokkannya dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama pada kelompok Desil 1 dan Desil 2, demi mendukung percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Bumi Gora.
“Para pendamping akan memeriksa data kepala keluarga secara rinci, mulai dari nama hingga alamat, lalu mencocokkannya langsung di lapangan agar intervensi yang diberikan tepat sasaran,” jelas Hamdi.
Setelah proses itu selesai, pendamping bertugas menetapkan kepala keluarga yang berhak mengikuti Program Desa Berdaya Transformatif. Setiap pendamping akan mendampingi sekitar 50 kepala keluarga dengan memulai dari identifikasi potensi desa.
“Nanti masing-masing pendamping itu akan mendampingi 50 kepala keluarga dari awal. Mulai dari sekarang, pendamping ini harus sudah mengetahui potensi apa yang ada di desa,” bebernya.
Data mengenai sumber daya yang dimiliki desa akan diinventarisasi, kemudian dilanjutkan dengan menggali minat serta keahlian keluarga miskin.
Hamdi mencontohkan, jika ditemukan keluarga yang memiliki minat atau pengalaman berusaha, pendamping akan membantu menyusun rencana usaha.
Mulai dari kebutuhan biaya, strategi pemasaran, hingga analisis kelayakan untuk memastikan usaha tersebut dapat berjalan berkelanjutan.
“Jika rencana usahanya dinilai layak, keluarga tersebut akan diarahkan menjalankan usaha utama maupun alternatif,” tambahnya.
Usai peluncuran program, pendamping akan langsung turun ke lapangan untuk melakukan pendataan. Mereka juga tengah berkoordinasi aktif dengan BPS dan akan menandatangani MoU terkait pemanfaatan data DTSEN Desil 1.
BPS nantinya membantu mengelompokkan pendamping berdasarkan wilayah kerja masing-masing dusun. Setiap pendamping akan dibekali panduan berisi 39 indikator kemiskinan. Ini menjadi acuan dalam menilai kondisi setiap kepala keluarga sasaran.
Hasil pendataan akan diunggah ke sistem BPS untuk memastikan keluarga yang masuk kategori Desil-1, setara dengan kelompok keluarga miskin. Harapannya seluruh pihak terkait berkolaborasi agar implementasi program Desa Berdaya berjalan seperti yang dicita-citakan.
“Kolaborasi seluruh pihak sangat penting untuk memastikan program ini tepat sasaran,” tandasnya.
Untuk melaksanakan program tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memastikan berjalan kolaboratif. Pemprov NTB akan mengorkestrasi seluruh stakeholder pembangunan, mulai dari pemerintah pusat, kabupaten/kota, mitra pembangunan, lembaga filantropi, hingga perusahaan swasta agar terlibat dalam program ini.
Adapun pendanaan program Desa Berdaya bersumber dari APBD NTB. “Namun pelaksanaannya bersifat kolaboratif dengan melibatkan anggaran dari kabupaten/kota, pemerintah pusat, dan mitra pembangunan internasional,” katanya.
Editor : Marthadi