Sikap tersebut disampaikan Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda. Ia menegaskan, posisi Polri di bawah presiden merupakan fondasi penting dalam menjaga keamanan negara sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan efektif dan terkoordinasi.
Menurut Isvie, pola komando langsung ini membuat garis kendali institusi kepolisian tetap jelas dan sejalan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal itu dinilai krusial, terutama di tengah tantangan keamanan dan dinamika sosial yang terus berkembang.
Dia menekankan, tugas Polri tidak semata penegakan hukum. Lebih dari itu, Polri berperan menjaga ketertiban sosial, melindungi masyarakat, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung agenda pembangunan nasional hingga daerah.
“DPRD Provinsi NTB mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden demi menjaga stabilitas keamanan, netralitas institusi, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Hj. Baiq Isvie Rupaeda.
Ia juga menyoroti sinergi positif antara Polri dan pemerintah daerah yang selama ini terjalin di NTB. Mulai dari menjaga kondusivitas wilayah, pengamanan agenda strategis nasional, hingga pengawalan program sosial dan ekonomi masyarakat.
DPRD NTB pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kepercayaan terhadap Polri sebagai institusi negara yang bekerja secara profesional dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Editor : Marthadi