Hantaman ombak di pesisir laut Kelurahan Bintaro, tidak hanya merusak rumah, namun juga menghilangkan mata pencaharian nelayan. Ketergantungan pada satu mata pencaharian membuat mereka rentan terhadap guncangan cuaca
SANCHIA VANEKA, Mataram
Jarum jam menunjukkan pukul 11.00 Wita. Suhu udara mulai terasa panas. Terik matahari menggantung tajam di langit, tanpa sehelai awan pun sebagai peneduh.
Di bibir pantai yang berpasir gelap, Muksin, seorang nelayan dari Kampung Bugis, Kelurahan Bintaro, Ampenan, bersama dua rekannya, terlihat sedang memperbaiki jaring penangkap ikan miliknya. Ketiganya sudah basah oleh keringat. Namun tidak masalah, terpenting jaring itu bisa segera diperbaiki.
Kelurahan Bintaro, Ampenan, menjadi salah satu sasaran Program Desa Berdaya Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri, di Kota Mataram. Program yang fokus pada pengentasan kemiskinan dan kemandirian desa. Kelurahan Bintaro masuk kategori miskin ekstrem.
Angin Barat, si rutinitas tahunan yang datang tanpa pernah diminta, kembali menunjukkan kuasanya. Sudah tiga hari ia mengirimkan ombak ganas ke pesisir, memaksa para nelayan menggantung jaring dan menambatkan perahu lebih rapat dari biasanya.
Suara debur ombak yang menghantam karang terasa berbeda, lebih berat, lebih dalam, seakan mengabarkan bahwa laut tengah menutup pintunya.
Di Kampung Bugis, Kelurahan Bintoro, melaut sebagai salah satu mata pencaharian utama warga sekitar. Tak terkecuali Muksin. Absen ke laut bukan sekadar perubahan aktivitas, tetapi perubahan nasib. Sebab, sumber pendapatan utama mereka hanya satu: melaut. Menangkap ikan, kemudian menjualnya untuk memenuhi kebutuhan harian. Ketika laut tak dapat dijangkau, pendapatan pun seketika terhenti, seperti mesin yang mati mendadak.
“Ya, perahu sih ada. Jaring ada. Tapi cuaca seperti ini bagaimana kita melaut,” tuturnya, Jumat (14/11).
Di tengah kondisi ini, wajah Muksin, memancarkan kecemasan yang mendalam, berbalut dengan ketegaran seorang kepala keluarga.
Muksin, seorang ayah dari dua anak yang masih bersekolah, hanya bisa menatap lautan yang kini bergelora dengan ketinggian ombak sekitar dua meter. Berharap, ada cara lain menggaet pendapatan. Tak terkecuali bantuan dari pemerintah sekalipun.
“Nggak ada (pekerjaan lain, red), nelayan aja,” katanya.
Dalam situasi seperti ini, pendapatan rumah tangga nelayan langsung terhenti. Ketergantungan pada satu mata pencaharian membuat mereka rentan terhadap guncangan cuaca. Padahal seharusnya, saat tangkapan melimpah, harusnya ikan tidak hanya dijual segar kepada pengepul dengan harga murah, tetapi bisa diolah dan dijual kapan saja dengan nilai ekonomi lebih tinggi. Namun sayang, masyarakat Kelurahan Bintaro termasuk Muksin, belum mampu mengolah ikan sebagai makanan olahan seperti abon ikan, kerupuk ikan, dan sebagainya.
Kondisi ombak besar yang diakibatkan oleh angin barat bukan hal baru. Setiap tahun, menjelang akhir tahun, cuaca buruk ini datang menjemput dan menyandera kehidupan nelayan.
Sudah tiga hari Muksin tidak melaut. Dan yang lebih mengkhawatirkan, prakiraan ketidakberanian melaut ini bisa berlangsung jauh lebih lama.
“Sekitar dua bulan mungkin. Sampai akhir tahun dong?,” Muksin mengiyakan.
Selama dua bulan penuh ini, sumber pendapatan utamanya terhenti total. Bahkan, nelayan yang nekat melaut pun seringkali pulang dengan tangan hampa.
“Ikan masih di Bali, soalnya. Belum di sini dia,” jelas Muksin, mengungkapkan bahwa saat cuaca buruk, ikan-ikan cenderung menjauh, membuat upaya melaut menjadi percuma.
