LombokPost - Waterbase untuk operasional seaplane, khususnya titik lepas landas dan pendaratan yang akan dipusatkan di Bendungan Batujai, harus melalui aspek perizinan.
Plh Sekda NTB Lalu Mohammad Faozal menegaskan mengenai hal itu, Pemprov NTB telah berkoordinasi dan sudah dirampungkan bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta Balai Wilayah Sungai (BWS). “Ini sudah diselesaikan dengan Menteri PU juga soal izinnya, dengan BWS,” ujarnya.
Faozal mengungkapkan terdapat lima titik yang direncanakan masuk dalam tahap awal pengembangan, yakni Gili Balu, Mandalika, Teluk Saleh, Satonda, serta satu titik di kawasan Gili.
Namun, untuk kawasan Gili masih menghadapi kendala karena statusnya perairannya adalah kawasan konservasi. Sehingga diperlukan koordinasi lanjutan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Pengajuan izin berikutnya adalah di KKP,” kata dia.
Mengenai studi kelayakan atau feasibility study (FS), Faozal menyampaikan pihak investor saat ini sedang melakukan finalisasi FS di KKP dan Kemenhub.
“Kalau dari sisi Kemenhub, udah nggak ada isu yang berarti, sementara di KKP masih terdapat beberapa hal yang menjadi pembahasan,” ujarnya.
Menjawab target operasional, ia menyebut proses sudah mulai berjalan sejak penandatanganan nota kesepahaman. Investor, katanya, tengah menghitung keseluruhan proses termasuk kesiapan armada, mengingat saat ini baru tersedia dua unit pesawat.
Terkait kekhawatiran sebagian masyarakat mengenai pemanfaatan area di Bendungan Batujai, Faozal menegaskan ruang yang akan digunakan tidak bersentuhan langsung dengan aktivitas warga.
Ia menyebut kemungkinan pemanfaatan area di sisi timur bendungan, meski lokasi pastinya masih akan dikaji lebih lanjut oleh pihak terkait. “Studinya masih dari pihak investor. Sekarang sudah jalan,” katanya.
Lebih jauh, konsep pengembangan Seaplane ini, tidak terlepas dari karakter NTB sebagai provinsi kepulauan. Menurutnya, pembangunan bandara konvensional di setiap destinasi memerlukan biaya besar.
Seaplane hadir menjadi alternatif yang lebih realistis untuk menjangkau destinasi-destinasi wisata berkategori quality tourism. Ia mengakui segmen yang dibidik memang kelas menengah ke atas, dengan konsekuensi biaya transportasi yang lebih tinggi.
Namun, hal tersebut sejalan dengan kebutuhan wisatawan yang menginginkan akses cepat ke destinasi seperti Satonda, Pulau Moyo, Gili Balu, dan Teluk Saleh.
Menanggapi anggapan bahwa pariwisata NTB bisa menjadi privat, Faozal menegaskan orientasi utamanya adalah peningkatan kualitas pariwisata.
Konsep quality tourism memerlukan dukungan infrastruktur transportasi yang sepadan. Ia juga memastikan pasar atau konsumen untuk segmen tersebut telah tersedia.
“Masa kita angkat quality tourism tapi transportasinya odong-odong, ya nggak bisa dan ini dipastikan konsumennya sudah ada,” tandasnya.
Editor : Jelo Sangaji