LombokPost – Solidaritas Perempuan (SP) Mataram secara resmi menginisiasi gerakan pemberdayaan masyarakat.
Gerakan ini bertujuan untuk membangun komunitas yang berdaya secara hukum guna mengatasi berbagai hambatan keadilan yang selama ini dihadapi oleh kelompok marginal.
Menjawab Kesenjangan Akses Keadilan
Urgensi gerakan ini didasari oleh realita di lapangan di mana masyarakat di daerah pedesaan dan komunitas marginal masih menghadapi kesulitan besar dalam mengakses informasi dan layanan hukum.
"Masalah sosial dan ekonomi sering kali berakar pada rendahnya literasi hukum, sementara sistem hukum formal dirasa terlalu jauh dan mahal bagi masyarakat miskin," kata Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan Mataram Ida Hidayati.
Paralegal hadir sebagai jembatan bagi persoalan tersebut.
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2021, paralegal didefinisikan sebagai individu yang bukan advokat, namun memiliki pengetahuan dan keterampilan hukum dasar untuk memberikan bantuan hukum non-litigasi.
Siapa Saja Bisa Menjadi Agen Perubahan?
Gerakan ini membuka kesempatan bagi perempuan maupun laki-laki berusia minimal 18 tahun untuk menjadi paralegal, selama mereka mampu baca-tulis dan mengikuti pelatihan berperspektif feminis yang diselenggarakan oleh Solidaritas Perempuan.
Adapun peran utama paralegal komunitas.
Penyuluhan Hukum: Mengedukasi komunitas mengenai hak dan kewajiban mereka.
Pendampingan Non-Litigasi: Membantu korban mengumpulkan bukti dan membuat laporan awal.
Mediasi: Menyelesaikan sengketa internal komunitas seperti masalah warisan atau batas tanah agar tidak perlu naik ke pengadilan.
Rujukan: Menghubungkan kasus yang kompleks dengan advokat atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) profesional.
Peran Strategis Perempuan Paralegal
Solidaritas Perempuan menekankan pentingnya peran perempuan sebagai paralegal.
Perempuan dinilai memiliki keunggulan dalam hal akses dan kepercayaan, di mana korban perempuan biasanya lebih nyaman berbicara dengan sesama perempuan.
Selain itu, pendekatan mereka cenderung lebih sensitif gender dan holistik dalam melihat masalah hukum yang berkaitan dengan beban ganda perempuan.
Untuk memastikan kualitas pendampingan, SP Mataram menetapkan tujuh tahapan advokasi kasus, mulai dari penerimaan laporan, investigasi data, hingga strategi advokasi dan evaluasi.
Etika dan Keberlanjutan Gerakan
Dalam menjalankan tugasnya, paralegal diwajibkan mematuhi kode etik yang ketat, seperti menjaga kerahasiaan data (consent), tidak memberikan janji palsu terkait kecepatan penyelesaian kasus, dan tidak menelantarkan kasus yang sedang ditangani.
Meskipun menghadapi tantangan seperti resistensi dari elit lokal dan keterbatasan sumber daya, gerakan ini terus diperkuat melalui pembangunan jaringan dengan organisasi masyarakat sipil serta koordinasi rutin dengan aparat desa.
"Penguatan perempuan sebagai agen hukum bukan hanya soal menyelesaikan kasus, tetapi secara fundamental mengubah dinamika kekuasaan di masyarakat demi mewujudkan keadilan yang inklusif," pungkasnya.
Editor : Kimda Farida