Kondisi ini memaksa para nelayan berhadapan dengan pertanyaan, bagaimana bisa bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari?
“Itu yang kita pikirkan,” jawab Muksin jujur.
Beruntung, Muksin telah belajar dari pengalaman tahunan. Ia mengandalkan cadangan yang selama ini ia kumpulkan.
“Waktu belum cuaca buruk kan ada aja simpenan,” jelasnya.
Baca Juga: Program Desa Berdaya Segera Diluncurkan Pemprov NTB, DTSEN Jadi Basis Intervensi Kemiskinan Ekstrem
Desa Berdaya, Langkah Awal Entaskan Kemiskinan di Kelurahan Bintaro
Lurah Bintaro, Rudy Herlambang menyampaikan, Kelurahan Bintaro terdiri dari lima lingkungan. Yaitu, lingkungan Pondok Perasi, Bintaro Jaya, Bugis, Telaga Mas, dan Dende Seleh. Dengan jumlah penduduk sebanyak 3.377 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 10.516 jiwa.
Berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), masyarakat Kelurahan Bintaro, sebagian besar masuk dalam kategori miskin ekstrem. Klasifikasinya, hampir 2.158 Kepala Keluarga (KK) masuk desil 1 sampai 5. Terutama di tiga lingkungan, yaitu Bugis, Pondok Perasi, dan Bintaro Jaya.
Desil merupakan sistem klasifikasi yang membagi masyarakat menjadi 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Pembagian ini menggunakan berbagai indikator seperti kondisi rumah, aset, pendapatan, akses pendidikan, dan kesehatan.
“Jadi kalau kita kurangi dengan total penduduk, berarti yang desil 6 ke atas ada sekitar 1.200-an KK. Kebanyakan tersebar di Lingkungan Telaga Mas dan Dende Seleh. Artinya memang kemiskinan ekstrem di Kelurahan Bintaro ini masih banyak,” katanya, Selasa, 2 Desember 2025.
Masyarakat Kelurahan Bintaro, rata-rata berprofesi sebagai nelayan dan buruh nelayan, dengan persentase sekitar 80 persen. Mereka menggantungkan pendapatan dan penghidupannya pada sektor perikanan.
“Yang profesinya sebagai nelayan hampir 30 persen. Yang 50-60 persen itu buruh nelayan. Buruh nelayan ini memang masuk kategori miskin ekstrem,” ujarnya.
Rudy menyebutkan, sektor unggulan di Kelurahan Bintaro adalah perikanan. Karena itu, pentingnya pengembangan potensi perikanan sebagai langkah strategis mengentaskan kemiskinan ekstrem. Terutama bagi ribuan warga yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan.
Selama ini, lanjut dia, sebagian besar nelayan dan buruh nelayan masih menghadapi persoalan klasik: harga ikan yang tidak stabil, minimnya kemampuan pengolahan hasil tangkap, serta lemahnya manajemen keuangan rumah tangga.
“Ketika ikan ini banjir (hasil tangkapan nelayan), dibayar oleh pengepul dengan harga murah. Tapi ketika ikan ini langka, mereka butuh, mereka beli dengan harga mahal lagi. Secara otomatis penghasilannya minus,” jelasnya.
Permasalahan lain yang dihadapi masyarakat Kelurahan Bintaro saat ini adalah, kurangnya kemampuan mereka dalam mengolah hasil tangkapannya dalam bentuk olahan lainnya. Artinya, masyarakat sekitar masih menjual ikan-ikan hasil tangkapan mereka dalam bentuk mentah.
Akibatnya, ketika hasil tangkapan mereka membludak, kemudian tidak terserah sepenuhnya oleh pengepul atau pembeli, maka ikan-ikan tersebut akan rusak dan akhirnya dilepas dengan harga sangat murah di tempat pelelangan.
Karena itu, pihaknya menaruh harapan besar terhadap keberadaan program desa berdaya ini. Selain bisa mengentaskan kemiskinan ekstrem di Kelurahan Bintaro, juga bisa meningkatkan kemandirian desa. Termasuk, masyarakat di dalamnya.
