LombokPost - Hamparan sawah Desa Banyu Urip, Gerung, menjadi saksi sejarah saat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara virtual mengumumkan kembalinya Indonesia sebagai negara swasembada pangan pada Rabu (7/1/2026).
Pengumuman ini bertepatan dengan Panen Raya Nasional Serentak di 14 provinsi.
Data Bicara: Produksi Melimpah dan Nol Impor
Keberhasilan ini didukung oleh capaian produksi beras nasional yang menembus 34,71 juta ton hingga Desember 2025. Indonesia tercatat mencetak surplus 4 juta ton dan berhasil menghentikan total impor beras konsumsi serta jagung pakan sepanjang tahun 2025.
“Hari ini kita umumkan secara resmi bahwa Indonesia kembali menjadi bangsa yang berdaulat pangan. Ini bukti bahwa bangsa Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri,” tegas Presiden Prabowo.
Kebijakan Pro-Petani: HPP Gabah Tertinggi Sepanjang Sejarah
Presiden menyoroti kebijakan strategis yang menjadi motor penggerak kesejahteraan petani, yakni kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram. Dampaknya nyata:
Nilai Tukar Petani (NTP) Nasional: Mencapai rekor 125,35 pada Desember 2025.
Cadangan Beras Bulog: Mencatatkan rekor tertinggi mencapai 3,39 juta ton, mempersempit ruang gerak mafia pangan.
Solidaritas Global: Indonesia kini mampu mengirim bantuan 10 ribu ton beras ke Palestina.
Ketegasan Kementerian Pertanian
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa swasembada ini diraih dengan manajemen yang sangat ketat. "Kami tegas, bahkan mungkin dianggap kejam. Lebih dari 2.300 izin usaha pangan kami cabut, 76 tersangka kami proses, dan 92 pejabat kami copot atas perintah langsung Bapak Presiden," tegas Mentan.
Dampak di Daerah: NTB Jadi Lumbung Utama
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang hadir langsung di lokasi menyatakan bahwa keuntungan petani NTB terus meningkat. Pada 2024, keuntungan petani mencapai 23 persen dan diproyeksikan akan terus naik hingga tahun 2026 melalui optimalisasi lahan yang kini diperluas menjadi 14 ribu hektare.
“Biaya makin turun, air mengalir lancar, pupuk tersedia. Petani tidak lagi terbebani,” ujar Iqbal didampingi Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha.
Masa Depan: Hilirisasi dan Lapangan Kerja
Pemerintah kini bersiap melangkah ke agenda besar berikutnya: Hilirisasi Pertanian. Program pengolahan hasil tani di dalam negeri ini diproyeksikan mampu membuka 8,6 juta lapangan kerja baru, memperkuat ekonomi desa sebagai pusat pertumbuhan nasional.
Editor : Kimda Farida