LombokPost - Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi kinerja Pemprov NTB, sebagai salah satu provinsi yang berhasil menunjukkan capaian positif, dalam pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Realisasi APBD Provinsi serta Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Jakarta, pada Selasa pekan lalu (24/12).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB Nursalim menegaskan Pemprov NTB dinilai berkinerja baik, bukan hanya dilihat dari tingkat serapan anggaran yang berada di posisi 10 besar secara Nasional, tetapi juga keseimbangan antara pendapatan dan belanja.
“Jarak atau interval antara pendapatan dan belanja tidak terlalu jauh. Itu yang membuat kita bisa mengelola APBD Tahun Anggaran 2025 dengan baik,” tegasnya, Minggu (28/12).
Ia menerangkan penting untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Apabila pendapatan terlalu tinggi tetapi belanja masih rendah, itu artinya ada anggaran belanja yang tidak terserap maksimal. Sebaliknya, jika pendapatan kecil namun belanja terlalu tinggi, juga tidak bagus.
“Sehingga keseimbangan ini penting dijaga, pendapatan dan belanja harus proporsional. Kondisi seperti ini terjadi di NTB, makanya NTB telah mencapai posisi yang sangat bagus,” jelasnya.
Nursalim menegaskan capaian positif yang diperoleh NTB saat ini, tidak diraih secara instan. BPKAD NTB telah mendapatkan arahan dari Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Gubernur (Wagub) NTB Indah Dhamayanti Putri, dan Pj Sekda NTB Lalu Mohammad Faozal, agar terus melakukan sinkronisasi dan rapat koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya yang mengampu belanja-belanja bersentuhan dengan pelayanan publik.
Secara spesifik terkait realisasi APBD NTB, Nursalim memaparkan angka capaian akhir tahun 2025 yang menjadi dasar penilaian Mendagri, dilihat dari realisasi pendapatan dan belanja.
Untuk realisasi pendapatan, capaian sementara per 27 Desember 2025 di angka 93,97 persen, sedangkan realisasi belanja di APBD Tahun Anggaran 2025 berada di angka 86,78 persen.
“Nah, itulah yang disebut dengan tidak terlalu jauh antara gap antara pendapatan dengan belanja. Itu yang disebut spending belanja kita itu bagus sesuai bagaimana yang disampaikan Pak Mendagri,” jelasnya.
Upaya optimalisasi serapan APBD dilakukan tanpa mengenal hari libur, termasuk koordinasi dengan PT Bank NTB Syariah, agar membuka pelayanan pada akhir pekan.
Baca Juga: DPRD NTB Dorong Peningkatan PAD sebagai Sumber Pendapatan Utama APBD 2026
Nursalim optimistis, dengan langkah ini, realisasi APBD NTB Tahun Anggaran 2025 bisa di atas 94 persen. Dirinya menjelaskan nanti pada akhir tahun anggaran, serapan belanja tidak mencapai 100 persen, dan itu memiliki alasan tersendiri, dan ini merupakan hal yang lumrah dalam pengelolaan APBD.
“Yang tidak terserap salah satu pembentuknya adalah anggaran belanja pegawai, misalnya ada yang pensiun sehingga tidak sampai 12 bulan, dan TKD berdasarkan prestasi kinerjanya juga tidak 100 persen,” jelas Nursalim.
Ia memastikan situasi ini dipahami sepenuhnya oleh Kemendagri. Lebih lanjut, Nursalim menegaskan komitmen Pemprov NTB untuk menutup buku APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai jadwal, yakni tanggal 31 Desember, namun tetap mempercepat penyelesaian administrasi.
Dalam rakor evaluasi APBD, Nursalim mengatakan ada arahan Mendagri Tito yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah. Poinnya, meminta kepala daerah untuk segera memperbaiki tata kelola serta mempercepat penyerapan anggaran belanja daerah.
Apabila dalam dua triwulan, yaitu pada Triwulan IV tahun 2025 dan Triwulan I tahun 2026, kinerja penyerapan anggaran menunjukkan perbaikan yang signifikan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memiliki dasar untuk mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto, agar dana transfer ke daerah tersebut ditingkatkan.
Hal lain yang menjadi pesan Mendagri Tito, kepala daerah harus menjaga tata kelola yang baik, dan integritas merupakan modal utama dalam mempertahankan kepercayaan publik dan investor.
Selain itu, pemerintah daerah diminta untuk mengelola dana secara bijak, jangan dibiarkan parkir di kas daerah, namun harus dibelanjakan.
Mengenai hal ini, Nursalim menegaskan Pemprov NTB telah menyiapkan strategi menyeluruh untuk tahun 2026. “Sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, kami di tahun 2026 ini sudah berkomitmen akan melaksanakan semua proses tata kelola pengelolaan keuangan,” jelasnya.
Mulai dari perencanaan sampai ke penganggaran, harus on the track sesuai dengan time schedule yang ada.
Ia mengatakan, adanya keterlambatan realisasi APBD NTB Tahun Anggaran 2025 karena pemprov masih dalam proses penyusunan RPJMD.
Namun, pada 2026, semua RPJMD telah siap, sehingga tidak ada kendala dalam proses penyusunan perencanaan, bahkan untuk pembahasan APBD Perubahan 2026 maupun APBD 2027 akan dilakukan lebih awal.
Karena siklus perencanaan yang sesuai jadwal, memungkinkan serapan program dan belanja yang lebih baik.
“Penyusunan RKPD APBD Perubahan di 2026 misalnya, sudah bisa berproses di bulan Februari-Maret, sehingga pada semester pertama hasil audit BPK, kita sudah menyusun APBD perubahan untuk melakukan koreksi belanja yang perlu dicermati, termasuk nanti 2027,” bebernya.
Dengan tahapan yang lebih awal, ruang diskusi dengan OPD maupun DPRD lebih panjang, sehingga kualitas belanja (spending quality) akan lebih bagus.
Terakhir, mengenai perencanaan dan eksekusi proyek fisik di Tahun 2026, Nursalim menegaskan Pemprov NTB akan menata proses secara komprehensif.
Mulai dari perencanaan sampai penyusunan anggaran cash, kapan dieksekusi apakah itu di triwulan satu atau triwulan dua.
“Kita harus menyusun cash flow-nya sehingga bukan hanya sekadar mencantumkan triwulan satu sekian rupiah, triwulan dua sekian rupiah, tapi melihat dengan karakter dan jenis pelaksanaan kegiatan,” terangnya.
Nantinya, anggaran cash akan fix sehingga keterkaitan antara perencanaan dan eksekusi program kegiatan lebih jelas.
Selama ini ada proyek fisik yang sudah dialokasikan untuk dilaksanakan pada triwulan satu, namun harus mundur ke triwulan dua, sehingga serapan anggaran tidak maksimal.
Kondisi ini akan ditata dengan cermat oleh Pemprov NTB di tahun 2026.
“Sehingga dengan strategi perencanaan yang matang, kami yakini akan tetap berada di posisi kinerja APBD yang baik,” tutupnya.
Editor : Kimda Farida