LombokPost - Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB resmi meluncurkan program Desa Berdaya. Program ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan, sejalan dengan visi NTB Makmur Mendunia yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pondasi utama sebelum melangkah ke panggung global.
Program unggulan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wagub Indah Dhamayanti Putri ini bukan sekadar program pemerintah. Melainkan sebuah gerakan bersama untuk menurunkan kemiskinan melalui pembangunan yang berangkat dari desa dan berbasis data.
Peluncuran program Desa Berdaya ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama antara gubernur NTB dan mitra pembangunan, penandatanganan MoU dengan sejumlah perguruan tinggi dan pemangku kepentingan, serta deklarasi komitmen pendamping desa.
Gubernur Miq Iqbal mengungkapkan bahwa NTB menunjukkan tren positif penurunan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan NTB turun dari 11,91 persen pada 2024 hingga kuartal I 2025, menjadi 11,78 persen pada kuartal II 2025.
“Ini menunjukkan ada pergerakan. Menariknya, kemiskinan di pedesaan mengalami penurunan, sementara di perkotaan justru meningkat. Ini menandakan bahwa program-program berbasis desa mulai memberikan dampak nyata,” ujar Gubernur Miq Iqbal, Selasa (16/12).
Menurut Gubernur Miq Iqbal, penurunan kemiskinan di desa tidak lepas dari berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Seperti penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) hasil pertanian yang lebih tinggi; optimalisasi lahan pertanian di NTB seluas lebih dari 10.700 hektare; serta perbaikan distribusi pupuk bersubsidi.
“Dampaknya, biaya produksi petani menurun, pendapatan meningkat dan Nilai Tukar Petani (NTP) NTB naik dari 126,23 menjadi 128,” katanya.
Gubernur Miq Iqbal menilai saat ini merupakan momentum terbaik untuk membangun dari desa. Dukungan pembangunan dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk alokasi anggaran desa oleh pemerintah kabupaten/kota, membentuk ekosistem yang kuat bagi percepatan pembangunan desa.
“Ini bukan program milik provinsi. Provinsi hanya berperan sebagai orkestrator. Desa Berdaya adalah milik kita bersama, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa, dunia usaha, NGO, akademisi dan seluruh elemen masyarakat," tegasnya.
Inti dari Desa Berdaya adalah pengentasan kemiskinan berbasis data. Data BPS dijadikan pintu masuk yang kemudian diverifikasi dan divalidasi secara faktual di lapangan oleh para pendamping desa. Targetnya, kemiskinan ekstrem di NTB yang masih berada di kisaran 2 persen dapat dihapuskan paling lambat pada 2029.
Target utama gerakan ini adalah menghapus kemiskinan ekstrem yang saat ini masih berada di kisaran dua persen, paling lambat pada 2029. Di NTB, tercatat terdapat 106 desa dengan status kemiskinan ekstrem, tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota.
Program Desa Berdaya dirancang sebagai fondasi transformasi sosial ekonomi NTB, dengan pendekatan yang menempatkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima bantuan.
Program ini menyasar langsung penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan ekonomi rumah tangga, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat berbasis potensi lokal desa.
Berdasarkan data BPS, tantangan kemiskinan di NTB tidak hanya menyangkut jumlah penduduk miskin. Tetapi juga kedalaman dan keparahan kemiskinan. Desa Berdaya hadir untuk menjawab tantangan tersebut melalui intervensi terpadu, terukur, dan berkelanjutan, dengan fokus pada rumah tangga miskin ekstrem dan desa-desa prioritas di seluruh NTB.
Pada tahap awal, program ini menargetkan 106 desa miskin ekstrem, dengan implementasi tahap pertama di 40 desa, menjangkau lebih dari 7.250 kepala keluarga atau sekitar 19.000 jiwa, yang akan didampingi secara intensif selama dua tahun.
Pendekatan yang digunakan adalah model graduasi, yakni proses bertahap yang memastikan rumah tangga miskin mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan mata pencaharian, pemberdayaan sosial, dan inklusi keuangan.
Lebih dari sekadar program bantuan, Desa Berdaya adalah sebuah gerakan perubahan. Program ini mendorong konvergensi lintas sektor melibatkan pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, sektor swasta, lembaga mitra pembangunan, serta komunitas desa untuk mengembangkan potensi unggulan desa seperti pertanian, peternakan, pariwisata, ekonomi hijau, hingga energi terbarukan.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menawarkan visi pembangunan desa yang lebih adil, inklusif, dan berdaya saing, dengan menjadikan Desa Berdaya sebagai penggerak utama menuju NTB Makmur Mendunia. Dari desa, NTB membangun masa depan—berbasis kemandirian, kolaborasi, dan keberlanjutan.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengatakan, program Desa Berdaya bertujuan untuk memperkuat pondasi pembangunan desa dengan dukungan hibah keuangan dan pendampingan program berkelanjutan.
Program tersebut memastikan potensi sosial ekonomi desa terkelola dengan baik, modal sosial terjaga, ketahanan pangan terjamin, dan jumlah orang miskin berkurang signifikan. ”Program Desa Berdaya adalah wujud nyata pembangunan inklusif dan kolaboratif yang berangkat dari desa,” katanya.
Program tersebut diharapkan dapat mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
Program tersebut dijalankan melalui dua pendekatan. Yakni Desa Berdaya transformatif yang fokus pada 106 desa miskin ekstrem dengan total 16.876 kepala keluarga atau 44.013 jiwa.
Selanjutnya Desa Berdaya tematik, mencakup 1.166 desa dan kelurahan di NTB, dengan prioritas pada 336 desa miskin absolut. Programnya fokus pada pengembangan pertanian, peternakan, pariwisata, energi terbarukan, serta ekonomi kreatif melalui kolaborasi lintas sektor dan inovasi komunitas.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menyampaikan rasa bahagia dan bangganya karena Lombok Barat dipercaya menjadi lokasi peluncuran Desa Berdaya.
Menurut Bupati Ahmad Zaini, program ini sejalan dengan kebijakan Pemkab Lobar yang telah mengalokasikan Rp 1 miliar per desa untuk penguatan pembangunan desa.
“Desa Berdaya akan kami sinergikan dengan seluruh program kabupaten. Fokus utama kami adalah menuntaskan kemiskinan melalui pembenahan data dan intervensi yang tepat sasaran," ujarnya.
Keberhasilan Desa Berdaya sangat bergantung pada kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta keterlibatan aktif seluruh elemen desa. (lil/ton/r3)
Editor : Prihadi Zoldic