LombokPost - Berbagai program strategis Nasional bergulir di NTB. Antara lain Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Kampung Nelayan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (BMG), hingga Sekolah Rakyat.
Agar pelaksanaan program ini tepat sasaran, akuntabel, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi NTB mengambil peran penting, dalam mengawal implementasinya di daerah.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB Adrian Puspawijaya menjelaskan bahwa pihaknya mendapat perintah langsung dari pemerintah pusat untuk memantau akuntabilitas program-program pusat yang berjalan di NTB.
“Kami memang mendapat perintah langsung dari pusat untuk melakukan pengawalan akuntabilitas program-program pusat yang ada di daerah, seperti MBG hingga Sekolah Rakyat,” ujarnya, Senin (19/1).
Dalam praktiknya, BPKP Provinsi NTB turun langsung ke lapangan untuk meninjau pelaksanaannya. Contohnya, pada program MBG, timnya memeriksa mulai dari persyaratan pelaksanaan, serta prosedur operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Termasuk berbagai macam keluhan-keluhan masyarakat yang muncul selama program berjalan. Seluruh temuan ini kemudian dikumpulkan dan dilaporkan ke pemerintah pusat. “Kami sudah kumpulkan data, termasuk total SPPG yang kami periksa, dan menyampaikannya ke pusat,” tambahnya.
Adrian menekankan meskipun MBG adalah program nasional, pelaksanaannya sangat terkait dengan kondisi daerah, terutama soal ketahanan pangan.
“Misalnya terkait ayam, permintaannya sangat tinggi karena adanya MBG. Kami melihat ketersediaan pasokan dan langkah-langkah optimalisasi OPD teknis terkait peternakan agar program MBG berjalan baik, namun ketahanan pangan di NTB tetap terjaga,” jelasnya.
Selain memantau ketersediaan pangan, BPKP Provinsi NTB juga mengidentifikasi permasalahan yang muncul di lapangan, seperti yang kerap terjadi adalah kasus keracunan.
Adrian menjelaskan, tim BPKP mendokumentasikan seluruh kejadian tersebut, mulai dari penunjukan SPPG hingga pelaksanaan program, termasuk kendala yang ditemui.
“Kalau ada kejadian keracunan, kami memotret pelaksanaan program dan mengumpulkan data. Keputusan terkait tindak lanjut atau pembayaran bukan di kami, tapi nanti pusat, melalui koordinasi dengan BGN dan Kementerian Kesehatan, yang menentukan kebijakan,” bebernya.
Dirinya menegaskan, peran BPKP lebih sebagai pemotret dan pengawal proses pelaksanaan program. Data dan temuan yang dikumpulkan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan dan perbaikan program di seluruh Indonesia.
“Kami memotret pelaksanaan, kendala, dan perbaikan yang perlu dilakukan. Seluruh temuan dari daerah di Indonesia dikumpulkan dan disampaikan dalam rapat koordinasi di pusat,” jelasnya.
Dengan pengawasan yang sistematis dan berbasis data, BPKP NTB berharap program-program strategis nasional dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, sekaligus mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan di Bumi Gora.
Editor : Redaksi Lombok Post