LombokPost - Pemprov NTB tengah mempersiapkan usulan pembangunan dan perbaikan jembatan untuk tahun anggaran 2026. Fokus utamanya, peningkatan aksesibilitas menuju sekolah dan fasilitas publik, terutama di wilayah terpencil dan terisolasi.
Kepala Dinas PUPR NTB Sadimin menjelaskan proses ini masih berada pada tahap awal, yaitu pengumpulan dan rekapitulasi usulan dari seluruh kabupaten/kota di NTB.
“Perhitungan teknis baru akan dilakukan oleh pihak terkait, sementara data yang dihimpun sejauh ini masih terbatas pada panjang jembatan tanpa rincian desain maupun perencanaan desain lebih lanjut,” jelasnya, Jumat (12/12).
Data usulan telah dihimpun secara terpadu melalui aplikasi khusus. Setiap daerah mengunggah data berupa titik koordinat hingga foto pendukung. Model pengusulan berbasis aplikasi ini dinilai mampu mempercepat proses penyampaian dan pengumpulan informasi di tingkat provinsi, sebelum akhirnya disesuaikan kembali dengan kemampuan anggaran pemerintah pusat.
“Sekarang yang kita kumpulkan sekarang baru gagasan dasarnya. Desain maupun keputusan final belum ditetapkan,” ujarnya.
Jumlah usulan cukup banyak. Dari Kota Mataram tercatat satu usulan perbaikan jembatan. Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Barat masing-masing mengajukan 11 usulan.
Berikutnya, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompu masing-masing enam usulan. Sementara itu, Sumbawa Barat mengajukan 12 usulan, Kabupaten Sumbawa 16 usulan, Kabupaten Bima empat usulan, dan Kota Bima tiga usulan.
Secara umum, jembatan yang diusulkan untuk diperbaiki maupun dibangun memiliki kondisi kerusakan beragam, mulai dari rusak berat, sedang, hingga ringan.
Beberapa masalah struktural yang diidentifikasi, seperti kerusakan serius pada abutmen dan pondasi. Tidak adanya pengaman (pagar). Jembatan putus atau roboh. Struktur jembatan yang terbuat dari bahan sementara seperti bambu atau kayu., serta jembatan yang terlalu rendah.
Sadimin menjelaskan, proyek ini bukan berfokus pada pembangunan jembatan besar, melainkan lebih kepada jembatan gantung kecil yang berfungsi vital untuk konektivitas lokal dan membuka keterisolasian daerah.
“Usulan ini fokus utamanya pada peningkatan akses menuju pendidikan dan fasilitas publik. Pemerintah jelas berpihak pada masyarakat, khususnya di daerah terpencil,” ujarnya.
Meski belum dilakukan penelaahan mendalam, setiap daerah pengusul telah menyampaikan pertimbangan mendesak mereka dalam diskusi daring, terutama bagi wilayah yang tidak memiliki jalur alternatif.
“Daerah sudah menyampaikan alasan mendesak masing-masing. Kami bertugas melakukan rekap,” kata mantan kepala Dinas Perkim NTB ini.
Ketika usulan ini sudah masuk, namun Sadimin mengakui perencanaan ke depan masih menunggu kebijakan yang lebih jelas, termasuk mengenai instansi mana yang akan menangani langsung.
Apakah akan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) atau ada skema pendanaan lainnya. Seperti melalui APBD kabupaten/kota dan provinsi. Terlebih saat ini, Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat terpangkas.
Pemprov NTB saja menyentuh Rp 1 triliun lebih, dan itu didominasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik. “Terpenting sekarang, antisipasi dan perencanaan lebih lanjut akan menyesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan. Intinya, saat ini kami sudah merangkum kebutuhan riil dari daerah, dan detail realisasinya nanti kita lihat lagi bagaimana arahnya,” tutup Sadimin.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemerataan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, tak terkecuali perihal infrastruktur.
"Ya, kita fokuskan adalah nasib ratusan anak-anak sekolah yang harus memutar ratusan kilometer untuk bisa bersekolah. Ini juga termasuk akses ekonomi warga juga terhambat karena kerusakan jembatan penghubung,” jelasnya.
Editor : Jelo Sangaji