LombokPost - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal secara terbuka menyampaikan komitmennya.
Untuk menjadikan Provinsi NTB sebagai daerah yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak.
Menurut Gubernur Miq Iqbal, secara moral dan politik, pemerintahannya berkomitmen untuk menghadirkan perlindungan yang nyata bagi perempuan dan anak.
“Jujur saja, belum banyak yang kami lakukan. Tapi saya punya mimpi, suatu saat NTB ini akan menjadi daerah yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak. Ini bukan sekadar janji politik, tetapi janji moril,” kata Gubernur Miq Iqbal di Lapangan Bumi Gora, Kamis (11/12).
Hal ini disampaikan Gubernur Miq Iqbal saat menghadiri rangkaian kegiatan peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP), Hari Ibu Nasional ke-97, dan HUT ke-67 Provinsi NTB.
Gubernur Miq Iqbal juga menyampaikan permohonan maaf atas keterbatasan capaian selama masa pemerintahannya yang baru berjalan sembilan bulan. Namun, Gubernur Miq Iqbal memastikan bahwa agenda perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak akan menjadi mesin intervensi baru bagi pembangunan daerah.
“Perayaan ini mengingatkan kita semua untuk melakukan mainstreaming perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Mari bekerja bergandengan tangan untuk memastikan mereka merasa aman dan nyaman di NTB. Bagian dari kemakmuran adalah rasa aman itu sendiri,” ujarnya.
Sebagai wujud komitmen Pemprov NTB dalam perlindungan perempuan dan anak, dilakukan penandatanganan Deklarasi NTB Makmur Mendunia tanpa Kekerasan.
Naskah deklarasi ditandatangani Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri, Ketua Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan, Perwakilan Lembaga Jejaring Masyarakat Sipil, dan Ketua Tim Penggerak (TP) PKK NTB Sinta Agathia.
Penandatanganan deklarasi ini sebagai penegasan cita-cita NTB Makmur Mendunia yang tidak hanya pembangunan fisik atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga rasa aman, penghormatan, dan pemberdayaan perempuan serta anak.
Ketua Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan Raden Sukendar memberikan apresiasi tinggi kepada Pemprov NTB yang dinilai memiliki respons berbeda dan lebih progresif dalam isu perlindungan perempuan dan anak.
“Terima kasih, sejak awal sudah memback up kami. Sambutan dari Pemprov NTB ini memang lain. Dari 16 titik kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, NTB dipilih karena merupakan daerah kepulauan yang sering terlupakan dalam pemenuhan hak-hak perempuan,” ungkapnya.
Menurutnya, kampanye ini mempertegas bahwa semua pihak memiliki andil dalam pengembalian ruang aman bagi perempuan dan anak. Penanganan kekerasan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah atau Komnas Perempuan, tetapi memerlukan keterlibatan penuh dari masyarakat.
“Maka tujuan NTB Makmur Mendunia akan semakin kuat. Insya Allah, mulai hari ini NTB benar-benar mendunia dalam komitmen perlindungan perempuan dan anak,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfotik NTB Yusron Hadi mengatakan, Pemprov NTB akan mewujudkan NTB yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak melalui program Desa Berdaya.
Program tersebut dirancang untuk mengakumulasi berbagai intervensi program di desa termasuk masalah kekerasan perempuan dan perlindungan anak.
"Kita harapkan ini bisa menjadi salah satu langkah pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan maupun perlindungan terhadap anak," ucap Yusron Hadi.
Ketua LPA Mataram Joko Jumadi menjelaskan, maraknya kasus pada perempuan dan anak seringkali tidak hanya disebabkan oleh permasalahan ekonomi. Tetapi juga pola asuh dan tidak berhasilnya pendidikan di tingkat keluarga.
Selain itu, belum adanya sistem perlindungan perempuan dan anak yang konprenhensif, interpensif, dan berkelanjutan. Sistem ini diharapkan mengakomodir langah pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan kasus.
Sri Wahyuni, Kabid Perlindungan Khusus Anak, DP3AP2KB NTB menegaskan, selama ini pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan berbagai kasus kekerasan perempuan dan anak.
Menurutnya, masalah perempuan dan anak bukan urusan satu lembaga. Dibutuhkan intervensi lintas sektoral. “Kita sangat membutuhkan kerja sama dan kolaborasi multiseksor dalam menangani kasus,” katanya. (lil/r3)
Editor : Siti Aeny Maryam