“Melalui program desa berdaya ini, Pemprov NTB bisa mengadakan pelatihan pengolahan ikan kepada masyarakat. Sehingga, mereka bisa mengolah ikan ini menjadi abon, kerupuk, dan sebagainya. Sehingga, nilai ekonominya akan naik dan bisa bertahan lama. Itu bisa menjadi sumber pendapatan tambahan,” jelasnya.
Selain itu, Rudy juga berharap, melalui program desa berdaya ini, Pemprov NTB juga bisa memberikan pelatihan terkait manajemen keuangan kepada masyarakat. Ia menilai, penguatan manajemen keuangan ini mendesak. Minimnya keterampilan keuangan membuat banyak keluarga nelayan terjerat utang, termasuk ke lembaga perbankan.
“Kami berharap masyarakat diajarkan keterampilan yang tepat dan bagaimana mengelola keuangan. Dengan program Desa Berdaya, kami optimis kemiskinan ekstrem bisa dikurangi,” tutupnya.
Baca Juga: Wabup Lotim Dorong Desa Berdaya Sentuh Keluarga Warga Binaan
Mengenal Desa Berdaya
Desa Berdaya NTB merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Hj. Indah Dhamayanti
Putri.
Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian masyarakat desa melalui dua pilar utama: Desa Berdaya Transformatif dan Desa Berdaya Tematik.
Terdapat tiga target utama dalam pengembangan desa berdaya. Pertama, pengentasan kemiskinan. Target ini mencakup menghapuskan jumlah desa kantong kemiskinan (336 desa) terutama kemiskinan ekstrem (106 desa). Kemudian, membentuk dan mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih (1.166 Desa/Kelurahan). Mengoptimalkan peran New POSYANDU sesuai enam bidang SPM untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat desa (1.166 Desa/Kelurahan).
Selanjutnya, mengembangkan infrastruktur layanan dasar: air bersih, sanitasi, listrik, internet (1.166 Desa/Kelurahan). Mengembangkan Desa Bebas Narkoba (1.166 Desa/Kelurahan). Serta, mengembangkan Desa Sirkular Ekonomi dengan pengelolaan sampah (1.166 Desa/Kelurahan).
Kedua, desa mandiri pangan. Pada target ini, Pemprov NTB akan mengembangkan Desa Mandiri Pangan untuk desa yang memiliki potensi agromaritim. Mengembangkan lumbung pangan desa untuk desa yang rawan pangan.
Kemudian, mengembangkan rumah pangan desa pada desa-desa kantong kemiskinan (336 Desa/Kelurahan). Mengembangkan Desa Hijau untuk rehabilitasi lahan kritis, konservasi sumber daya air (1.021 Desa/Kelurahan). Serta, mengembangkan irigasi dan kelembagaan pengelolaan pertanian berkelanjutan (1.166 Desa/Kelurahan).
Ketiga, desa wisata hijau. Program ini akan membina dan mengembangkan Desa Wisata (375 Desa Wisata). Mengembangkan infrastruktur kawasan untuk mendukung pariwisata (1.166 Desa/Kelurahan). Serta, mengoptimalkan peran POKDARWIS di desa (1.166 Desa/Kelurahan).
Selanjutnya, mengembangkan Desa Bersih - Bebas Sampah (1.166 Desa/Kelurahan). Mengembangkan literasi digital (1.166 Desa/Kelurahan). Mengembangkan budaya lokal, tenun, dan ekonomi kreatif dari desa (1.166 Desa/Kelurahan).
Desa Berdaya Transformatif
Anggota Tim Percepatan Gubernur NTB, Giri Arnawa mengatakan, Desa Berdaya Transformatif menargetkan 15.858 rumah tangga miskin (RTM) di 106 Desa Miskin Ekstrem di seluruh NTB.
“Program ini menggunakan pendekatan Graduasi, yakni proses peningkatan
kesejahteraan yang berurutan, menyeluruh, adaptif, dan berbasis bukti selama minimal du tahun tahun pendampingan,” jelas Giri, beberapa waktu lalu.
Adapun empat pilar pendekatan graduasi, di antaranya perlindungan sosial, yaitu bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Kedua, pengembangan mata pencaharian, yaitu kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan. Ketiga, pemberdayaan sosial, yaitu mendorong inklusi sosial dan perubahan perilaku. Keempat, inklusi keuangan, yaitu pengelolaan pendapatan dan peningkatan tabungan.
