LombokPost - Capaian program Makan Bergizi Gratis (MBG), di NTB cukup signifikan telah menjangkau 1.793.423 penerima manfaat. Program tersebut didukung oleh 670 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif serta 2.719 mitra pemasok (supplier).
Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Forkopimda, dan Satgas Percepatan di Ruang Rapat Hajar Aswad Kantor Bank NTB Syariah, Mataram, Rabu (4/2).
Meski demikian, pihak BGN telah melakukan evaluasi. Hasilnya dari 670 SPPG, sekitar 70 persen dapur MBG NTB telah diberikan Surat Peringatan (SP1).
“Ini karena belum memenuhi standar operasional yang ditetapkan BGN,” tegas Letjen TNI (purn) Dadang Hendrayudha selaku Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN.
Bagaimana pun, keberhasilan program MBG sangat ditentukan oleh pemenuhan standar, ketepatan sasaran, dan tata kelola yang akuntabel, setiap dapur MBG harus memenuhi standar operasional dengan kebutuhan ideal sekitar Rp 1,2 miliar per dapur.
“Dengan masih banyak yang belum memenuhi standar, sehingga kami meminta dinas kesehatan provinsi, maupun kabupaten dan kota, untuk lebih selektif dan cermat dalam penerbitan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Red),” terangnya.
Sebagai upaya penguatan pelaksanaan, Dadang menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, yaitu antara satgas dengan BGN, percepatan sertifikasi SLHS oleh dinas kesehatan.
Tak kalah penting, pendampingan penggunaan anggaran oleh BPKP, pendampingan keamanan pangan oleh BPOM, serta dukungan Dinas Pendidikan dalam pemutakhiran data peserta didik.
“Program ini memiliki multiplier effect ekonomi MBG yang signifikan melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan permintaan bahan pangan daerah, namun jangan mengabaikan standar keamanan pangan,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengungkapkan Program MBG di Provinsi NTB telah memberikan dampak ekonomi signifikan, termasuk menyerap 31.509 tenaga kerja lokal dalam kurun waktu sekitar 10 bulan.
Capaian penyerapan tenaga kerja tersebut tergolong luar biasa, karena umumnya membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun, namun di NTB dapat dicapai dalam waktu kurang dari satu tahun.
Untuk bisa menyerap angka sebesar ini biasanya butuh waktu 2–3 tahun, tapi itu tercapai dengan waktu sekitar 10 bulan di NTB.
“Ini belum termasuk tenaga kerja tidak langsung seperti petani yang tadinya kesulitan memasarkan hasil produknya, sekarang bisa mendapatkan harga yang lumayan,” jelasnya.
Saat ini program MBG berada pada fase konsolidasi. Menurutnya, konsolidasi bertujuan memastikan seluruh praktik dan standar yang diterapkan dalam program ini terpenuhi dengan baik.
“Konsolidasi artinya memastikan bahwa praktek-praktek dan standar-standar yang diterapkan itu semua terpenuhi. Kalau tidak, itulah fungsi pemantauan dan pengawasan berlaku di situ,” ujar Gubernur Iqbal.
Selain konsolidasi, Gubernur juga menyebut program MBG memasuki fase ekspansi. Hal ini untuk menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh program, terutama karena data yang ada belum sepenuhnya valid.
“Kalau ada masyarakat kita, warga kita yang belum terjangkau mungkin. Karena mungkin data kita tidak valid sehingga ternyata menurut data yang kita miliki sudah terjangkau ternyata masih ada yang belum terjangkau,” tambahnya.
Ia menegaskan program MBG memiliki dua tujuan utama. Pertama, menyelesaikan persoalan kekurangan gizi pada siswa dan penerima manfaat lainnya. Kedua, menggerakkan perekonomian lokal.
Editor : Akbar Sirinawa