LombokPost - Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Baiq Isvie Rupaeda, menekankan bahwa isu perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon tidak boleh hanya menjadi pemanis dalam dokumen perencanaan daerah.
Dalam dialog kebijakan yang digelar di Mataram, Isvie menegaskan komitmen penuh lembaga legislatif untuk mengawal isu ini sebagai fondasi utama menuju visi "NTB Makmur Mendunia".
Meskipun sempat melayangkan catatan kritis terhadap sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, Isvie memastikan bahwa secara kelembagaan, DPRD NTB berdiri tegak mendukung langkah Bappenas dan Pemerintah Provinsi NTB.
Baca Juga: Disoroti DPRD, Bappenas Beri Penjelasan Bantu NTB Susun Pergub Rendah Karbon
Baginya, pembangunan rendah karbon adalah investasi harga mati bagi kualitas hidup generasi mendatang di Bumi Gora.
Amanah di Bulan Suci Isvie mengingatkan para pembuat kebijakan bahwa momentum Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk merefleksikan tanggung jawab sebagai pemimpin.
Ia menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil hari ini mengenai lingkungan akan dimintai pertanggungjawabannya di masa depan.
Baca Juga: Kerusakan Hutan Makin Marak, DPRD Kritisi Program Pembangunan Rendah Karbon
"Setiap pemimpin memegang amanah. Pembangunan rendah karbon ini adalah langkah jangka panjang untuk memastikan anak cucu kita tetap bisa menikmati alam NTB yang lestari," ujar Isvie di hadapan para peserta dialog.
Standar Global dan Investasi Lebih jauh, Isvie menyoroti pergeseran tren dunia yang kini mulai bergerak ke arah ekonomi hijau.
Menurutnya, jika NTB ingin tetap kompetitif dan dipercaya oleh investor global, maka tata kelola lingkungan yang baik adalah syarat mutlak, bukan sekadar pelengkap administratif.
Baca Juga: Beras Rendah Karbon: Dari Indonesia Menuju Transformasi Sistemik
“Dunia saat ini melihat bagaimana kita mengelola lingkungan. Kita harus pastikan tata kelola ini menjadi prioritas nyata di lapangan, bukan sekadar deretan angka tanpa makna di atas dokumen kebijakan,” pungkasnya dengan tegas.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal hijau bagi jajaran eksekutif.
Bahwa DPRD NTB siap bersinergi dalam penganggaran dan pengawasan program-program strategis yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Kimda Farida