“Elemen utama graduasi, yaitu Asset: Transfer aset produktif. Basic Need: Pemenuhan kebutuhan dasar. Coaching: Pendampingan intensif rumah tangga miskin,” jelasnya.
*Desa Berdaya Tematik*
Desa berdaya tematik menjangkau 336 Desa Miskin Absolut dan 724 Desa/Kelurahan lainnya. Fokusnya adalah pengembangan potensi lokal melalui 20 agenda kerja prioritas, dengan dua arah utama: 15 potensi pengembangan kapasitas desa, dan 5 potensi keunggulan kompetitif.
“Tujuannya meningkatkan Indeks Desa Mandiri (IDM) dan menciptakan kemandirian berbasis potensi lokal,” jelasnya.
*Sasar 40 Desa pada Tahap Awal*
Program desa berdaya pada tahap awal aakn menyasar 40 desa transformatif. Pelaksanaannya, mulai berlangsung di tahun 2026 mendatang. Adapun 40 desa itu termasuk 116 desa dengan kemiskinan ekstrem yang ada di NTB.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil), Lalu Hamdi menyatakan, 40 desa itu tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. Di Kota Mataram, tercatat ada empat desa di antaranya yaitu Jempong Baru, Mandalika, Bintaro, dan Pagutan Timur.
Di Kabupaten Lombok Utara ada Desa Senaru, Malaka, Gumantar, Bayan, dan Sigar Penjalin. Di Lombok Barat ada Buwun Mas, Taman Ayu, Batu Mekar, Batu Putih, dan Mekar Sari. Di Lombok Tengah ada Desa Barabali, Banyu Urip, Bangket Parak, Pemepek, Ungge, Kelebuh, dan Mangkung.
Selanjutnya, di Lombok Timur ada Tetebatu, Pringgabaya Utara, Sakra, Pijot, Sembalun Bumbung, Pesanggrahan, dan Lendang Nangka Utara. Di Sumbawa ada Desa Pada Suka, Labuan Aji, Motong, dan Lape. Di KSB ada Telaga Bertong dan Seteluk Tengah.
Kemudian, di Dompu ada Desa Sori Tatanga, dan Saneo, di Bima ada Desa Nipa dan Mbawa. Serta di Kota Bima asa Jatibaru dan Ntobo.
Rp300 Juta - Rp500 Juta per Desa
Hamdi mengatakan, dalam menjalankan program tersebut, Pemprov NTB akan menyalurkan dana sebesar Rp300-500 juta kepada ribuan desa tersebut.
Penyaluran akan dilakukan secara bertahap, di tahun 2026 nanti, tercatat 40 desa berdaya transformatif dipastikan akan mendapat kucuran dana tersebut tahun depan.
“Penyaluran Rp300-500 juta itu dianggarkan lewat APBD. Artinya, di luar dari Dana Desa yang dianggarkan oleh pusat,” kata Hamdi.
Anggaran Rp300-500 juta per desa ini merupakan janji politik Gubernur Iqbal. Meski demikian, skema pengalokasian anggaran akan dilakukan secara kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemda, hingga desa.
“Kemudian dari mitra pembangunan sudah banyak yang mengkonfirmas untuk ikut serta dalam program desa berdaya tematik maupun transformatif,” lanjutnya.
Khusus untuk desa berdaya transformatif, Pemprov NTB juga akan memberikan stimulan senilai Rp7 juta per kepala keluarga. Dana tersebut menjadi dana pemberdayaan keluarga. Dalam penyalurannya, Pemprov akan melakukan pendampingan kepada keluarga.
Pendampingan ini memastikan agar kebutuhan dasar seperti sanitasi, pendidkaan anak, kartu kesehatan, dan sumber air bersih dapat dirasakan oleh mereka.
“Kita sudah punya data desa ini membutuhkan apa. Dalam profil desanya saat ini kita sedang melakukan penelitian. Desa A misalnya pesisir pantai, desa rural, desa lingkar hutan, apa fasilitas yang belum ada disana,” jelasnya. (*)
Editor : Jelo Sangaji